SYARIKAT ISLAM

VISI,MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM (6. Sandaran Gerak)

2011-11-08T15:34:00.000-08:00

KESATUAN VISI, MISI DAN GERAKAN SIYASAH ISLAMIYAH

SANDARANGERAK PERJUANGAN

(Program Tandhim)

Bahwa hakikat tujuan hidup manusia sebagai hamba yang diciptakan Allah adalah akan mengenal dan berbaktikepada-Nya sebagaiabdi (khalifah) dibumi menjalankan segala perintah Nya berbuat kebaikan dan menjauhkansegala kemungkaran untukmendapatkan keridhaan, kecintaan dan kemuliaan disisi Allah swt dalam rasa kebahagiaandidunia dan jamji keselamatan dari Allah diakhirat dalam rahmat sorga Nyasesuai dengan tingkat ketaqwaan manusia .

Manusia melaksanakan sesuatu dikarenakan oleh 3 (tiga)hal yang berhubungan dengan dirinya yaitu:

1 Karena dia memahami dan mengakui serta mentaati bahwadirnya sebagai makhluk yang diciptaan Allah untuk mengabdi sebagai pesuruhAllah (khalifah Nya) dibumi menurut kehendak dan ketentuan Allah swt.

2. Karena Fitrah kemanusiaannya untuk berusaha mengetahuihukum alam ciptaan Allah yang bersifat pasti yang disebut sunnatullah.

3. Karena hukum perbuatan dan perhubungan antarmanusia berada dalam wilayah keizinan Allah bagi setan yang dikutuk untuk menggodadan mempengaruhi manusia melawan hati nuraninya, membisikkan keburukan sebagai kebaikan,dan kebaikan sebagai keburukan, sehingga tingkah laku manusia akan menghasilkankebaikan atau keburukan bagi manusia itu dalam kesendirian dan dalam kebersamaankehidupan, tergantung pada pilihan manusia itu dalam hakikat dan maknaperbuatannya.

Hakikatdan makna perbuatan manusia untukmencapai tujuannya sebagai orang yang beriman yang taat kepada Allah adalah berjuang menjalankan segala perintah Allah danmenjauhi segala larangan Nya sebagai pelaksanaan Islam.

SyarikatIslam sebagai organisasiperjuangan untuk mewujudkan Islam sebagai sistemkehidupan dengan Asas-asas Perjuangan sebagaimanatelah diuraikanterdahulu, menetapkan sandarangerak perjuangan (Program Tandhim) sbb.:

6.1. Bersandar kepada Sebersih bersih Tauhid

Pergerakan perjuangan organisasi Syarikat Islam berpijak pada keyakinan bahwa tiadaTuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah (utusan-Nya) yang secaraoperasional disebut Tauhid.

Al Qur’an surat Al Baqarah:163 menyatakan:

”danTuhanmu ialah Tuhan yang Satu (Yang Maha Esa); tiada Tuhan (yang berhakdisembah) melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tauhid menurunkan aturan perhubungan manusiadengan Allah sebagai pencipta makhluk dan aturan perhubungan manusia sebagaikhalifah fil ardh dengan sesama manusia dan makhluk lain ciptaan-Nya, sehinggaTauhid menjadi Pandangan-dunia.

Artinya tauhid menjadi keyakinan, visi (al-fikrah, wawasan) dan sikap serta tingkah laku Muslim.

Ke Esa-an Allah direfleksikan dalam pengakuan adanya satu sumberkebenaran, satu sumber ilmu, satu sumber hukum (syari’ah), satu sumberpenciptaan ummat manusia dan makhluk lainnya di alam semesta, satu sumberkepemimpinan yakni Allah dan Rasulullah.

Ummat manusia berasal dari satu sumber dan satu tujuan kehadiran dimuka bumi dan satu tugas (amanah) khilafah bagi seluruh ummat manusia, satugerak menegakkan keadilan dan mencegah ketidakadilan, satu hukum alam dan hukummoral (sunnatullah) di alam semesta dan dalam kehidupan manusia dan satu pedoman hidup, Kitabullah(al Qur’an) dan as-Sunnah.

Dengan keyakinan yang demikian perjuanganpergerakan Islam akan dapat menghadapi dan melalui segala keadaan, dan akandapat bebas dan tidak larut dalam rasa ketakukan dan kesedihan atas suatuperkara yang timbul diatasnya.

Al Qur’an surat Yunus:62 menyatakan:

”Ingatlah, sesungguhnya wali-waliAllah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) merekabersedih hati.

Dengan bersandar kepada Tauhid, maka dalamsetiap usaha atau perjuangan (yang harus senantiasa dijalan Allah), kitamenghindarkan perasaan hina dan lemah serta sikap mengemis-ngemis mencariperdamaian dan keselamatan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur’an suratMuhammad ayat 35:

“Janganlah kamu lemah dan mengemis memintadamai pada hal kamu adalah terlebih tinggi dan Allah adalah beserta kamu danDia tidak akan mensia-siakan amal perbuatanmu”.

6.2. Bersandar kepada Ilmu

Tauhid adalah missisemua para Rasul Allah dari Adam as sampai Muhammad Rasulullah saw. Untukmenjalankan missi tauhid ini sesuai dengan fungsi khilafah manusia, diperlukanilmu dan teknologi. Oleh karena itu Islam memandang bahwa para pengemban fungsikhilafah ini harus menguasai ilmu dan teknologi untuk mewujudkan tata duniayang melandaskan semua aktivitasnya pada prinsip tauhid.

Al Qur’an surat Az Zumar ayat 9 menyatakan:

“Katakanlah: apakah mereka yangmengetahui (berilmu) sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui (tidakberilmu)?. Sesungguhnya orang-orang yang berpikir (berpengetahuan) itulah yangmempunyai perhatian.

Allah telah memerintahkan Rasulullah berdoa yang dimuat dalam Al Qur’ansurat Thaha ayat 114:

“dan katakanlah : Ya Tuhanku !luaskanlah aku dalam pengetahuan”.

Infra struktur dunia Muslim adalah Tauhid yangdipancarkan kedalam berbagai aspek kehidupan, sehingga melahirkan supra struktur sosial, ekonomi, politik,pendidikan, lingkungn, pertahanan keamanan dan lain sebagainya yangmencerminkan nilai-nilai dan syariah Islam.

Untuk menciptakanmasyarakat yang berkualitas khairu ummah diperlukan sistem keilmuan danteknologi yang menyandarkan diri pada tatanilai Islam sehingga perkembangan ilmu dan teknologi tidak membawa ummat kearahpelanggaran etika penciptaan dan fungsi khilafah. Sebab apabila ilmu danteknologi dikembangkan tidak dalam kerangka nilai Islam maka fungsi khilafahmanusia untuk memakmurkan dunia dengan membawa rahmat (rahmatan lil alamin)akan menjadi musnah, justru dibunuh oleh ilmu dan teknologi tersebut.

Mencari ilmu adalahwajib diatas sekalian orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan, ialahilmu yang harus diperoleh dengan setinggi tinggi kemajuan ‘aqal (intelect),tetapi tidak sekali-kali boleh dipisahkan dari pendidikan budi pekerti danpendidikan rohani yang menyadarkan hubungan manusia dengan Tuhannya, sebagaiyang dinyatakan dalam Al Qur’an surat ‘Ali-Imran:003:190- 191,

terjemahannya: “sesungguh-sungguhnyalah di dalam kejadian langit danbumi dan didalam pergantiannya malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orangyang berpikir (berakal). ialah orang-orang yang mengingat-ingat kepada Allahdalam keadan berdiri dan duduk dan berbaring, mereka memikirkan penciptaanlangit dan bumi seraya berkata: ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini(langit dan bumi) dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaapi neraka.”

Al Qur’an surat Al Alaq ayat 4 dan 5 menerangkan bahwa: “Allah mengajarkan manusia dengan tulisan(alat tulisan). Mengajarkan kepada manusia apa-apa yang mereka tidakmengetahuinya”

Rasulullahmengajarkan: “Tuntutlah ilmu, karena barang siapa yang menuntut ilmu padajalannya Allah sesunguhnya ia melakukan perbuatan kebaikan; barang siapamembicarakan ilmu ialah memuji kepada Tuhan; barang siapa mencari ilmu ialahmenyembah kepada Tuhan; barang siapa menyiarkan pelajaran ‘ilmu ialahmemberikan sedekah; barang siapa memberikan ilmu untuk maksud-maksud mencapaipersetujuan dan kesepakatan ialah melakukan perbuatan ibadah kepada Tuhan; ilmuitulah yang menyebabkan orang yang mempunyainya bisa membedakan apa-apa yangterlarang dari pada apa yang tidak terlarang, membedakan yang baik dengan yangburuk; ilmu ialah menerangi jalan ke surga; ilmu ialah sahabat kita didalampadang pasir, teman pergaualan kita di dalam kesunyian, kawan kita apabila kitaditinggalkan sahabat-sahabat; ilmu adalah memimpin kita kepada kebahagiaan; iamenguatkan kita dalam pergaulan dengan sahabat-sahabat; ia dapat kitapergunakan terhadap kepada musuh-musuh kita. Dengan ilmu, hamba-hamba Allahnaiklah kepada ketinggian kebaikan dan kemuliaan disisi Allah, dapat mencapaikesempurnaan kebahagiaan di akhirat.

Dengan petunjuk danajaran Islam, ilmu pengetahuan telah berkembang luas sehingga terdapatpusat-pusat pendidikan atau universitas Islam di Baghdad, Cairo dan Cordovaserta menyebar luas keberbagai negeri dan bangsa. Islam menghendaki kemerdekaanfikiran (akan menuntut ilmu) dengan berdasar kepada kesungguh-sungguhan imandan kesucian roh kepada Allah Yang Maha Kuasa. Imam Dja’far as Sidaq menyatakanfikirannya tentang ‘ilmu atau pengetahuan yaitu: “Penerangan hati itulah zatnya‘ilmu; kebenaran (haq) itulah maksudnya yang terutama”.

Sehubungan dengan itu Syarikat Islam menggariskan pola pendidikan untuk membangunmanusia berilmu yang beriman dan bertaqwa, yang mempunyai karakter dan sifatkepedulian kepada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta sifat mandiriyang senantiasa mengembangkan daya cipta (inovasi) sehingga dapat menjadisumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan bangsa dan negara sertaummat manusia dalam kerangka beribadah kepada Allah.

6.3. Bersandarkepada siyasah

Siyasah adalah kata yangberasal dari bahasa Arab yang secara harfiah dimaksudkan “mengurus, mengaturatau memimpin”. Kata ini dipadankan dengan kata politik yang bersal dari bahasaYunani yang berarti “kota atau negara kota” yang mengandung pengertianmengatur, mengendalikan dan memimpin kehidupan masyarakat kota.

Kedua kata tersebut dalamperkembangannya menjadi sama dalam pengertian dan pemakaiannya sehingga menjadipolpuler bahwa siyasah adalah politik, atau sebaliknya politik adalah siyasah.

“Siyasah atau politik dapat disimpulkan sebagai suatucara atau sistem untuk mengurus / mengatur, mengelola persoalan hidup manusia agar terwujuddan terpelihara keseimbangan dalam kebersamaan kehidupan dengan menggunakankekuasaan yang terbentuk dari suatu proses ideologi”.

Cara atau sistem termaksudmeliputi mengkomu-nikasikan ide ide yang tersusun dalam kerangka ideologi dan mengartikulasikan nilai-nilai ilmu dan teknologi dalam peraturan peraturan yangdijalankan untuk kepentingan masyarakatatau rakyat banyak,termasuk perlindungan dan kelangsungan sistem.

Ide adalah rancangan yang tersusun didalam pikiran tentang suatu halyang ingin atau bisa diwujudkan.

Sedangkan Ideologi adalah “Satu pemikiranyang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untukmerasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, yang mempunyai metode untuk menjaga pemikirantersebut agar tidak menjadi absurd (kacau) dari pemikiran-pemikiran yang lain sertamempunyai metode untuk menyebarkannya”.

Berdasarkan definisiideologi tersebut, maka Islam adalah agama yangmempunyai kualifikasi sebagai Ideologi, sehingga kita dapatmenyebutkan Islam juga sebagai ideologi, yang keseluruhan sumber konsepsinyaadalah wahyu Allah swt dalam rangka penciptaan manusia sebagai khalifahdidunia.

Dua ideologi besar didunia yaitu Kapitalisme dan Sosialisme sumber konsepsinya adalah buatan akalmanusia, yang tidak mendapat jaminan kebenaran dari Allah swt, Tuhan yang Maha Esa.

Islam sebagai suatu Ideologi dalam mewujudkan tujuannya untuk mendapat suatu dunia Islam yang sejati danmenurut kehidupan muslim yang sesungguh-sungguhnya dilakukan melalui tarbiyah dan siyasah, yaitu siyasah Islamiyah.

Islam mendasarkangerakan siyasahnya kepada nilai-nilai tauhid, dengan polagerakan amar ma’rufi dan nahi mungkar, dengan cara yang dibenarkan olehakhlakul karimah, yang bersandarkan kepada Al Qur’an dan sunah rasulullah yangnyata, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan siyasah atau politik.

Setiap muslim sewajarnya mengetahui dan memahami bahwa siyasahyang mempunyai pengertian mengurus (mengatur) persoalan hidup manusia merupakankewajiban agama yang tertinggi, malah agama dan dunia tidak akan sempurna tanpasiyasah. Sesungguhnya manusia tidak berdaya mengurus kepentingan mereka denganbaik jika tidak dibantu dan bersatu dibawah satu daulah, satu siyasah danseorang pemimpin atau pemerintah.

Gerakan siyasah atau politik itu adalah suatu proyeksi gerakan dimasa laluyang mengandung keadaan masa kini dan gerakan masa kini yang mengandung proyeksi keadaan masa mendatang.

Ia adalah suatu sistem dan mekanisme rekayasa keadaandan situasi untuk membawa masyarakat kepada keadaan tetentu.

Kewajiban amar makruf dan nahimungkar tidak akan terlaksana dengan sempurna tanpa adanya kekuatan, tunjangandan kerja sama melalui siyasah dan kepemimpinan atau pemerintah.

Para ulama sewajarnya bersatudibawah naungan pemimpin untuk membantu penguasa atau pemerintah ber amarmakruf dan nahi mungkar.

Ulama dan pemerintah umpama mata uang yang tidak bolehdipisahkan walaupun sebuah negara atau pemerintahan tersebut belum melaksanakanundang undang atau syariat Islam sepenuhnya.

Untuk menjalankan siyasahdiperlukan adanya usahauntuk mencetak kader kader pemimpin yang cukup yang memegang teguh aqidah Islamiyah dan terorganisir dan mampu mengkomunikasikanideologi dan program.

Disamping itu diperlukan pula banyak informasi yangterstruktur dantertata tentang berbagai halkeadaan di masa lalu dan masa kini serta kemampuan mengolah danmengembangkannya untuk masa datang dalam suatu keyakinan menurut ukuran ilmupengetahuan yang berdasarkan kepada sebersih bersih Tauhid.

Dipandang dari sudut management bahwa kegiatan politik atau siyasah adalah suatu proses management gerakan rakyatuntuk menuju suatu keadaan masyarakat yang diinginkan sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan tiap-tiaporganisasi politik.

Sebagai suatu proses management, maka aktivitasorganisasi politik haruslah terorganisir baik dengan perencanaan yang rapi danterukur serta terarah dalam koridor garis ideologinya. Dilengkapi dengan sisteminformasi yang dapat menyajikan iformasi secara tepat guna dan tepat waktukepada seluruh komponen sistem.

Dengan itu akanmendorong terciptanya sarana (fasilitas) penggerak sekaligus sebagai alatkontrol gerakan untuk membawa dan mewujudkannya menjadi sistem kehidupankemasyarakatan dan kenegaraan.

Management organisasi yang tidak tertata baik danlemah yang ditunjukkan oleh keadaan tidak adanya kesamaan visi dan kurangnyapemahaman ideologi serta peraturan organisasi oleh para fungsionaris organisasi, yangditandai rendahnya tingkat disiplim organisasi serta lemahnya sistem komunikasidan sistem informasi organisasi akan dapat memusnahkan ideologi yang baik dansempurna sekalipun.

Persatuan sebagai landasasn dan sumber kekuatangerakan tidak akan mungkin tercipta dan tujuan gerakan tidak akan mungkintercapai bilamana para fungsionaris dan kader-kader penggerak tidak memahamiideologi organisasinya.

Ketidak pahaman danketidak samaan pemahaman ideologi akan sangat memungkinkan timbulnya berbagaikesalahan dan benturan dalam organisasi yang dapat mendatangkan bencanaperpecahan dan kehancuran organisasi.

Berdasarkan haltersebut diatas SyarikatIslam menganggap pergerakansiyasah (politik) itu adalah suatu kewajiban yang penting bagi orang Islam, ialah untuk mencapai suatu kehidupan islam yangsejati dan kehidupan muslim yang sesungguh-sungguhnya.

Setiaporang Islam hendaklan menjadikan dirinya sebagai anggota himpunan organisasiyang tersusun kokoh dan kuat dalam kerangkaa cita cita yang sama agar dapatmewujudkan suatu kerangka sistem kehidupan yang Islami.

Untuk mewujudkan dan memelihara persatuan umat Islamdalam suatu organisasi yang kokoh kuat, Syarikat Islam berpendirian bahwa halhal yang bersifat cabang atau furukiyah dalam agama Islam tidak dimasukkansebagai ketentuan dan pendapat organisasi akan tetapi dicatat dan dipeliharasebagai pendapat para mujtahid, untuk dipelajari dan diamalkan sesuai denganpemahaman dan keyakinan masing masing.

Perbedaan pemahaman tentang hal hal yang bersifatcabang itu tidak boleh menjadikan umat Islam terkelompok didalamnya danmenimbulkan pergesekan dan pertentangan didalamnya yang dapat merusak persatuandan kesatuan umat Islam.

Olehkarenaya para tokoh ulama dan ahli ilmu serta cendekiawan muslim dan pihakpihak terkait dengan kepentingan ideologi Islam hendaklah:

1. Menyatukan visi, misi danformat gerakan siyasah dan prosespelaksanaan ideologi Islam terutama mengenai sistem pemerintahan yang dibentukdan dijalankan berdasarkan kebebasan mengajukan pendapat dalam musyawarah yangmenjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan ketentuan Al Quran dan sunnahrasul yang nyata dalam mewujudkan kesatuan pendapat menetapkan aturan aturan yangmeliputi sistem pemerintahan, sistem penghidupan ekonomi, sistem pelaksanaanhukum, sistem keamanan dan pembelaan negara, dan sistem hubungan antar bangsadan lain lain, sehingga terwujud dan terlaksana suatu negara yang memberi keadilan,kedamaian, kesejahteraan, keamanan dan perlindungan bagi segala golonganpenduduk yang beragam suku, ras dan agama, serta mendorong terciptanya keamanandunia yang adil dan bermartabat.

2. Menjadikan dirinya sebagaianggota himpunan organisasi yang tersusun kokoh dan kuat dalam kerangka citacita dan tata aturan yang sama untuk dapat mewujudkan dunia muslim yang sejati.

Wallahu alam.

Drs.Djauhari Syamsuddin

Jadi Diri Kader yang diperlukan Syarikat Islam

2011-07-15T22:28:00.000-07:00

SURYADARMA ALI SELAKU MENTERI AGAMA R.I. MEMPERKERUH PERPECAHAN SYARIKAT ISLAM

2011-07-03T08:15:00.000-07:00

DEWAN PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM

Jalan Taman Amir Hamzah No. 2 Jakarta Pusat 10320

Telp./Fax. (021) 8297193

Siaran Pers

SURYADARMA ALI SELAKU MENTERI AGAMA R.I.

MEMPERKERUH PERPECAHAN SYARIKAT ISLAM

Suryadarma Ali selaku Menteri Agama RI telah memperkeruh perpecahan di tubuh Organisasi SI dengan menghadiri apa yang disebut “MUKERNAS Syarikat Islam” yang diselenggarakan di Bandung tanggal 29 Juni 2011 oleh mereka yang melakukan makar terhadap organisasi SyarikatIslam.

Sebelumnya DPP Syarikat Islam telah memberitahukan secara tertulis lewat surat PP LT SI No. 11061501/LTSI39/U tgl 15 Juni 2011 H agar Suryadarma Ali selaku Menteri Agama RI untuk tidak menghadiri acara tersebut, karena akan memperkeruh dan memperlebar pertikaian/konflik dikalangan Kaum Syarikat Islam apalagi posisi beliau sebagai Ketua Umum Partai Politik (PPP) yang dalam waktu dekat akan melaksanakan muktamar, maka kehadirannya itu bisa diterjemahkan sangat penuh dengan nuansa kepentingan politik.

Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam juga menilai Suryadarma Ali selaku Menteri Agama dan selaku Ketua Umum PPP telah melakukan langkah tidak bijaksana dan jauh dari kesan kenegarawanan dengan menghadiri dan membuka Mukernas yang diselenggarakan oleh mereka yang bermasalah (melakukan makar) terhadap organisasi Syarikar Islam.

Dewan Pimpinan Pusat SI menilai bahwa Suryadarma Ali adalah sebagai pemimpin ummat yang lemah, tidak memahami dan tidak konsisten terhadap masalah pokok persatuan dan kesatuan ummat tapi lebih memikirkan kepentingan pribadi untuk mempertahankan kekuasaan sebagai Ketua Umum PPP dengan memanfaatkan konflik di tubuh Syarikat Islam, karenanya DPP SI prihatin dengan nasib ummat Islam pada umumnya dan kaum SI pada khususnya jika Suryadarma Ali memimpin kembali PPP karena sudah dapat dipastikan ummat Islam dan kaum SI pada khususnya akan semakin terpecah belah.

Selanjutnya, sebagai penjelasan agar tidak salah memberikan penilaian terhadap organisasi Syarikat Islam karena adanya perbuatan makar yang dilakukan mereka yang tidak istoqomah, kurang mengerti dan atau tidak mau mengerti dengan AD/ART SI, yang telah menyeret Menteri Agama RI yang kebetulan sebagai Ketua Umum PPP yang akan menyelenggarakan Muktamar pada waktu dekat, perlu kiranya disampaikan bersama ini beberapa hal mengenai keberadaan dan kerangka dasar aturan organisasi Syarikat Islam serta proses pelanggaran yang dilakukan mereka yang membuat kekacauan dalam organisasi Syarikat Islam.

1. Bahwa Syarikat Islam adalah sebuah organisasi pergerakan yang bermuatan dakwah Islam pertama di Indonesia, yang keberadaannya didahului dengan berdirinya Serikat Dagang Islam pada 16 Oktober 1905 di Surakarta (Solo), bertujuan hendak menjalankan Islam dengan seluas luasnya syariat dan sepenuh penuhnya asas, sehingga terwujud Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang memberi keadilan, kedamaian, kesejahteraan, keamanan dan perlindungan bagi segala golongan penduduk yang beragam suku ras dan agama.

2. Bahwa ketentuan hukum tertinggi dalam Organisasi Syarikat Islam setelah Al Quran dan Sunnah Rasulullah yang nyata adalah Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga yang diputuskan dalam Majelis Tahkim Syarikat Islam sebagai badan Musyawarah tertinggi dalam Organisasi Syarikat Islam yang mengikat dan harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi Syarikat Islam.

3. Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam telah diselenggarakan tanggal 23 s/d 25 April 2010 di Ciaro, Kabupaten Bandung Jawa Barat, sesuai dengan aturan organisasi, dilaksanakan bersama oleh Dewan Pusat, Lajnah Tanfidziyah dan Majelis Syar’i dan dihadiri oleh utusan Wilayah dan Cabang Cabang (wufud) organisasi Syarikat Islam yang sah yang berhak hadir dan mempunyai mandat yang diperiksa oleh panitia mandat.

4. Segala keputusan dan ketetapan Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam yang dihasilkan setelah melalui berbagai perdebatan beradu argumentasi sesuai dengan tata tertib musyawarah, yang diakhiri dengan selesainya pemilihan Formatur yang diberi amanat penuh oleh Majelis Tahkim untuk menyusun Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam periode 2010 s/d 2015, telah diterima oleh seluruh peserta Majelis Tahkim tanpa adanya protes dan penolakan sampai acara ditutup pada tanggal 25 April 2010.

5. Pada tanggal 18 – 21 Juni 2010 Sdr. Fathul Adhim selaku Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam yang telah demisioner secara resmi dan sah pada Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam di Ciaro tanggal 23-25 April 2010, dengan didukung oleh sekelompok orang yang dilatar belakangi oleh berbagai kepentingan yang bersifat pribadi dan kelompok serta adanya nuansa kegiatan politik, telah menyelenggarakan apa yang dinamakan Majelis Tahkim Luar Biasa Syarikat Islam (MTLB SI), diluar aturan organisasi Syarikat Islam dengan membuat dan menanda tangani sendiri Maklumat Majelis Tahkim Luar Biasa, membuat/menanda tangani sendiri, Keputusan Pembentukan Panitia Pengendali dan Panitia Pelaksana serta Undangan Majeleis Tahkim Luar Biasa Syarikat Islam tanpa criteria dan syarat syarat sesuai aturan organisasi Syarikat Islam, yang mana hal tersebut adalah jelas jelas merupakan perbuatan melanggar ketentuan organisasi Syarikat Islam, sehingga MTLB Syarikat Islam tersebut dikwalifikasikan sebagai usaha makar atau bugot yang mengacau dan memecah belah organisasi Syarikat Islam. MTLB tersebut telah mengangkat Sdr.Rahardjo Tjakraningrat sebagai Ketua Umum dan Sdr. Dachlam Abdul Hamid sebagai Sekretaris Jenderal.

6. Bahwa yang menamakan diri DPP Syarikat Islam hasil Majelis Tahkim Luar Biasa (MTLB) Syarikat Islam dengan dukungan kekuatan dana telah menyebar luaskan berita berita tidak faktual dan menyesatkan seperti tidak sahnya Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam di Ciaro dan lain lain, sehingga beberapa jajaran organisasi dan mereka yang yang tidak memahami dan tidak melakukan tabayun atas berita yang dikembangkan, terseret dalam keberpihakkan membantu usaha apa yang menamakan diri DPP Syarikat Islam hasil MTLB dalam mengacaukan dan memecah belah organisasi Syarikat Islam.

7. Pada bulam Maret 2011 mereka yang melakukan makar itu telah digagalkan mengadakan kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi dengan menyebut acaranya sebagai Musyawarah Kerja Nasioanl (Mukernas). Hal tersebut adalah berkat kearifan dan kebijaksanaan serta ketaatan Mahkamah Konstitusi menjaga norma norma hukum dan aturan organisasi kemasyarakatan, setelah menerima surat resmi dan penjelasan yang disampaikan oleh Pimpinan Pusat Syarikat Islam hasil MT 39 SI kepada Mahkamah Konstitusi.

Dengan beberapa penjelasan diatas, maka kami tekankan sekali lagi bahwa Suryadarma Ali selaku Menteri Agama RI dan juga selaku ketua umum PPP telah dijerumuskan oleh Sdr. Rahardjo Tjakraningrat dan Dachlan Abdul Hamid, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SI yang Ilegal.

Intan surullaha yan surkum wayusabbit aqdaamakum

Billahi fi sabilil haq.

Jakarta, 28 Rajab 1432 H/30 Juli 2011 M

DEWAN PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM,

LAJNAH TANFIDZIYAH,

TTD

Drs. Djauhari Syamsuddin (Ketua Umum) - Abid Takalamingan, S.Sos (Sekretaris Jenderal)

DEWAN PUSAT,

TTD

DR. Amrullah Ahmad, S.Fil (Ketua) - Drs. Tb. Ivan Prasetia (Sekretaris)

MAJELIS SYAR'I,

TTD

DR. Ade Suherman, SHI,Mpd (Ketua) - KH. Husen Heikal (Sekretaris)

Pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam pada acara Pelantikan DPP Syarikat Islam

2011-04-12T06:16:00.000-07:00

Pidato Ketua Umum

Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah SYARIKAT ISLAM

Pada upacara pelantikan

DPP Syarikat Islam

Masa Jihad 2010 – 2015

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahil lazi arsalarasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu ‘aladini kullihi wakafa billahi syahida. Asy hadualla ila haillallah wa asyhhadu anna Muhammadarrasulullah.wala hau la wala quwata ila billah

Yang kami hormati

Yang mewakili Menteri Agama Republik Indonesia.
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Bapak DR.H.Amirsyah Tambunan,MA
Saudara Saudara Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam masa Jihad 2010-2015
Saudara saudara anggota serumpun organisasi Syarikat Islam, yaitu anggota dan pengurus Wilayah dan Cabang Syarikat Islam, Wanita Syarikat Islam, Pemuda Muslim, dan kelompok pengajian Kaum Syarikat Islam
Para hadirin undangan

Hari ini adalah merupakan hari yang penting dalam perjalanan sejarah Syarikat Islam, karena pada hari ini Syarikat Islam sebagai organisasi pergerakan yang bermuatan dakwah Islam, mendapat kesempatan menyelenggarakan acara penting di masjid Istiqlal ini yaitu masjid kemerdekaan, yang merupakan masjid utama umat Islam seluruh Indonesia.

Peristiwa ini insyaallah akan menjadi catatan sejarah perjuangan Syarikat Islam dan menjadi bagian dari perjuangan umat Islam Indonesia, dimana kita yang hadir disini akan menjadi saksi, yang akan dinyatakan nilainya kesaksiannya dalam catatan amal ibadah, yang masing masing kita akan mempertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

Pada hari ini kaum Syarikat Islam seluruh Indonesia yang diwakili oleh wufud wufud resmi dan sah yang menghadiri Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam, melalui Pimpinan Sidang telah menyatakan bai’at (janji) kepada Pimpinan Pusat terpilih untuk taat dan patuh kepada Pimpinan Pusat selama Pimpinan Pusat taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya serta konstitusi organisasi Syarikat Islam

Saudara Saudara sekalian yang kami hormati

Syarikat Islam adalah sebuah organisasi pergerakan yang bermuatan dakwah Islam yang pertama di Indonesia, yang keberadaannya didahului oleh berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta (Solo), oleh Haji Samanhudi dan 8 orang temannya

Lahir dizaman bangsa Indonesia berada dibawah kekuasaan penjajah kaum kolonial Belanda yang telah melakukan penghisapan ekonomi dan pembodohan serta memperbudak bangsa Indonesia selama lebih dari tiga abad.

Sejarah telah mencatat organisasi Syarikat Islam sebagai pelopor dalam barisan organisasi pergerakan politik pada zaman pra kemerdekaan, yang memiliki nilai historis yang amat berarti dan telah melakukan peranan yang amat penting dalam kontek peletakan nilai dasar sejarah pergerakan bangsa Indonesia dan telah melahirkan proses pembangunan semangat juang yang tinggi untuk melepaskan bangsa dari cengkeraman kaum yang menjajah dan memperbudak bangsa Indonesia.

Syarikat Islam yang dizaman penjajahan sebagai Partai politik adalah sebuah organisasi yang paling ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda karena sepak terjangnya yang akan membawa bangsa Indonesia kepada kemerdekaan sebagai bangsa, yaitu kemerdekaan yang bebas dari segala macam perhambaan dan penindasan serta penghinaan diri kepada manusia, menuju pergaulan hidup yang berkeadilan dan mempunyai rasa aman dibawah lindungan dan ridha Allah SWT semata-mata.

Syarikat Islah dalam pergerakannya berpegang teguh kepada kayakinan bahwa Islam sebagai Dienullah, adalah suatu ketentuan hukum tentang hidup dan kehidupan serta peraturan dasar pergaulan hidup bersama yang benar dan lengkap yang ditetapkan oleh Allah, agar manusia dapat memperoleh kebahagian dan kesejahteraan didunia dan keselamatan diakhirat.

Dan dalam ketentuannya Islam mendatangkan kebenaran dan keadilan, membebaskan manusia dari kezaliman, memerdekakan manusia dari segala bentuk perbudakan dan perhambaan, menjauhkan kebodohan dan kemiskinan, membangun hidup dan kehidupan baru yang semakin baik, dan mengantarkan manusia ketingkat derajat taqwa yang tinggi dan sempurna.

Syarikat Islam dalam perjalanan pajang sejarah perjuangannya telah turut serta mengantarkan bangsa Indonesia pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan telah turut serta pula dalam berbagai kiprah kegiatan mengisi kemerdekaan itu.

Saudara saudara yang saya hormati

Dalam putaran sejarahnya yang panjang itu Syarikat Islam mengalami juga fluktuasi pasang dan surut, sebagai berputarnya roda kehidupan.

Berbagai hal telah mendera organisasi Syarikat Islam yang menyebabkan terjadinya pasang dan surut itu. Ada yang bersumber dari dalam organisasi, ada yang bersumber dari luar organisasi.

Yang bersumber dari dalam organisasi adalah antara lain:

1. Karena melemahnya rasio pemahaman dan pengetahuan para fungsionaris dan aktivis organisasi tentang visi misi, asas asas serta sandaran gerak organisasi yang merujuk kepada Al Qur’an dan Sunnah Rasul yang nyata, terhadap perkembangan yang terjadi dalam kehidupan yang semakin maju.

2. Karena melemahnya dan menurunnya disiplin organisasi dilingkungan para fungsionaris dan aktivis organisasi yang disebabkan adanya pergeseran nilai nilai dalam perkembangan struktur politik, sehingga ada tongkat yang membawa rebah, yaitu pemimpin yang seharusnya menegakan dan menjaga peraturan organisasi justru melakukan pelanggaran dengan mudah dan tidak merasa bersalah jika tidak memenuhi ketentuan organisasi.

3. Mudahnya para fungsionaris dan aktivis organisasi tergoda oleh kepentingan kepentingan sesaat yang menjerumuskan organisasi dan dirinya kepada posisi pelanggaran baiat, yang secara langsung maupun tak langsung mendatangkan bencana bagi organisasi Syarikat Islam.

Adapun yang bersumber dari luar organisasi adalah antara lain:

1. Perkembangan struktur politik pada zaman penjajahan Jepang, dimana Syarikat Islam (PSII) sebagai partai politik dihentikan (dilarang) oleh Jepang, kemudian Syarikat Islam mengambil posisi uzur dengan pengertian bahwa Syarikat Islam tidak bubar, tapi berdiam diri sementara. Hal ini sesuai dengan i’ktikad yang dinyatakan dalam anggaran dasar bahwa Syarikat Islam tidak boleh bubar, karena itu berarti menghentikan perjuangan menegakkan nilai nilai Islam dalam kehidupan

Kemudian setelah kemerdekaan, beberapa tokoh Syarikat Islam (PSII) melakukan kekeliruan atau salah langkah turut serta mendirikan partai Masyumi, karena yang seharusnya mereka menjalankan kembali PSII yang berhenti sementara dan membuka PSII bagi semua kalangan umat Islam sesuai asas pertama partai yaitu membangun persatuan dalam umat Islam.

Sebagian besar tokoh Syarikat Islam yang ikut mendirikan Masyumi kemudian kembali menjalankan PSII setelah mendapat peringatan tentang bai’at sebagai anggota PSII.

Hal ini telah menimbulkan salah paham dan kecaman tidak beralasan kuat dari tokoh tokoh lainnya yang ada di Masyumi terhadap Syarikat Islam (PSII) dengan mengatakan bahwa asas pertama PSII adalah persatuan dalam umat Islam, tapi justru melakukan pecah belah. Hal ini belum terselesaikan hingga saat ini dan telah menjadi catatan sejarah yang salah tulis dan tetap menjadi salah satu sumber laten konflik politik dalam umat Islam Indonesia.

2. Peristiwa politik zaman orde baru dimana pemerintah memaksakan penyederhanaan partai politik dengan memfusikan fungsi politik dari partai partai Islam yang ada waktu itu kedalam PPP sebagai partai baru. Dan partai partai Islam yang telah memfusikan fungsi politiknya kedalam PPP menjadi ormas hingga saat ini. Terhadap ormas ormas pendiri PPP ini terjadi persaingan merebut posisi di PPP yang mendorong timbulnya perpecahan didalam ormas pendiri PPP ini, yang dampaknya sangat dirasakan hingga saat ini.

Perpecahan yang terjadi dalam tubuh organisasi Syarikat Islam pada awal terbentuknya PPP belum dapat dipulihkan 100% hingga saat ini, disusul berbagai peristiwa dalam organisasi Syarikat Islam yang bersifat inkonstitusional, yang terjadi karena adanya pengaruh konstelasi system politik.

3. Masalah politik lainnya yang berpengaruh dalam roda kehidupan Syarikat Islam adalah adanya undang-undang keormasan dan partai politik yang telah memisah misahkan secara administratif organisatoris Syarikat Islam dengan organisasi serumpun pendukungnya, yang mengakibatkan melemahkan hubungan koordinatif dan aspiratif karena telah mendapat status kesejajaran organisasi yang berdiri sendiri, seperti wanita Syarikat Islam, Gertasi, Organisasi Buruh Syarikat Islam, Pemuda Muslim, Serikat Sarjana Muslim, Semmi, Sepmi dan lain lain. Tidak ada lagi kewajiban formil taat asas kepada induk organisasi bila pemimpinnya tidak merasa lagi ada hubungan historis kekeluargaan dan kesamaan visi dan misi perjuangan.

4. Perjalanan sistem politik nasional selanjutnya pada awal masa orde reformasi, telah menimbulkan eforia politik yang kebablasan dalam konstelasi kehidupan organisasi umat Islam. Berbagai partai Politik Islam dan yang berbasis umat Islam muncul yang keberadaannya melemahkan perjuangan umat Islam karena menjadi tercerai berainya umat dalam berbagai partai politik. Tidak terkecuali kaum Syarikat Islam menampilkan 2 partai, yaitu PSII dan PSII 1905, sementara sebagian ada dalam PPP.

5. Eforia dan emosioanal kekuasaan yang berkembang dalam sistem politik dan kemasyarakatan telah banyak mengalahkan akal sehat dan nilai nilai sistem managemen keumatan dan politik Islam sebagai yang tersurat dan tersirat dalam Al Quran surat Ali ‘Imran 103 yang seharusnya menjadi pedoman utama kehidupan Islam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Berkembangnya kapitalisme liberal yang mengusung ideology “sistem kehidupan bebas nilai” telah menggeser system kehidupan bangsa Indonesia yang sosialis religius menjadi individualis pragmatis, sehingga banyak orang menjadi gampang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, termasuk dalam kehidupan berorganisasi.

Kedua sumber yang menyebabkan terjadinya pasang surut dalam organisasi Syarikat Islam, sebagai organisasi pergerakan, telah memerosot-kan posisi Syarikat Islam ketitik paling bawah dalam perputaran roda kehidupan organisasi.

Kaum Syarikat Islam, terutama para fungsionaris dan penggerak organisasi Syarikat Islam dalam seluruh tingkatan, sudah seharusnya menyadari hal ini dan menjadikan hari ini sebagai titik permulaan untuk mengembalikan Syarikat Islam kedalam garis perjuangannya yang lebih terarah, teratur dan terukur sebagaimana disuratkan dan disiratkan dalam Program Asas dan Program Tandhim, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Fikih Harakah Syarikat Islam.

Titik permulaan untuk menanamkan dan mempertinggi kesadaran dalam diri menjalankan organisasi Syarikat Islam sesuai dengan format bakunya yang bersandarkan kepada Al Quran dan sunnah Rasulullah yang nyata, yang intinya adalah:

1. Kaum Syarikat Islam harus selalu taat asas dan berpantang mencederai kesepatan kesepakatan organisasi sebagai perwujudan baiat.

2. Kaum Syarikat Islam harus senantiasa lebih menimbang Allah dan Rasulnya dari pada menimbang manusia.

3. Memahami dengan sungguh sungguh dan mengamalkan bahwa Jihad Syarikat Islam adalah mendahulukan kepentingan umum dan organisasi diatas kepentingan diri.

4. Selalu tabayun (mencari sumber untuk mendapat keterangan yang benar) dalam memutuskan suatu perkara apa saja atas suatu pemberitaan yang terkait dengan kehidupan organisasi Syarikat Islam, agar tidak mendatangkan kerugian, musibah atau bencana kepada orang lain dan organisasi Syarikat Islam.

5. Menyatukan Ilmu, Tauhid dan Siyasah dalam menegakkan kebenaran dan menjalankan kebaikan serta memerangi ketidak baikan / kemungkaran.

6. Akan datang saatnya keadilan, kebenaran dan kebaikan mengalahkan kemungkaran.

Menjalankan segala perintah Allah dan menghentikan segala larangannya adalah perbuatan menolong agama Allah.

Jika kita menolong agama Allah dengan ikhlas dan suci hati maka Allah pasti akan menolong dan meneguhkan kedudukan kita dalam perjuangan menuju kehidupan yang mendapat rahmat Nya.

Saudara saudara kaum Syarikat Islam dan hadirin yang saya hormati

Suatu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa konstelasi perkembangan sistem dan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan nasional maupun internasional merambat dan bertumbuh sangat cepat dalam suasana persaingan, baik dalam bidang ideologi atau sistem nilai kehidupan maupun dalam usaha usaha pemenuhan kebutuhan hidup dan sistem interaksi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam suasana persaingan itu, hanya organisasi yang managemennya tertata baik dan dilengkapi dengan sistem informasi dan komunikasi yang baik, yang akan mampu mempertahankan eksistensinya dengan baik. Organisasi yang tertata baik dan bagus dalam sistem, meskipun tidak baik dalam visi dan misi serta niatnya, akan dapat mengalahkan, melemahkan dan menghilangkan eksistensi organisasi yang telah mapan bagus dalam ideologi, namun lemah dalam managemen dan sistem informasi serta komunikasi.

Oleh karenanya Organisasi Syarikat Islam memerlukan penyesuaian dan perbaikan dalam berbagai hal sesuai dengan perkembangan konstelasi kehidupan bangsa Indonesia.

Penyesuaian dan perbaikan diperlukan dalam bidang managemen organisasi meliputi penyediaan fasilitas organisasi, pembangunan sistem informasi dan komunikasi, sistem kaderisasi dan pemantapan ideologi, serta pembangunan kehidupan social dan ekonomi, dan keikut sertaan organisasi Syarikat Islam dalam pembangunan serta penyelamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa kesatuan dan persatuan dalam organisasi Syarikat Islam adalah merupakan hal utama yang perlu diwujudkan dan dipertahankan untuk dapat menjadi kekuatan dalam perjuangan mewujudkan tujuan organisasi Syarikat Islam dalam berbagai strata dan tingkatan wilayah organisasi.

Hal ini merupakan salah satu tekat yang akan diutamakan Pimpinan Pusat Syarikat Islam dengan memperhatikan ketentuan ketentuan organisasi yang berlandaskan Al Quran dan sunah rasulullah yang nyata.

Saudara saudara sekalian

Pimpinan Pusat Syarikat Islam akan berusaha untuk melaksanakan program organisasi yang ditetapkan pada Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam yang pokok pokoknya adalah:

1. Pemantapan ideologi Syarikat Islam melalui perbaikan dan pelaksanaan sistem kaderisasi yang terarah dan berkesinambungan yang mengacu pada Program Asas dan Program Tandhim, Fikih Harakah Syarikat Islam, Prinsip umum teori managemen organisasi dan Peraturan Perundang Undangan.

2. Melaksanakan managemen organisasi yang bersifat terbuka dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (T.I.K) sehingga memungkinkan tersedia dan terdistribusinya berbagai informasi yang diperlukan dalam melayani dan menjalankan berbagai kiprah dan kegiatan organisasi Syarikat Islam, yang mengacu kepada Al Quran dan Sunah Rasulullah serta Keputusan Keputusan Majelis Tahkim Syarikat Islam, AD/ART, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Menyelenggarakan kajian kajian intensif yang teratur dan terjadwal dalam lingkungan pengurus jajaran organisasi Syarikat Islam mengenai ibadah, muamalah dan siyasah islamiyah, serta permasalahan kenegaraan.

4. Meningkatkan dan meluaskan usaha usaha komunikasi, internal dan ekternal untuk membangun serta memantapkan kesamaan dan kesatuan visi, misi dan format gerakan siayasah Islam untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam menjadi kekuatan yang mampu menegakkan nilai nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Menyempurnakan dan mengembangkan Sarana / Lembaga Ekonomi Syarikat Islam, Lembaga Kesehatan Syarikat Islam, Lembaga Pendidikan Syarikat Islam, Lembaga Dakwah dan berbagai lembaga yang diperlukan dalam usaha memajukan organisasi Syarikat Islam.

6. Dan lain lain sesuai dengan kebutuhan kondisi dan perkembangan organisasi.

Saudara saudara hadirin yang saya hormati

Itulah beberapa pokok pokok permasalahan Syarikat Islam untuk kita maklumi semoga dapat disikapi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi dan kedudukan kita masing masing.

Kemudian saya mengajak kita semua untuk meningkatkan marwah diri semoga dapat meningkatkan daya juang kita mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin:

· Senantiasalah jujur dan adil serta bersaksi dengan benar

· Jika terasa sesuatu dalam hati bawalah kedalam pikiran, jika ada yang terlintas dalam pikiran bawalah kedalam hati.

· Senantiasalah berusaha menghindari rasa sombong dan berbangga diri.

· Lupakan kejelekan orang lain kepada kita

· Lupakan kebaikan kita kepada orang lain

· Ingat ingat kejelekan kita kepada orang lain

· Ingat ingat kebaikan orang lain kepada kita

· Jangan menyebarkan kebencian kepada sesama saudara muslim dan lemah lembut mengingatkan mereka yang bersalah.

· Tingkatkan terus rasa kepedulian dalam lingkungan yang semakin luas untuk berbuat kebaikan dan memerangi kemungkaran

· Selalu menerima dengan tawakkal kepada Allah atas segala sesuatu hasil yang telah dikerjakan dengan sungguh sungguh dan dengan memohon pertolongan-Nya.

Dan sebagai penutup ini marilah kita simak terjemahan 3 ayat al Quran yang perlu untuk kita pahami dan kita renungkan sebagai salah satu pedoman dalam menjaga dan memelihara kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara:

Al Hujarat (049:006)

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu

Al Hujarat (049:011)

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Al A’raf (007:096)

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Intansurullaha yan surkum wayusabbid aqdamakum

Billahi fi sabilil haq.

Wassalamualaikum

Drs.Djauhari Syamsuddin

Ketua Umum Latnah Tanfidziyah

Syarikat Islam

UNTUK MEMELIHARA PLURALISME BANGSA INDONESIA

2011-03-16T05:06:00.000-07:00

MULTI TAFSIR NILAI PANCASILA

HARUS SEGERA DIAKHIRI

Oleh: Djauhari Syamsuddin

Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah

SYARIKAT ISLAM 2010-2015

Seminar “CITA CITA NEGARA PANCASILA” yang diselenggarakan tanggal 10 Maret 2011 oleh Harian Pelita, bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi jln.Merdeka Barat Jakarta, telah menggelitik dan mengusik pikiran kalangan umat beragama, terutama kaum muslimin yang merupakan penduduk mayoritas bangsa Indonesia.

Irman Gusman menulis dalam pepernya untuk seminar “Cita cita Negara Pancasila” sebagai berikut: “Didalam suatu Negara, cita cita bersama ini sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme yang mencerminkan persamaan kepentingan, persamaan cara pandang diantara sesama warga Negara. Dalam kontek itu Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang maha karya pendahulu bangsa yang ternyata memiliki keterkaitan yang erat antara kelima sila yang tidak bisa dipisahkan karena antar sila tersebut saling menjiwai satu dengan yang lain”.

Menyatakan Pancasila sebagai “sumber dari segala sumber hukum” adalah suatu hal yang tidak bisa diterima dalam Islam, karena sumber hukum yang utama dalam islam adalah Al Quran dan Sunnah Rasulullah yang nyata, yang lain adalah ijmak, kias dan ijtihad, bila tidak terdapat keterangan yang jelas dalam Al Quran dan sunah Rasulullah.

Pernyataan tersebut disamping bersifat multi tafsir, juga mempunyai kecenderungan memberi peluang menjadikan Pancasila sebagai agama kesatuan bangsa Indonesia atau mendorong berkembangnya paham pluralisme agama secara luas yang saat ini sudah mulai menampakkan dirinya baik didalam masyarakat umum maupun dalam kalangan elite penyelenggara Negara dan para politikus, yang dapat berujung pada pendangkalan aqidah umat secara sistematis dan tidak disadari dan berpoteni polemik berbahaya.

Islam sebagai Dienullah adalah suatu ketentuan dan tuntunan tentang hidup dan kehidupan, serta peraturan dasar pergaulan hidup bersama yang benar dan lengkap yang ditetapkan Allah agar manusia dapat memperoleh kesejahteraan didunia dan keselamatan diakhirat, yang dalam ketentuannya Islam itu mendatangkan keadilan dan kebenaran, membebaskan manusia dari kezaliman, mamerdekakan manusia dari segala bentuk perbudakan dan perhambaan, menjauhkan manusia dari kebodohan dan kemiskinan, membangun hidup dan kehidupan baru dan membawa manusia ketingkat derajat taqwa yang tinggi dan sempurna.

Pancasila sebagai hasil pemikiran manusia untuk membangun kesepakatan hidup bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat ditafsirkan dan disalah gunakan sesuai dengan pikiran dan kemauan manusia, bilamana Pancasila itu tidak ditafsirkan dan dilahirkan dalam undang undang sesuai dengan kontek agama agama yang diakui / resmi bangsa Indonesia.

Butir pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah merupakan pengakuan yang bersifat mutlak atas nilai agama yang diakui / resmi yang dianut bangsa Indonesia, baik umat Nasrani, Hindu, Budha, maupun umat Islam, yang Negara harus melindungi penduduknya menjalankan syariat agamanya dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Oleh karenanya, dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang pluralis, masing masing umat beragama seharusnya memutuskan dalam musyawarah tertingginya, syariat agama yang harus diberlakukan bagi pemeluknya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan diratifikasi oleh Negara sebagai hukum positif.

Sedangkan hal hal yang bersifat lintas agama atau yang terkait dengan konteks lintas agama ditetapkan melalui ketetapan bersama dalam musyawarah lintas agama yang anggotanya adalah anggota badan musyawarah tertinggi masing masing agama dan diratifikasi oleh Negara sebagai hukum positif.

Mengenai hal hal yang bersifat ritual peribadatan dan budaya yang terkait dengan agama, menjadi hak asasi pribadi dan budaya komunitas, yang tidak boleh diatur orang lain termasuk oleh negara, sedangkan pemerintah hanya dibolehkan memberi fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan keadaan secara wajar.

Syariat agama yang mempunyai kesamaan nilai dapat diratifikasi sebagai ketentuan bersama yang diberlakukan sebagai hukum positif.

Dengan demikian Pancasila sebagai kesepakatan nasional dalam kebersamaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadi tidak multi tafsir dan ada jaminan bagi pemeluk masing masing agama untuk hidup dalam ketentuan agama masing masing, tidak ada halangan bagi umat beragama menjalankan syariat agama yang diratifikasi sebagai hukum positif dan tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama tertentu sehingga menjamin terciptanya kerukunan dalam kehidupan bersama bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diantara pemeluk pemeluk agama.

Apabila umat beragama yang berada dalam posisi sistem kekuasaan tidak bersedia untuk melaksanakan hal tersebut, berarti mereka tidak bersedia tunduk kepada ajaran agamanya, atau agamanya tidak berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang berarti mereka sesungguhnya bukan Pancasilais, meskipun mereka meneriakkan sebagai pendukung dan pembela Pancasila. Ini bisa disebut sebagai musang berbulu ayam yang perlu diwaspadai karena bisa merusak sistem nilai dan pemahaman terhadap agama, atau dengan kata lain bisa mendangkalkan aqidah umat atau paham keagamaan.

Sifat Pancasila yang multitafsir ini harus diakhiri dengan memberi status hukum kepada Pancasila sebagai kewajiban menjalankan agama bagi pemeluk agama atas hukum hukum agama yang diratifikasi oleh Negara setelah melalui musyawarah tertinggi agama yang diakui /resmi.

Allah berjanji akan melimpahkan rahmat Nya dari langit dan bumi kepada penduduk negeri karena keimanan dan ketaatanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan akan menyiksa penduduk negeri karena perbuatanya mendustakan ayat ayat Allah (ref. Al Quran:007:096).

Intanshurullaaha yanshurukum wa yutsabbit aqdaamakum

Billahi fi sabilil haq.

Jakarta, 13 Maret 2011

PELANGGARAN KONSTITUSI SYARIKAT ISLAM

2010-07-31T18:41:00.000-07:00

Maklumat

No.: DPP-SI/39/1007/001

Bismillahirrahmanirrahim

DEWAN PIMPINAN PUSAT
SYARIKAT ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa:

Majelis Tahkim Luar Biasa Syarikat Islam

di Pondok Gede Tanggal 18-21 Juni 2010 dengan segala produknya dinyatakan

TIDAK SAH

Dan Merupakan Usaha untuk Mengacaukan dan Memecah Belah Organisasi Syarikat Islam.

Karena

1. Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam telah diselenggarakan di Ciaro Kab. Bandung Jawa Barat, pada tanggal 23-25 April 2010 sesuai aturan organisasi (AD/ART) yaitu diselenggarakan bersama oleh Dewan Pusat, Pimpinan Pusat (Lajnah Tanfidziyah) dan Majelis Syar’i, yang pesertanya adalah wufud (utusan cabang) yang SK nya masih berlaku dan sah, diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Mandat, serta memenuhi korum.

2. Majelis Tahkim Luar Biasa Syarikat Islam yang diselenggarakan di Pondok Gede tgl 18-21 Juni 2010 hanya atas tanggung jawab seorang Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam yang telah Demisioner pada Majelis Tahkim ke 39 Ciaro, dan seluruh Panitia adalah mereka yang berada diluar struktur organisasai Syarikat Islam, dan pesertanya tidak jelas status, asal usul dan keabsahannya secara organisastoris, hanya atas dasar undangan seorang Ketua Dewan Pusat SI yang telah demisioner. Ini adalah Majelis Tahkim liar diluar aturan / inkonstitusional.

Dihimbau dan diperingatkan kepada seluruh
kaum Syarikat Islam agar :

1. Senantiasa istiqamah menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan serta integritas Syarikat Islam. HINDARI & ATASI usaha pecah belah dan tindakan inkonstitusional yang akan mendatangkan bencana bagi Syarikat Islam dengan senantiasa merujuk kepada tata aturan Syarika Islam yg berlaku. Kendalikan nafsu dengan ketaatan kepada Islam yg menjadi acuan organisasi Syarikat Islam.

2. Tidak mengambil sikap dan menyebarkan segala berita yang diterima sebelum tabayun / mengecek dengan teliti dan sungguh sungguh kebenaran berita tersebut dan latar belakangnya, agar tidak mencelakakan seseorang atau satu kaum karena kecerobohan dan ketidak tahuan, sehingga menyesal kemudian atas perbuatan itu (ref: Al Hujurat:006).

Dihimbau juga kepada para aktivis ormas ormas

Islam
dan kaum muslimin serta pihak pihak terkait agar :

Tidak mudah menerima dan memberi penilaian atas suatu pemberitaan tentang Syarikat Islam dari sumber sumber yang tidak bisa dipertanggung jawabkan agar tidak termasuk golongan orang orang yang menyesal karena beranggapan dan berprasangka salah kepada orang yang benar. Tabayun adalah jalan lurus menuju kebenaran.

Intanshurullaaha yanshurukum wa yutsabbit aqdaamakum

Billahi Fi Sabilil haq

Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam

Dewan Pusat,

DR.H.Amrullah Ahmad,S.FIL (Ketua)

Drs. TB. Ivan Prasetia (Sekretaris)

Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah,

Drs. Djauhari Syamsuddin (Ketua Umum)

Abid Takalamingan, S.Sos (Sekretris Jenderal)

2010-06-18T07:14:00.000-07:00

PANITIA PENGARAH

MAJELIS TAHKIM KE 39 SYARIKAT ISLAM

TAHUN 2010 - DI WISMA AL MAHDIYIN,

CIARO KAB. BANDUNG, JAWA BARAT

PENJELASAN SEKITAR

MAJELIS TAHKIM KE 39

SYARIKAT ISLAM

I. PELAKSANAAN MAJELIS TAHKIM (KONGRES) KE 39 SYARIKAT ISLAM DI CIARO KAB. BANDUNG JAWA BARAT PADA TANGGAL 23-25 APRIL 2010 ADALAH SAH MENURUT AD/ART SYARIKAT ISLAM

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Majelis Tahkim

Majelis Tahkim (Kongres Nasional) Syarikat Islam dilaksanakan oleh Dewan Pusat, Lajnah Tanfidziyah dan Majelis Syar’I (AD Syarikat Islam Pasal 14 Ayat 2). Oleh karena itu semua keputusan terkait dengan Majelis Tahkim harus merupakan keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri dari Dewan Pusat, Lajnah Tanfidziyah dan Majelis Syar’i.

2. Bahwa Majelis Tahkim dalam memeriksa peserta yang sah sesuai dengan AD/ART Syarikat Islam telah dilakukan oleh Panitia Mandat yang dipimpin oleh Bendahara Lajnah Tanfidziyah dan Sekretaris Dewan Pusat (ART Pasal 45 ayat 2)

3. Peserta Majelis Tahkim

Sesuai ketentuan ART Syarikat Islam Pasal 40 sebagai berikut :

1. Seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam;

2. Wakil-wakil dari masing-masing Dewan Pimpinan Wilayah yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam yang banyaknya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Wakil-wakil tersebut dipilih dan ditetapkan dari anggota Dewan Pimpinan Wilayah oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah dengan membawa mandat yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Pimpinan Wilayah;

3. Para wufud dari Cabang-Cabang Syarikat Islam yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat Syarikat Islam dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memiliki surat undangan asli untuk menghadiri Majelis Tahkim;

b. Memiliki mandat yang ditetapkan dan diputuskan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang serta yang bersangkutan;

c. Wufud/pemegang mandat telah memenuhi kewajiban keuangan yang ditetapkan organisasi berupa iuran/kontribusi perorangan sebagai peserta Tahkim dan dana Tahkim Cabang (kelembagaan) terkait;

d. Menunjukan Surat Keputusan pengesahan pengurus Cabang yang masih berlaku.

B. Proses Pengambilan Keputusan Penyelenggaraan Majelis Tahkim

1. Bahwa Majelis Tahkim (Kongres) ke 39 Syarikat Islam yang diselenggarakan oleh DPP Syarikat Islam (Dewan Pusat, Lajnah Tanfidziyah dan Majelis Syar’i) di Wisma Al Mahdiyin, Ciaro, Kab.Bandung Jawa Barat, yang dihadiri oleh cabang cabang organisasi Syarikat Islam seluruh Indonesia yang sah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan AD/ART telah selesai dengan sukses sesuai aturan organisasi Syarikat Islam dibawah pengawalan Polda Kepolisian RI Jawa Barat. Majelis Tahkim telah menyepakati dan telah memilih formatur untuk menyusun kepengurusan DPP Syarikat Islam masa bakti 2010-2015, dan formatur telah menyelesaikan tugasnya selama sebulan sebagaima diamanatkan oleh sidang terakhir Majelis Tahkim. Keputusan Formatur tersebut sebagaimana terlampir.

2. Proses menyelenggarakan Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam, secara remi dimulai pada Rapat Pleno DPP Syarikat Islam yang dilaksanaan di Garut tgl. 8 Nopember 2009 dimana hadir a.l. Ketua dan Sekretaris Majelis Syar’i (KH.Suhaili dan KH.Sofwan Kosasih), Ketua dan Sekretaris Dewan Pusat (KH.Fathul Adhim dan Drs.Ivan Prasetia), Ketua Umum dan Sekjen Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (Dr. Amrullah Ahmad, S.Fil dan Drs.Djauhari Syamsuddin).

3. Pada rapat pleno DPP Syarikat Islam yang pertama itu Sdr. KH.Fathul Adhim sebagai Ketua Dewan Pusat menyampaikan pikiran dan pendapatnya bahwa untuk membesarkan Sayarikat Islam supaya dilaksanakan Majelis Tahkim yang diperluas dengan mengikut sertakan semua pihak atau kelompok kelompok kaum Syarikat Islam yang ada diluar struktur organisasi. Diikut sertakan sebagai peserta Majelis Tahkim dengan status sama dengan wufud resmi (mempunyai hak bicara dan hak suara) dan dalam kepanitiaan baik SC maupun OC agar diikut sertakan mereka yang aktif dalam kelompok kelompok diluar struktur resmi organisasi Syarikat Islam dengan tidak harus berpedoman pada AD/ART Syarikat Islam karena itu buatan manusia yang bisa dilanggar.

4. Pemikiran KH Fathul Adzim tersebut sebagai peserta rapat pleno, karena tidak mempunyai dasar dan tidak sesuai dengan ketentuan organisasi, ditolak oleh peserta rapat pleno yang membahas pelaksanaan Majelis Tahkim. Sebagai Ketua Dewan Pusat semestinya sdr KH.Fathul Adhim mengawal pelaksanaan Konstitusi bukan justeru mengajak melanggar atau meninggalkan Konstitusi (AD/ART SI). Selanjutnya, setelah mendapat bantahan keras peserta rapat, Sdr. Fathul Adzim tidak mempersoalkan lagi gagasan dan usulan yang diajukannya tersebut.

5. Selanjutnya sidang pleno DPP Syarikat Islam memutuskan untuk menyelenggarakan Majelis Tahkim Syarikat Islam ke 39 di Palembang pada bulan 24-26 Januari 2010 sesuai dengan aturan AD/ART. Segala persiapan menyangkut kepanitiaan ditetapkan dan mengirim pemberitahuan dan undangan keseluruh jajaran organisasi di Indonesia yang berhak menghadiri Majelis Tahkim tersebut.

6. Akan tetapi dalam realisasinya Majelis Tahkim yang direncanakan di Palembang itu tidak dapat diselenggarakan karena dukungan dana yang tidak dapat dipenuhi. Oleh karenanya diselenggarakan Rapat Pleno DPP Syarikat Islam pada tanggal 5 Januari 2010 yang dihadiri Ketua dan Sekretaris Dewan Pusat, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Lajnah Tanfidziyah serta Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Syar’i di Jakarta telah menetapkan penuindaan waktu pelaksanaan Majelis Tahkim menjadi tanggal 23-25 April 2010 dan tempat masih dikaji ulang.

7. Kemudian diselenggarakan Rapat Pleno DPP Syarikat Islam kembali pada tanggal 11 Januari 2010 yang dihadiri Ketua dan Sekretaris Dewan Pusat, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Lajnah Tanfidziyah serta Ketua dan Sekretaris Majelis Syar’i di Jakarta Keputusannya adalah menetapkan pelaksanaan Majelis Tahkim akan diselenggarakan di Jawa Barat dan mencabut rencana tem[pat pelaksanaan Majelis Tahkim di Palembang, Sumatera Selatan.

8. Pada tanggal 16 Januari 2010 diselenggarakan Rapat Pleno DPP Syarikat Islam 2010 yang dihadiri Ketua dan Sekretaris Dewan Pusat, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Lajnah Tanfidziyah serta Ketua dan Sekretaris Majelis Syar’i di Bandung dengan mengundang DPW Syarikat Islam Jawa Barat dan DPC Syarikat Islam Kabupaten Bandung. Rapat Pleno menetapkan lokasi penyelenggaraan MT SI ke 39 adalah di Kabupaten Bandung yang teknis pemilihannya akan diserahkan kepada Panitia Pengarah Majelis Tahkim dengan melakukan koordinasi dengan DPP Syarikat Islam, DPW Jawa Barat dan DPC Syarikat Islam Kabupaten Bandung.

9. Pada tanggal 21 Januari 2010 diselenggarakan Rapat Pleno DPP Syarikat Islam bersama Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang tidak dihadiri oleh Sdr. Ketua Dewan dengan alasan ada pengajian di Banten. Rapat mendengarkan laporan Panitia Pengarah terkait dengan pemilihan tempat pelaksanaan Majelis Tahkim ke 39. Rapat Pleno kemudian mengukuhkan Panitai Pelaksana dan menetapkan tempat pelaksanaan Majelis Tahkim ke 39 di Wisma al-Mahdiyyin, Ciaro, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

10. Kemudian karena Ketua Dewan (sdr. Fathul Adzim) diluar keputusan Rapat Pleno DPP SI melakukan kegiatan-kegiatan yang menolak penyelenggaraan Majelis Tahkim ke 39 di Bandung dengan kelompok-kelompok kecil di luar struktur organisasi Syarikat Islam, maka dilakukan upaya-upaya dari DPP Syarikat Islam dan DPW Jawa Barat untuk mengajak sdr. Ketua Dewan Pusat agar tetap menyelesaikan perbedaan pendapat di dalam Rapat Pleno DPP Syarikat Islam. Kemudian dalam pertemuan tanggal 9 April 2010 antara utusan DPP Syarikat Islam dan utusan DPW Jawa Barat dengan sdr Fathul Adzim; sdr Fathul Adzim (Ketua Dewan Pusat) mengusulkan tempat Rapat di Cibatu, Garut, Jawa Barat pada tanggal 11 April 2010 jam 14.00 WIB. Ketika peserta Rapat Pleno DPP Syarikiat Islam sudah hadir termasuk Sekretaris Dewan Pusat, ternyata Ketua Dewan Pusat mendadak membatalkan kehadirannya. Akhirnya Rapat Pleno menilai tindakan Ketua Dewan Pusat sebagai pengingkaran kesepakan dan janji hendak menyelesaikan perbedaan dalam Rapat Pleno tersebut.

11. Majelis Tahkim sesuai dengan AD Syarikat Islam Pasal 29 dipimpin oleh Dewan Pusat Syarikat Islam sampai Dewan Pimpinan Pusat dinyatakan demisioner. Majelis Tahkim ke 39 telah dipimpin oleh Dewan Pusat yang terdiri dari Wakil Ketua Dewan Pusat (DR.Dr. H. Rofiq Anwar) dan Sekretaris Dewan Pusat (Drs. Tb. Ivan Prasetia). Sedangkan sdr. Ketua Dewan tidak hadir setelah sebelumnya melalui utusan dari DPW Jawa Barat menyatakan akan menghadirinya.

II. USAHA MENGACAUKAN DAN MEMECAH BELAH ORGANISASI SYARIKAT ISLAM OLEH SDR. FATHUL ADZIM DENGAN MENYELENGGARAKAN MAJELIS TAHKIM LUAR BIASA SYARIKAT ISLAM TANGGAL 18 – 21 JUNI 2010 DI JAKARTA

1. Ketika beberapa hari sebelum diselenggarakan Majelis Tahkim Syarikat Islam, diketahui ada usaha Sdr. Fathul Adhim menggalang usaha diluar struktur organisasi Syarikat Islam untuk menunda pelaksanaan Majelis Tahkim yang tiggal beberapa hari lagi untuk dilaksanakan. Mengetahui hal tersebut, beberapa utusan pengurus DPP Syarikat Islam dan dan Panitia Pelaksana serta Pengurus Syarikat Islam Jawa Barat secara perorangan berusaha berbicara kepada Sdr. Fathul Adhim agar tidak meneruskan niatnya, karena hal tersebut hanya atas kehendak pikiran dirinya sendiri selaku Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam tanpa rapat Dewan Pusat (DP) apalagi diluar rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam. Padahal yang bisa menunda pelaksanaan Majelis Tahkim adalah Dewan Pimpinan Pusat melalui keputusan Rapat Pleno. Sedangkan Dewan Pusat hanya salah satu unsur Dewan Pimpinan Pusat dan tindakan Ketua Dewan Pusat-pun hanya keputusan perorangan tanpa Rapat Pleno Dewan Pusat. Akibatnya semua surat yang diterbitkan oleh Dewan Pusat hanya ditandatangani oleh Ketua Dewan Sendirian

2. Pada tanggal 20 April Sdr.Fathul Adhim mengeluarkan Undangan Penyelenggaraan Majelis Tahkim Luar Biasa ke XXXIX Kongres Syarikat Islam yang ditanda tangani seorang diri sebagai Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam. Hal ini jelas merupakan tindakan inkonstitusional karena dilakukan diluar rapar rapat Dewan Pusat, apalagi untuk menyelenggarakan Majelis Tahkim harus melalui rapat Dewan Pimpinan Pusat yang dihadiri oleh Dewan Pusat, Lajnah Tanfidziyah dan Majelis Syar’i. Padahal pada rapat-rapat DPP Syarikat Islam sdr. Ketua Dewan Pusat ikut memutuskan penyelenggaraan Majelis Tahkim Syarikat Islam.

3. Disamping itu Sdr.Fathul Adhim juga mengeluarkan sebuah MAKLUMAT tanpa tanggal dengan Nomor: 115/KD-SI/XXXVIII/V-2010 yang juga ditanda tangani seorang diri selaku Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam, yang pada garis besar isinya adalah:

a. Menyatakan Majelis Tahkim yang dilaksanakan di Wisma al Mahdiyin Ciaro Kab.Bandung tidak sah karena Masa Bakti kepengurusan DPP SI telah berakhir 24 Desember 2009.(Penjelasan : penundaan Majelis Tahkim adalah keputusan Rapat Pleno DPP SI yang dihadiri Ketua Dewan Pusat)

b. Tidak pernah menandatangi surat peersetujuan pelaksanaan Majelis Tahkim Syarikat Islam ke XXXIX yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung dan tanda tangan yang dikeluarkan adalah hasil scanning, bukan tanda tangan asli Ketua Dewan Pusat.(Penjelasan : Keputusan tempat Majelis Tahkim di Kabupaten Bandung adalah hasil Rapat Pleno DPP SI yang dihadiri Ketua Dewan Pusat sedangkan scanning tandatangan adalah merupakan keputusan Rapat Pleno DPP Syarikat Islam tanggal 11 Januari 2010 bahwa untuk memudahkan penyelesaian proses surat maka hal-hal yang sudah diputuskan dalam Rapat Pleno DPP SI penandatangannya sepakat dengan scan mengingat Ketua Dewan Pusat tinggal di Serang, Banten, Ketua Majelis Syar’I tinggal di Garut dan Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah tinggal di Depok.)

c. Wufud atau peserta Majelis Tahlim yang ditetapkan Sdr.Fathul Adhim adalah utusan Dewan Pimpinan Cabang Syarikat Islam berdasarkan formulir yang dikirim dan ditanda tangani Dewan Pusat Syarikat Islam (Sdr.Fathul Adhim) tanpa memperhatikan Surat Keputusan Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah yang sah dan masih berlaku.(Penjelasan : dalam menetapkan wufud bertolak belakang dengan AD/ART SI karena itu melanggar secara mut;lak konstitusi organisasi)

4. Selain dari pada itu Sdr. Fathul Adhim juga telah mengeluarkan surat Keputusan yang ditanda tangani seorang diri selaku Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam, mengenai Penetapan Panitia Pelaksana Majelis Tahkim ke 39 / Kongres Nasional Kaum Syarikat Islam periode 2010-2015 dan Memperingati 105 Tahun berdirinya Syarikat Islam, bertanggal 8 April 2010 dengan Nomor: 01/KD-SI XXXVIII/IV-2010.

Dalam Surat Keputusan Pembentukan Panitian Majelis Tahkim yang ditanda tangani seorang diri oleh Sdr. Fathul Adhim tersebut, dimana seluruh Panitia adalah mereka yang posisinya diluar struktur organisasi Syarikat Islam yang sah dan legal. (Penjelasan : keputusan Dewan Pusat harus merupakan hasil Rapat Pleno Dewan Pusat dan dalam hal ini sdr Ketua Dewan Pusat selama 5 tahun tidak pernah mengadakan Rapat Harian atau Pleno Dewan Pusat)

5. Pelaksanaan Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam tersebut, telah membahas dan menerima pertanggung jawaban Pengurus DPP Syarikat Islam yang lama, dan pengurus DPP Syarikat Islam yang lama (2004-2009) didemisionerkan secara sah dan benar dalam sidang Majelis Tahkim. Kemudian sidang sidang lanjutan membahas berbagai program dan masalah, dan diakhiri dengan sidang pleno pemilihan pengurus DPP Syarikat Islam yang baru 2010-2015 yang telah menghasilkan formatur yang ditujuk dan diamanati untuk menyusun pengurus DPP Syarikat Islam 2010-2015 dengan susunan terlampir.

6. Dengan telah demisionernya DPP Syarikat Islam pada Majelis Tahkim ke 30 di Ciaro Bandung, secara otomatis Sdr. Fathul Adhim tidak lagi menyandang kedudukan Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam yang hendak menyelenggarakan Majelis Tahkim Luar Biasa Syarikat Islam yang ditencanakannya tanggal 18 – 21 Juni 2010. Dan jika sekiranya hal itu terjadi pastilah akan mendatangkan kegaduhan dan kekacauan dalam tubuh organisasi Syarikat Islam seluruh Indonesia.

7. Dengan berakhirnya Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam yang diselenggarakan di Ciaro, Kab.Bandung pada tanggal 25 April 2010 dimana tidak satu orangpun peserta yang hadir menyatakan Majelis Tahkim tidak sah atau cacat hukum, maka keabsahan itu berlaku secara mutlak dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seluruh kaum Syarikat Islam yang mengakui keberadaan organisasi Syarikat Islam.

8. Dengan demikian jika Sdr. Fathul Adhin Chatib masih mengaku dirinya sebagai Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam yang hendak menggelar Majelis Tahkim Syarikat Islam Luar Biasa, maka hal itu merupakan usaha dan tindakan makar dan membuat kekacauan dalam organisassi Syarikat Islam.

9. Sehubungan dengan adanya informasi Majelis Tahkim Luar Biasa itu akan dibuka oleh Presiden RI Bapak DR. Susilo Bambang Yudoyono, atau Wakil Presiden RI Bapak Prof. DR.Budiono dan menghadirkan para pejabat tinggi Negara seperti Menteri Agama, Menteri Sosial dan tokok tokoh terhormat lainnya, maka kami telah meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak memberi izin dan mencegah penyelenggaraan Majelis Tahkim Luar Biasa Syarikat Islam tersebut, agar tidak terjadi keributan antara kaum Syarikat Islam yang telah selesai dengan sukses dan aman dibawah kawalan Polri menyelenggarakan Majelis Tahkim (Kongres) ke 39 Syarikat Islam dengan pihak pihak diluar struktur organisasi Syarikat Islam yang liar dan bertujuan makar, mengacaukan dan memecah belah organisasi Syarikat Islam.

10. Menghimbau kepada Presiden RI dan Wakil Presiden RI dan Menteri Agama RI agar tidak mengindahkan permohonan untuk menghadiri dan membuka apa yang dinamakan Majelis Tahkim Luar Biasa Syarikat Islam, yang akan dilaksanakan pada 18-21 Juni 2010, di Jakarta, karena Majelis Tahkim Luar Biasa yang dimaksud adalah inkonstitusional dan dapat menggangu keamanan.

11. Menghimbau kepada Seluruh kaum Syarikat Islam agar tidak terpancing dengan hasutan dan gerakan gerakan yang ingin memecah belah organisasi Syarikat Islam. Dan senantiasalah istiqomah dan tawakkal serta mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah SWT semoga organisasi Syarikat Islam terhidar dari usaha orang orang yang mendatangkan bencana.

12. Menghimbau kepada para aktivis ormas ormas Islam dan kaum muslimin untuk tidak mudah menerima dan memberi penilaian atas suatu pemberitaan tentang Syarikat Islam dari sumber sumber yang tidak bisa dipertanggung jawabkan agar tidak termasuk golongan orang orang yang menyesal karena beranggapan dan berprasangka salah kepada orang yang benar. Tabayun adalah jalan lurus menuju kebenaran.

Demikian laporan dan himbauan ini dibuat, dengan harapan dapat kiranya semua pihak terkait memahami, mempertimbangkan dan mengambil langkah langkah yang proposional demi terpeliharanya ketertiban dan keamanan serta keharmonisan dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan sebagai pilar pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Billahi fi sabilil haq.

Jakarta, 28 Jumadir Akhir 1431 H

11 Juni 2010 M

PANITIA PENGARAH

MAJELIS TAHKIM KE 39

SYARIKAT ISLAM

DI WISMA AL MAHDIYYIN, CIARO, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT.

ttd ttd

DR. H.AMRULLAH AHMAD,S.FIL

DRS.DJAUHARI SYAMSUDDIN

Ketua

Sekretaris

SUSUNAN DPP SYARIKAT ISLAM 2010-2015

2010-06-10T18:09:00.000-07:00

KETETAPAN

FORMATUR PEMBENTUKAN PERSONALIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) SYARIKAT ISLAM

HASIL MAJELIS TAHKIM KE 39 SYARIKAT ISLAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

TGL 23 – 25 APRIL TAHUN 2010

Dengan senantiasa berserah diri kepada Allah SWT, serta mengharapkan Rahmat dan Ridha-Nya, Formatur yang dipilih dalam Sidang Pleno Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam untuk menyusun dan menetapkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam, setelah :

Menimbang:

a.Bahwa Majelis Tahkim, adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Syarikat Islam, dan oleh karena itu segala ketetapan dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh Kaum Syarikat Islam dan wajib dilaksanakan;

b. Bahwa Formatur yang dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Pleno pada Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam, ditugaskan untuk memilih, menyusun dan menetapkan susunan anggota Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam masa jihad 2010 sampai 2015, dan hasil pelaksanaan tugas itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh kaum Syarikat Islam dan wajib dilaksanakan dan ditaati sebagaimana mestinya.

c.Bahwa Formatur telah melakukan berbagai orientasi, pengamatan dan komunikasi dengan berbagai calon pengurus yang memiliki ketokohan dan atau keahlian yang dipandang memenuhi syarat mengemban amanah jabatan struktural dan fungsional dalam Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam.

d. Bahwa formatur telah membahas para calon pengurus Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam masa jihad 2010-2015.

Mengingat :

1.Al Quran dan Sunnah Rasulullah yang nyata

2.Program Azas dan Program Tandhim Syarikat Islam,;

3.Fiqih Harakah Syarikat Islam,;

4.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Syarikat Islam;

5.Tata Tertib Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam;

6.Tata Tertib Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam

7.Ketetapan Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam tentang penetapan dan pengesahan formatur.

Memperhatikan:

Persidangan dan permusyawaratan dalam Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam. Dan permusyawaratan dalam rapat rapat formatur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Masa Jihad 2010 – 2015 sebagai berikut:

DEWAN PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM

MASA JIHAD 2010-2015

DEWAN PUSAT

Ketua : DR. Amrullah Ahmad,S.FIL.

Wakil Ketua : H. Ahmad Rustandi,SH

Wakil Ketua : DR.dr. Rofiq Anwar

Wakil Ketua : DR. H. Zainal Arifin Hoesain, SH,MH Wakil Ketua :

Wakil Ketua : Dra.H. Zubaidah Muchtar

Wakil Ketua : M. Ali Rauf,SH

Wakil Ketua : KH. Abdul Qadir

Wakil Ketua : Drs. H.Imam Sudjudi, M.B,

Wakil Ketua : DR. Muslich Nasuha, MA

Sekretaris : Drs. Tb. Ivan Prasetia AS

Anggota : Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah

: Sekretaris Jenderal Lajnah Tanfidziyah

: Ketua Majelis Syar’i

LAJNAH TANFIDZIYAH

Ketua Umum : Drs. Djauhari Syamsuddin

Wkl.Ketua Umum : Drs. H. Andi Mappasukki

Ketua : H. Ahmad Farial

Ketua : DR. Ir. Hasanuddin Ibrahim

Ketua : Hj.Dedeh Ruwiyati Hasbullah

Ketua : Ir. Hj. Rahmi Hidayati Duryat

Ketua : H. Saifurobi Aruji Kartawinata, SH,MH

Ketua : Isnanu Chalid, SH

Ketua : Hj. Aan Rohanah,Lc, MAg

Ketua : H. Hartono Harsono Tjokroaminoto

Ketua : H. Muhammad Zaitun Rasmin,Lc,MA

Ketua : H. Zamzam Muharamsyah, Lc,MSi

Ketua : Fatchul Hidayat,drh

Ketua : Muhammad Zulhaj

Ketua : Sukmono Adi

Ketua : Ir. Syafaruddin Nasution.MM

Ketua : Amin Sudarsono, S.Hum

Sekretaris Jenderal : Abid Takalamingan, S.Sos

Sekretaris : Ardhi Rahman Yusuf.A.

Sekretaris : Afrisian Islami Rusdi Kosim

Sekretaris : Muhammad Reza S.Sos

Sekretaris : Drs.Kusnandar Prijadi Kusumah

Sekretaris : Drs. Sujono Suzanto

Sekretaris : Rusli Wasilu,SH

Sekretaris : Ridwan Olii

Bendahara : Hj. Naemah Bahmid

Wkl.Bendahara : Ibrahim Masykur

Wkl.Bendahara : Ir. Jemmy Gerung

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

1.Tablig dan Penerapan Syariat Islam

Ketua : KH. Munawar

2.Pelatihan dan Kaderisasi

Ketua : Haris Pettabiring, S.Ag

3.Organisasi dan Keanggotaan

Ketua : Banu Umbara,SH

4.Pendidikan dan Kebudayaan

Ketua : Dra. Hj. Enny Sri Ihsaniati, M.MPd

Anggota : Dra.Sri Suyatni,M.Pd

5.Pengkajian strategis

Ketua : Reaza Azhar, S.Ip

6.Pengembangan Jaringan Ekonomi dan Usaha

Ketua : Ervan Hernawan Kosasih

7.Hubungan Luar Negeri

Ketua : Supriadi Yosuf Boni, Lc

8.Mahasiswa, Pelajar dan Pemuda

Ketua : Sabar Siswoyo,S.Pd.i,MA

9.Pembinaan Keluarga Sakinah

Ketua : Ny. Titik Harsono Tjokroaminito

Anggota : Ny. Syafrida

: Ny. Hj. Imas Siti Fathonah

10.Pengembangan Wilayah Organisasi

Ketua : Ust. Drs. H. Umar Saleh

11. Pengembangan Jaringan Tenaga kerja

Ketua : Ade Mohammad Nur

12. Kelautan dan Nelayan

Ketua : Ir. Lalam Sarlam

13. Pertanian dan Perkebunan

Ketua : Ir.Ali Fathoni

14. Kehutanan dan Lingkungan hidup

Ketua : Dahlia Ilinda,SH

15. Informasi,Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga

Ketua : Akbar Trikurniawan, S.P.

Anggota : Devi Bahri, S.Com

16. Hukum dan Perundang-undangan

Ketua : Suhardi Lamaira,SH

MAJELIS SYARI

Ketua : DR. KH. Ade Suherman, SHI, M.MPd

Wakil Ketua : KH. Ahmad Suhaili

Wakil Ketua : KH. Hasbullah Hafidzi

Wakil Ketua : KH. Sofwan Kosasih

Wakil Ketua : KH. Drs. Tb.Sihabuddin, MA

Wakil Ketua : Prof. DR.Hj.Khuzaimah T.Yanggo,MA

Wakil Ketua : KH. Sadikun

Wakil Ketua : DR. Lukman Syamra, Lc

Wakil Ketua : DR. Ridwan Lasabuda

Wakil Ketua : DR (c) Babe Sambali

Sekretaris : KH. Husen Haikal

Anggota : KH.Yakub Lubis

: H. Muchsin Said

: KH. Ade Tamin

: KH. Moh. Iqbal

Falidzaalika fad’u wastaqim kamaa umirta walaa tathathabi’ahwaahum

Intanshurullaaha yanshurukum wa yutsabbit aqdaamakum

Billahi fisabililhaq

Ditetapkan di ;JAKARTA

Pada Tanggal :9 Jumadil Akhir 1431 H23

Mei - 2010 M

FORMATUR PERSONALIA PENGURUS

DEWAN PIMPINAN PUSAT

SYARIKAT ISLAM MASA JIHAD 2010 – 2015

1.Abid Takalamingan, S.Sos .... (telah diatanda tangani ybs)

2.M. Ali Rauf,SH ................... (telah diatanda tangani ybs)

3.DR.dr. Rofiq Anwar ............. (telah diatanda tangani ybs)

4.Drs. Djauhari Syamsuddin .... (telah diatanda tangani ybs)

5.DR. Amrullah Ahmad,S.FIL.. (telah diatanda tangani ybs)

6.Drs. H. Andi Mappasukki...... (telah diatanda tangani ybs)

7.DR. KH. Ade Suherman, SHI, M.MPd (telah diatanda tangani ybs)

8.Drs. Tb. Ivan Prasetia AS… (telah diatanda tangani ybs)

9.Muhammad Zulhaj ................ (telah diatanda tangani ybs)

PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM MENGUTUK ISRAEL

2010-06-01T01:46:00.000-07:00

PERNYATAN KUTUKAN PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM KEPADA ISRAEL

Bahwa peta kepentingan ideologi dan ekonomi dalam kaitan Amerika dan Israel telah mendorong keberanian

Israel

bersikap keras kepala dan melakukan serangan brutalnya terhadap kapal kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke Palestina diperairan Internasional.

Hal ini juga telah mendorong keberanian Perdana Menteri Israel Netanyahu mengatakan dengan lantang, bahwa "Jerusalem" atau "Zion" muncul sebanyak 850 kali dalam Perjanjian Lama. Ia mengemukakan di depan pertemuan parlemen pada 12 Mei 2010, bahwa klaim atas keseluruhan Jerusalem adalah "abadi dan tidak bisa dipisahkan", dan pembangunan pemukiman di Yerusalem tidak akan pernah dibekukan kata Menteri dalam Negerinya Eli Yishai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Pimpinan Pusat Syarikat Islam atas nama kaum Syarikat Islam diseluruh Indonesia mengutuk dengan keras tindakan biadab Israel itu, dan menghimbau kepada Pemerintah Indonesia supaya menyampaikan sikap agar Amerika tidak membangun kerja sama dengan Israel dalam berbuat kezaliman mengeksploitasi dunia untuk kepentingan ekonomi dan ideologi yahudi dan agar Amerika tidak membiarkan Israel berbuat semena mena seperti menyerang kapal relawan yang tidak bersenjata di perairan Internasional dan tidak memperluas penguasaan Israel sampai ke Yerusalem Timur, yang diharapkan masyarakat dunia sebagai masa depan Ibu Kota Palestina.

Dihimbau kepada seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia yang mencintai keadilan dan perdamaian agar tidak menggunakan dan mengkonsumsi segala macam barang yang dibuat dan dijual oleh perusahaan perusahaan yang berserikat dengan kaum Yahudi Israel.

Billahi fi sabilil haq.

Jakarta, 18 Jumadil Akhir - 1431 H / 1 Juni - 2010 M

PIMPINAN PUSAT / LAJNAH TANFIDZIYAH SYARIKAT ISLAM

DRS. DJAUHARI SYAMSUDDIN (KETUA UMUM)

ABID TAKALAMINGAN (SEKRETARIS JENDERAL)

MENGHADAPI USAHA MENGACAUKAN ORGANISASI SYARIKAT ISLAM

2010-05-02T18:14:00.000-07:00

MENGHADAPI USAHA MENGACAUKAN ORGANISASI SYARIKAT ISLAM

Oleh. Drs.Djauhari Syamsuddin, Sekjen Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam masa jihad 2004-2009, dan Sekretaris Steering Comitte (SC) Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam yang diselenggarakan 23-25 April 2010 di Bandung.

Menanggapi pemberitaan kantor berita Antara yang dibuat berdasarkan informasi tidak benar dari orang orang tidak mengerti aturan dan berusaha mengacaukan organisasi Syarikat Islam dengan rencan menyelenggarakan Majelis Tahkim Luar Biasa diluar Majelis Tahkim Resmi ke 39 Syarikat Islam, bersama ini atas nama DPP SI masa jihat 2004-2009 dan Panitia Penyelenggara Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam di Bandung memeberikan penjelasan dan himbauan atau seruan agar masyarakat pembaca terutama kaum Syarikat Islam tidak disesatkan oleh pemberitaan tersebut:

1. Bahwa dalam AD/ART Syarikat Islam pasal 14, Majelis Tahkim Syarikat Islam diselenggarakan oleh dan dengan kesepakatan Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam (DPP SI) yang terdiri dari 3 komponen yaitu (1) Majelis Syar’i , (2) Dewan Pusat, (3) Lajnah Tanfidziyah, bukan hanya oleh Dewan Pusat dan lebih tidak bisa lagi atas kehendak seorang Ketua Dewan Pusat sebagaimana diberitakan oleh berita Antara hari Jumat, 23 April 2010 18:58 WIB.

2. Bahwa penyelenggaraan Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam 23-25 April 2010 di Wisma Al Mahdiyin Bandung, memang sudah 4 bulan melewati masa berakhirnya kepengurusan DPP SI 2004 – 2009, namun hal tersebut tidak berarti dengan sendirinya DPP SI domesioner sebelum Majelis Tahkim, karena menurut ketentuan AD/ART, yang mendomesionerkan DPP SI adalah wufud (utusan cabang) yang sah menurut syarat syaratnya sebagai peserta di Majelis Tahkim. Bahwa DPP SI tetap memegang amanat kendali organisasi yang harus dipertanggung jawabkan pada Majelis Tahkim. Pihak lain dari DPP SI diluar Majelis Tahkim tidak bisa mendomesionerkan DPP Syarikat Islam. Sedangkan masalah keterlambatan penyelenggaraan Majelis Tahkim adalah hal yang lumrah yang sering terjadi dalam organisasi Syarikat Islam, dimana kondisi tersebut juga banyak terjadi pada berbagai Wilayah dan Cabang Organisasi Syarikat Islam.

3. Proses penyelenggaraan Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam dimulai secara remi pada Rapat Pleno DPP SI yang diselenggarakan di Garut tgl. 8 Nopember 2009 dimana hadir a.l. Ketua dan Sekretaris Majelis Syar’i (KH.Suhaili dan KH.Sofwan Kosasih), Ketua dan Sekretaris Dewan Pusat (KH. Tb.Fatul Azim dan Ivan Prasetia), Ketua Umum dan Sekjen PP/LT Syarikat Islam (Dr. Amrullah Ahmad, S.Fil dan Drs.Djauhari Syamsuddin).

4. Sebelum diselenggarakan rapat rapat DPP SI mengenai penyelenggaraan Majelis Tahkim, ada kelompok yang menamakan diri Forum kaum Syarikat Islam yang tidak mempunyai hubungan struktural dengan organiasi Syarikat Islam, yang berusaha mempengaruhi Sdr. Fathul Adzim sebagai Ketua Dewan Pusat dengan kerangka pikiran bahwa untuk membesarkan Sayarikat Islam supaya dilaksanakan Majelis Tahkim yang diperluas dengan mengikut sertakan semua pihak terkait sebagai kaum dan keluarga kaum Syarikat Islam yang ada diluar struktur organisasi. Diikut sertakan sebagai peserta Majelis Tahkim dengan status sama dengan wufud resmi (mempunyai hak bicara dan hak suara) dan mereka yang aktif dalam forum ini diminta diikut sertakan dalam kepanitiaan Majelis Tahkim, baik sebagai SC maupun sebagai OC.

5. Hal tersebut disampaikan oleh Sdr. Fathul Adzim selaku Ketua Dewan Pusat pada rapat pertama Pleno DPP Syarikat Islam di Garut tgl. 8 Nopember 2009 yang membahas penyelenggaraan Majelis Tahkim Syarikat Islam. Pemikiran tersebut jelas tidak mempunyai dasar dan melanggar konstitusi organisasi, sehingga peserta rapat menolaknya dan Sdr. Fathul Adzim tidak lagi mempersoalkan gagasan dan usulan yang diajukannya tersebut. Sebagai Ketua Dewan Pusat semestinya sdr Fathul Adzim mengawal pelaksanaan Konstitusi bukan justeru mengajak melanggar atau meninggalkan Konstitusi (AD/ART SI).

6. Pada rapat pertama itu diputuskan bahwa Majelis Tahlim ke 39 Syarikat Islam akan diselenggarakan di Palembang pada tanggal 22 sampai 24 Januari 2010. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa Majelis Tahkim yang direncanakan di Palembang tidak dapat dilaksanakan kerena dukungan dana tidak dapat memenuhi kebutuhan Majelis Tahkim.

7. Sementara itu, diluar rapat rapat resmi DPP SI ternyata Sdr Fatul Adzim tetap menjalin hubungan dan kesepakatan dengan apa yang menamakan diri Forum Kaum Syarikat Islam, mengusahakan kenginannya untuk menyelenggarakan Majelis Tahkim diluar aturan konstitusi yang melanggar AD/ART Syarikat Islam, yang disebutnya sebagai Majelis Tahkim Luar Biasa Syarikat Islam.

8. Hal ini terbukti dengan adanya pemberitaan media Berita Antara 23 April 2010 yang memuat seruan seorang Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam (Sdr.Fathul Adzim) mengenai tidak sahnya pelaksanaan Majelis Tahkim ke 39 SI di Bandung serta berbagai komentar tidak berdasar dari kelompok yang menamakan diri Panitia Majelis Tahkim Luar Biasa Syarikat Islam yang berasal dari Kelompok Forum Kaum Syarikat Islam yang tidak mempunyai hubungan strukturil dengan organisasi Syarikat Islam.

9. Mengenai seruan yang dilakukan oleh seorang Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam sebagaimana diberitakan pada Media Antara 23 April 2010 tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai seruan Dewan Pusat Syarikat Islam, karena tidak melalui rapat Dewan Pusat, apalagi mengenai Majelis Tahkim atau Kongres. Hal itu haruslah melalui proses rapat Dewan Pimpinan Pusat SI. Dalam hal ini terdapat 2 tingkat pelanggaran Sdr.Fathul Adzim, yaitu pelanggaran mengeluarkan seruan Majelis Tahkim tanpa rapat Dewan Pusat dan pelanggaran karena melangkahi rapat pleno DPP SI. Sehingga seruan tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar konstitusi (inkonstitusional) dan bisa menyebabkan terjadinya keributan dan perpecahan yang merupakan bencana dalam organisasi Syarikat Islam. Sdr. Fathul Adzin yang seharusnya berfungsi sebagai penegak aturan organisasi, telah bertindak berdasarkan pikiran yang bertentangan dengan aturan organisasi yang dapat digolongkan sebagai menghianati organisasi, yaitu mengkoordinir orang orang diluar struktur Organisasi SI untuk menyelenggarakan Majelis Tahkim Luar Biasa yang tidak punya dasar atau pijakan konstitusi yang bisa mendatangkan bencana atas organisasi Syarikat Islam.

10. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pusat (Sdr.Fathul Adzim) adalah membentuk Steering Comittee (SC) Majelis Tahkim dari mereka yang tidak mempunyai hubungan dengan struktur kepengurusan organisasi Syarikat Islam dan diluar pengetahuan dan kesepakatan DPP SI, sedangkan seharusnya SC itu dan OC diputuskan dan ditetapkan melalui rapat DPP SI dan dengan Surat Keputusan DPP SI. Selain itu perlu juga disampaikan disini bahwa Sdr. Fathul Adzim selalu hadir dalam rapat rapat DPP SI yang membahas penyelenggaraan Majelis Tahkim, kecuali pada 2 kali rapat DPP terakhir, karena yang bersangkutan menyampaikan berhalangan dan menyatakan persetujuan atas keputusan Rapat yang akan diambil. Hal ini memperlihatkan adanya pengaruh dan desakan besar pihak luar yang mengacaukan pikiran Sdr. Fathul Adzin sebagai Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam.

11. Mengenai keterangan yang disampaikan Purwanto, sebagai orang yang menamakan dirinya Ketua Panitia Kongres, yang tidak dikenal dalam struktur Kepengurusan DPP SI, maupun Pengurus Wilayah dan Cabang Cabang Syarikat Islam, yang menilai pelaksanaan Kongres dibawah kepengurusan Amrullah (Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah SI) secara hukum tidak sah karena tidak sesuai dengan pedoman dasar organisasi SI yakni AD/RT SI, terutama pasal 15 ayat 1,2, dan 3, adalah keterangan tidak benar yang hanya direkayasa mengutip sumber sumber yang tidak valid. Dan Kongres atau Majelis Tahim ke 39 yang diselenggarakan di Bandung tidak dibawah kepengurusan Amrullah tapi dibawah naungan dan tanggung jawab DPP SI yang sah. Dan bahwa pelaksana Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam di Wisma al Mahdiyin, Ciaro Kab. Bandung bukanlah oleh Amrullah dan kawan-kawan tapi oleh DPP SI dengan membentuk SC dan OC yang melibatkan Pimpinan Wilayah SI Jawa Barat, dan jajaran Pimpinan Cabang Syarikat Islam Kab. Bandung.

12. Majelis Tahkim ke 39 Syarikat Islam telah dapat diselenggarakan tgl. 23-25 April 2010, yang dihadiri oleh wufud (utusan cabang Syarikat Islam) yang sah yang memenuhi syarat syarat sesuai dengan AD/ART Syarikat Islam dan memenuhi persyaratan korum. Berlangsung dengan aman dan tertib sesuai ketentuan organisasi. Telah berhasil memilih formatur untuk menyusun DPP SI periode 2010-2015 dan menetapkan berbagai keputusan dibidang program kerja dan organisasi serta berbagai rekomendasi untuk dilaksanakan DPP SI terpilih masa jihat 2010-2015.

13. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menghimbau kepada Presiden RI dan Menteri Agama RI agar tidak mengindahkan permohonan untuk menghadiri dan membuka apa yang dinamakan Majelis Tahkim Luar Biasa Syarikat Islam, yang akan dilaksanakan pada 18-21 Juni 2010, di Jakarta, karena Majelis Tahkim Luar Biasa yang dimaksud adalah inkonstitusional dan dapat menggangu keamanan.

14. Meminta kepada jajaran Polri untuk melarang diselenggarakannya Majelis Tahkim Luar Biasa Syarikat Islam yang akan dilaksanakan pada 18-21 Juni 2010, di Jakarta agar tidak terjadi keributan antara kaum Syarikat Islam yang telah selesai dengan sukses dan aman dibawah kawalan Polri menyelenggarakan Majelis Tahkim (Kongres) ke 39 Syarikat Islam tgl 23-25 April 2010 dengan pihak pihak diluar struktur organisasi Syarikat Islam yang hendak mengacaukan organisasi Syarikat Islam dengan menyelenggarakan Majelis Tahkim Luar Biasa Syarikat Islam yang direncanakan pada 18-21 Juni 2010, di Jakarta.

15. Menghimbau kepada Seluruh kaum Syarikat agar tidak terpancing dengan hasutan dan gerakan gerakan yang ingin memecah belah organisasi Syarikat Islam. Dan senantiasalah istiqomah dan tawakkal serta mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah SWT semoga organisasi Syarikat Islam terhidar dari usaha orang orang yang mendatangkan bencana.

16. Menghimbau kepada para aktivis ormas ormas Islam dan kaum muslimin untuk tidak mudah menerima dan memberi penilaian atas suatu pemberitaan tentang Syarikat Islam dari sumber sumber yang tidak bisa dipertanggung jawabkan agar tidak termasuk golongan orang orang yang menyesal karena beranggapan dan berprasangka salah kepada orang yang benar. Tabayun adalah jalan lurus menuju kebenaran.

Billahi fi sabilil haq.

Pasar Modal, Efek Syari;ah, Waran dan Option

2010-01-04T22:32:00.000-08:00

Aturan Daftar Efek Syariah Terbelit Waran Dan Option
[27/8/07]
Waran dan option selama ini dikenal sebagai efek yang secara fisik belum ada tetapi sudah bisa diperjualbelikan.
Rencana Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang akan mengeluarkan peraturan tentang penerbitan efek syariah bakal tertunda. Sedianya, otoritas pasar modal itu akan menerbitkannya pada Agustus ini. Namun, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) masih mempersoalkan waran dan option- salah satu produk yang diperjualbelikan di pasar modal. Pasalnya, waran merupakan efek yang secara fisik belum ada tetapi sudah bisa diperjualbelikan sebagai turunan langsung dari saham.
Seperti diketahui, waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran atau emiten (perusahaan penerbit efek). Waran sendiri merupakan sekuritas atau efek yang sebenarnya adalah sebuah call opion. Biasanya, produk ini diterbitkan oleh emiten dengan tujuan menarik investor untuk membeli sahamnya.
Anggota DSN MUI Mohammad Hidayat mengatakan waran dan option bersinggungan dengan prinsip syariah. Artinya, ada prinsip-prinsip syariah yang dikhawatirkan akan terlanggar. "Salah satu prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar, khususnya untuk produk waran dan option ini adalah yang bersifat gharar (tidak jelas) dan maisir (judi). Itulah yang dikhawatirkan kalau produk ini bisa memasuki wilayah itu," ujarnya kepada hukumonline.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003
Tentang
Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerpan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal
BAB IV Kriteria Dan Jenis Efek Syariah
Pasal 4, Jenis Efek Syariah
1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
BAB V Transaksi Efek
Pasal 5, Transaksi yang Dilarang
1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.
2. Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu;
b. Bai’ al-ma’dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling);
c. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
e. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian
Kini, lembaga yang dibentuk pada Februari 1999 itu meminta penjelasan dari tim perumus draf tersebut, terkait kehalalan waran dan option. Pembahasan juga masih berlangsung di internal DSN. "Kita ingin tahu, produk waran yang diatur nanti akan seperti apa, supaya tidak bertabrakan dengan prinsip syariah," jelas Hidayat.
Sebelumnya, Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Robinson Simbolon mengatakan peraturan efek syariah tidak akan berbeda dari draf yang telah disebarkan ke publik untuk mendapat masukan. Karena secara umum telah mendapat persetujuan pelaku pasar. "Dari pelaku pasar aman-aman saja, tidak ada masukan yang krusial. Nanti draf disahkan jadi peraturan dengan tanpa ada perubahan," tuturnya kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Draf itu dibuat untuk menindaklanjuti peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-130/BL/2006 tanggal 23 November 2006. Peraturan itu dibuat sebagai panduan bagi pihak yang berinvestasi pada portofolio efek syariah. Khususnya emiten yang melakukan penawaran umum saham reksa dana syariah, serta reksa dana syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan pihak yang menerbitkan indeks efek syariah.
Materi pokok yang diatur dalam draft peraturan itu adalah tentang kriteria efek yang dapat dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu, pihak yang ingin diakui untuk menerbitkan DES wajib memperoleh pengakuan dari Bapepam dan LK. Caranya, dengan mengajukan permohonan dan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan itu. Salah satu persyaratannya adalah emiten harus mempunyai tenaga ahli yang berkompeten di bidang syariah dan mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) penelaahan efek masuk dalam DES.
Dalam peraturan itu juga diatur bahwa, emiten syariah harus memenuhi syarat rasio utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45%:55%. Dan total pendapatan bunga atau pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%.
Draf lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Peraturan Nomor II K.
1: Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
2. Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah adalah Efek yg memenuhi kriteria sebagai berikut:
e. Efek berupa saham, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan waran yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a Peraturan Nomor IX.A.13;
2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
3. Tidak melakukan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu;
4. Tidak melebihi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
a) total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45%:55%); dan
b) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%.
Sejauh ini, lanjut Robinson, pihaknya masih menunggu tambahan masukan dari praktisi-praktisi syariah, salah satunya DSN yang meminta kejelasan tentang kehalalan produk waran dan option karena mengandung unsur ketidakpastian.
Menurut Robinson, permintaan penjelasan DSN itu bukanlah kendala yang menghambat penerbitan peraturan daftar efek syariah. Dia juga berkeyakinan kalau draf itu bisa diterbitkan pada Agustus, seperti jadwal semula.
(Sut)

Kesetaraan Jender Ciptakan Eksploitasi Terhadap Perempuan

2010-01-04T21:40:00.000-08:00

Kesetaraan Jender Ternyata Ciptakan Eksploitasi Terhadap Perempuan
Rabu, 1 Juli 2009 03:52 WIB | Peristiwa | Umum | Dibaca 442 kali
(ANTARA/Jefri Aries/ss/ama)
Jayapura (ANTARA News) - Pemerhati Masalah Perempuan, Asri Supatmiati di Jayapura, Rabu menyatakan, gagasan kesetaraan jender yang saat ini banyak diusung kaum feminis ternyata hanya menciptakan jalan untuk mengeksploitasi para perempuan.
"Para feminis ini menghendaki agar kaum perempuan diberi hak-hak yang setara dengan laki-laki dengan menghilangkan diskriminasi," ujarnya.
Selanjutnya dia menjelaskan, para feminis menganggap kewajiban para perempuan di dalam kehidupan rumah tangga sebagai beban yang menghambat kemandirian sehingga harus disingkirkan walaupun dengan cara mereduksi nilai-nilai budaya dan agama. Misalnya peran sebagai ibu untuk mengandung, menyusui, mendidik anak dan mengatur urusan rumah tangga.
Sementara itu, sistem kehidupan kapitalisme yang saat ini diterapkan hampir di seluruh bidang kehidupan masyarakat, menuntut para perempuan juga harus mampu menghasilkan materi sebagai perwujudan eksistensi dan aktualisasi diri mereka di ranah publik.
Akibatnya, perempuan yang berusaha menunjukkan jati dirinya di dunia kerja yang pekat dengan nilai-nilai kapitalisme dengan meninggalkan kehidupan domestik justru terjebak dalam sistem kehidupan ini sehingga memurukkan harkat dan martabatnya.
"Para perempuan ini, antara sadar dan tidak, menjadi ujung tombak dalam sistem ekonomi kapitalisme. Jadi model, sales promotion girl, public relation sampai profesi sebagai pelobi hampir selalu berada di pundak mereka untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah," tandas Asri.
Di sisi lain, perempuan terdidik yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi, tidak luput dari lingkaran eksploitasi. Menurut Asri, tenaga dan pikiran mereka diperas habis-habisan untuk menggerakkan roda-roda perekonomian dengan lebih banyak menghabiskan waktu di gedung-gedung perkantoran daripada di rumah.
Bahkan, eksistensi perempuan di ranah publik kapitelisme justru semakin mendudukkan posisi mereka dalam kubangan libido laki-laki yang tidak punya benteng iman dan takwa.
Oleh karena itu, Asri menegaskan gagasan kesetaraan jender adalah racun bagi kaum perempuan sendiri.
Gagasan yang berasal dari dunia barat ini, bukan merupakan jalan terbaik untuk mengentaskan persoalan perempuan.
Sebaliknya, menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki menimbulkan persoalan baru bagi perempuan dan bahkan masyarakat pada umumnya. Seperti tingginya angka perceraian yang melahirkan orang tua tunggal, rendahnya angka natalitas, maraknya pelecehan seksual terhadap perempuan dan lain sebagainya.
"Masyarakat jangan tertipu dengan ide kesetaraan jender, jika ingin menyelamatkan generasi dan bangsa dari kehancuran," tegas Asri.(*)
Komentar Pembaca
Setuju...dalam posisi sebagai manusia, wanita sama seperti laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama, berhak mendapat pendidikan misalnya. Namun dari sisi fisik, jelas wanita tidak sama dengan pria sehingga hak dan kewajibannya pun tidak sama. Kalo mau menempatkan wanita pada posisi yang tepat, ya tidak dengan menyamaratakan dengan pria. karena memang tidak semuanya sama.
Pengamat 01/07/09 12:07
anda benar, kalau wanita sudah tidak punya malu lagi, biarlah dia berbuat semaunya, nasehat tidak akan mempan dan hanya akan jadi olok-olokan atau tuduhan negatif, toh masing-masing akan mengetahui bagaimana kesudahan hidupnya, orang yang bahagia adalah yang mau mengambil pelajaran dari orang lain.
Abdullah 02/07/09 08:12
Islam telah menempatkan wanita sesuai dengan fitrohnya, antara hak dan kewajiban, dan jauh dari eksploitasi.
Ahmad 03/07/09 09:03

o Michael Jackson, Islam dan Timur Tengah

MUI Kota Tangerang Haramkan Patung Sultan Banten

2009-12-30T18:33:00.000-08:00

MUI Kota Tangerang Haramkan Patung Sultan Banten
Minggu, 20 Desember 2009 10:41 WIB | Peristiwa | Pendidikan/Agama | Dibaca 1001 kali
MUI (ANTARA/ist)

Tangerang (ANTARA News) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang Selatan, Banten, mengharamkan pembangunan patung sultan Banten, Maulana Hasanudin, di bundaran Pamulang, karena kuatir dijadikan tempat pemujaan.

Ketua MUI Kota Tangerang Selatan, K.H. Saidi, Minggu menyatakan, hasil musyawarah MUI dan pemerintah daerah setempat menetapkan bahwa pembangunan patung Sultan Maulana Hasanuddin tidak sesuai dengan hadist.
"MUI Tangsel mengharamkan pembangunan patung Sultan Maulana Hasanuddin Banten di bundaran Pamulang,"kata Saidi di Tangerang.

MUI menilai jika patung Sultan Maulana Hasanuddin dibangun, bundaran Pamulang akan dijadikan tempat berhala bagi mereka yang memuja Sultan Banten itu.
Lebih lanjut Saidi menegaskan, bila patung itu berdiri sebagai tokoh sejarah untuk pendidikan akan disalah gunakan oleh masyarakat.

"Jika tidak dipantau akan lebih banyak kerusakannya, seperti persembahan berhala dan kemaslahatan," tandas Saidi.

Dia mengatakan, rencana pembangunan patung Sultan Maulana Hasanuddin yang bekerjasama dengan pihak swasta mengeluarkan anggaran besar lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Ia menjelaskan, sebaiknya bundaran Pamulang dibangun monumen tiang Masjid Banten, Asmaul Husna ketimbang patung Sultan Maulana Hasanuddin.

"Bila perlu membangun logo Kota Tangsel di bundaran Pamulang, agar tidak terjadi salah presepsi," ungkapnya.

MUI Kota Tangsel, sambung Saidi, telah mengajukan sejumlah usulan kepada Pemkot Tangsel untuk menganti patung Sultan Maulana Hasanuddin.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Tangsel M Shaleh menjelaskan, masukan dari MUI Kota Tangsel terkait penolakan pembangunan patung Sultan Maulana Hasanuddin akan dibahas lebih lanjut dengan perangkat daerah setempat.

VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM (5,5.5-5.6. Derajat Manusia dan Kemerdekaan Sejati)

2009-09-26T20:01:00.000-07:00

MENUJU KESATUAN
VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM
oleh: Djauhari Syamsuddin

5. ASAS-ASAS PERJUANGAN

5.5. Keadaan dan Derajat Manusia dalam pergaulan hidup bersama dan didalam hukum

Oleh karena banyaknya manusia yang salah dalam memahami dan melaksanakan Agama Allah yang sesungguhnya, dan terlebih lagi lantaran dari mementingkan dan menjunjung junjung perikebendaan semata-mata (materialisme), maka timbulah rupa-rupa persoalan yang berkenaan dengan pergaulan hidup manusia (al hayat al ijtimaiyah), ialah persoalan-persoalan yang menjadikan sebabnya peperangan, pergaduhan, perbantahan, perselisihan dan lain-lain sebagainya, seperti masalah perburuhan, masalah petani, masalah pedagang, masalah kaum industriawan, masalah kaum perempuan dan gender dan lain-lainnya.

Timbulnya berbagai persoalan tersebut pada dasarnya adalah karena dangkalnya iman dan rendahnya budi pekerti (akhlaq) dan tipisnya rasa keadilan dalam diri manusia yang mempunyai potensi konflik dalam hawa nafsu.

Segala macam persoalan yang ditimbulkan tersebut hakikatnya adalah masalah kesedjahteraan umum dan rasa keadilan umum.

Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat banyak tidak akan dapat dicapai kalau segenap pergaulan hidup (mayoritas) tidak merasa menjadi satu persatuan dan kesatuan, yaitu menjadi satu badan atau satu kesatuan dengan susun-susunan peraturan terdiri dari anggota-anggota yang berhubungan lahir bathin yang satu dengan lainnya.

Dengan begitu maka persoalan pergaulan hidup tak boleh tidak mesti bersifat politik yang dilandasi prinsip prinsip kebersamaan dan keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut Islam berkeyakinan dan mengambil sikap bahwa dalam soal Keadaan dan Derajat manusia di dalam hukum adalah:

(1). Islam menolak memperbedakan derajat manusia di dalam pergaulan hidup bersama (di dalam masyarakat) dan di dalam hukum, kecuali dibedakan karena tingkat moralitas ketaqwaan kepada Allah swt sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al Qur’an surat Al Hujarat: 049 ayat ke 013:
Hai sekalian manusia !, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan bangsa-bangsa supaya kamu mengenal satu sama lainnya, sesungguhnya yang terlebih mulia diantara kamu adalah yang paling betaqwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha Bijaksana.“
Persamaan drajat manusia didalam hukum, hampir keseluruhannya telah dinyatakan dengan jelas sekali dalam hukum dasar (qanun asasi) di Medinah dizaman Rasulullah, yaitu:
Orang-orang Yahudi yang menggabungkan diri dengan perikatan Ummat Islam, mendapat perlindungan dari segala permaluan dan penganiayaan, mereka mendapatkan hak yang sama dengan ummat Islam dalam pertolongan dan perlakuan yang baik. Ummat Yahudi dan ummat Islam yang berada di Yatsrib (Madinah) harus menjadi satu ummat (natie).
Orang Yahudi dapat menjalankan agamanya dengan leluasa sebagai leluasanya kaum muslimin menjalankan agamanya. Orang Yahudi dan Muslim bersatu dalam melindungi Madinah terhadap musuh. Sebagai orang muslim yang sejati haruslah menjauhkan diri dari bergaul dengan orang-orang yang berbuat kejahatan, kezaliman atau yang merusak ketertiban. Tidak boleh seorangpun menolong orang yang nyata-nyata salah sekalipun sanak saudaranya yang terdekat.

(2) Islam mengakui dan menjunjung tinggi persamaan derajat kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan, sebagaimana yang dinyatakan Allah Ta’ala dalam Al Qur’an surat An Nahl: 016 ayat 097
Artinya: “Barang siapa yang berbuat kebajikan baik laki-laki maupun perempuan, maka sesungguhnya Kami (Allah) akan menjadikan dia mendapat suatu kehidupan yang berbahagia…”

(3). Islam menjunjung tinggi “Persamaan hak” antara suami dan isteri dalam pergaulan hidup berumah tangga, sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al Qur’an surat Al Baqarah:002 ayat 228,
“..dan mereka itu (isteri) mempunyai hak-hak yang setimbang dengan hak-hak laki-laki yang terhadap kepada mereka (isteri) dalam suatu cara yang bagus…”

5.6. Kemerdekaan yang sejati

Hakikat dari kemerdekaan yang sejati adalah adanya keyakinan yang kuat dan dalam pada diri seseorang terhadap ajaran Tauhid, yaitu keyakinan bahwa tidak ada persandaran dan kekuatan melainkan dari pada Allah belaka, hanya Allah saja yang disembah dan kepada Nya pertanggung jawaban akhir atas suatu perbuatan dan bahwa setiap perbuatan diyakini akan mendapat ganjaran yang adil dari Allah dan hanya kepada Allahlah tempat meminta pertolongan. (Al Qur’an Surat Al Fatihah). Tidak ada sesuatu yang harus ditakuti diatas kebenaran dan keadilan dan tidak akan terjadi suatu perkara diluar keizinan dari Allah.
Keyakinan yang kuat dalam hal ini akan menjadikan seseorang merdeka seperti udara dan sungguh-sungguh merasakan seluas-luasnya kemerdekaan yang orang dapat memikirkan dan merasakannya.
Landasan keyakinan hal tersebut diatas adalah Al Qur’an surat Al Fathir: 035 ayat 002
artinya: “Barang apa yang Allah mengurniakan kepada manusia daripada kemurahan Nya, tidaklah sesuatupun yang dapat menahankannya, dan apa-apa yang Dia menahankan, tidaklah sesuatupun yang dapat melepaskan dan merobahnya, dan dialah yang Maha kuasa dan Maha bijaksana”
Kemerdekaan yang sejati bagi seseorang mengandung unsur kemerdekaan diri, persamaan dan persaudaraan yang kuat, terbebas dari segala macam perhambaan, tidak akan larut dalam kesedihan dan ketakutan.

VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM (5,5.4.Kehidupan Perekonomian)

2009-09-26T19:42:00.000-07:00

MENUJU KESATUAN
VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM
oleh: Djauhari Syamsuddin

5. ASAS-ASAS PERJUANGAN

5.4. Kehidupan Perekonomian

Bahwa sudah menjadi sifat dan tabiat dari manusia yang kehidupannya tidak dilandasi iman dan taqwa untuk senantiasa ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya sendiri tanpa banyak menghiraukan atau memeperhatikan kepentingan orang lain, sedangkan kepentingan dan kebutuhan itu tidak akan pernah kenyang atau terpenuhi.
Oleh karena keadaan yang demikian maka setiap saat akan timbul suatu keadaan manusia dimana yang kuat akan memangsa manusia yang lemah.

Itulah permulaan dari sistem kehidupan kaum kapitalis, kaum yang dengan kekuatan modal dan kecerdikan serta kelicikannya akan memangsa kaum yang lemah (dhuafa / proletar) yang setiap saat bergulat untuk mempertahankan hidupnya.
Semakin hari semakin jauh perbedaan antara kaum kapitalis yang sedikit jumlahnya dengan rakyat yang miskin kaum dhuafa / proletar yang besar jumlahnya dan semakin terasa timbulnya pertentangan kepentingan diantara keduanya, sehingga keadaannya semakin jauh dari kerukunan.

Sistem kapitalisme telah menciptakan pusat-pusat kendali untuk berusaha mengatur dan menguasai ekonomi dunia dengan program-program bantuan pinjaman keuangan yang diikat dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang memungkinkan negara-negara donor (kapitalis itu) berpeluang mengatur sendiri dengan bebas berapa keuntungan yang akan dapat diperolehnya dari negeri penerima bantuan. Mereka berusaha mengatur dan mengendalikan struktur dan komposisi ekonomi negara penerima bantuan sedemikian rupa untuk mengamankan uang mereka tanpa mengindahkan kepentingan rakyat banyak.
Sistem bantuan pinjaman itu telah menciptakan pusat-pusat kendali kekuasaan ekonomi dalam negeri negara penerima bantuan, sehingga rakyat banyak dari berbagai keahlian (kesarjanaan) dan lapangan kerja hanya berstatus kuli kontrak atau karyawan saja dari kelompok kelompok usaha kerajaan ekonomi yang tercipta.
Peluang usaha mandiri dari rakyat kecil pada umumnya sangat terbatas, hanya sebagai kepanjangan tangan atau usaha hilir dari usaha kerajaan ekonomi yang tercipta dan stasionair pada posisi tertentu. Kerajaan ekonomi mempunyai keleluasaan mengatur distribusi ekonomi dalam segmen segmen masyarakat yang disukaianya, sehingga terjadi kondisi kesenjangan usaha ekonomi seperti pada zaman Sarikat Dagang Islam diawal abad 20. Kondisi seperti itulah yang harus dihapuskan dan diperangi oleh ummat Islam Indonesia, dengan menjalankan Islam dengan seluas luasnya syariat dan sepenuh penuhnya asas (kaffah).
Sistem kehidupan perekonomian yang dikehendaki Islam adalah bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Oleh karena itu ummat Islam Indonesia harus mencanangkan untuk melaksanakan sistem ekonomi yang dilandasi jiwa kekeluargaan dan kebersamaan dan menekankan keberpihakan sistem ekonomi kepada kesejahteraan rakyat banyak.
Islam menentang sistem ekonomi yang berdasar dan bersifat individualistis yang melahirkan sistem ekonomi liberal yang kapitalistis, karena sistem ekonomi kapitalis yang bersifat individualistis itu akan senantiasa menguasasi kekuatan yang lemah dan kemudian memperbudaknya. Sedangkan Allah menurunkan rahmat yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangan antara satu manusia dan manusia lainnya dimaksudkan untuk mewujdkan interaksi kerjasama dan tolong menolong (ta’awun) dan memberi pelajaran, bukan untuk saling memangsa dan menghisap satu manusia atas manusia lainnya.

Dengan izin Allah Cita cita tersebut telah berhasil dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1), (2), (3).

Secara garis besar Sistem Ekonomi yang dikehendaki Islam adalah:

(1). Sisten perekonomian harus disusun sebagai usaha untuk mewujudkan keseimbangan kesejahteraan masyarakat, mempersempit jurang antara sikaya dan simiskin. Mewajibkan setiap orang yang sehat jasmani dan rohani untuk bekerja untuk mencari dan mendapat rezeki yang halal atau sah, berdasarkan keadilan dengan tidak melampaui batas batas hukum kemanusiaan dan batas-batas hukum Allah. Melarang setiap orang untuk mencari dan mendapatkan rezeki dengan jalan dan usaha riba dan tidak sah diluar batas-batas hukum Allah dan kemanusiaan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara sembunyi atau terang terangan, kerana perbuatan yang demikian jelas menumbuhkan kejahatan yang amat merusak kehidupan ekonomi rakyat yang menjadi biangnya nafsu kapitalsme, yaitu nafsu dan kehendak untuk menumpuk dan menimbun harta dunia yang tidak selaras dengan hukum / ketentuan Allah, Tuhan Yang Maha Esa serta hukum kemanusiaan, sehingga mendorong terjadinya penghisapan ekonomi manusia atas manusia, penghisapan ekonomi golongan atas golongan, penghisapan ekonomi bangsa atas bangsa.

Rujukan memahami ini adalah Al Qur’an surat Al Baqarah: 002:275, ("Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.
Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."), Al Baqarah:002:276 ("Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. "), Al Baqarah:002:277 ("Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."), Al Baqarah:002:278 ("Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."), Al Baqarah:002:279 ("Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."), Al Baqarah: 002:280, ("Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.
Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.") ,surat ar-Rum: 030:039 ("Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."), an-Nisaa’:004:160 ("Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,"), an-Nisaa’:004:161 ("dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.") , surat Ali Imram:003:130 ("Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."), Ali Imran 003:132 ("Dan ta`atilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.") dan sekeluruhan surat Al Humazah.("Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya (sehingga dia kikir), dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah., Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?, (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati., Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.")

(2). Segala sumber ekonomi yang berasal dari kekayaan alam, yang ada didalam bumi, didalam laut, dan air serta hutan dikuasai dan dikelola oleh negara dibawah pengawasan para wakil rakyat dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

(3). Cabang cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan tidak boleh dikuasai oleh orang seorang yang berkuasa sehingga rakyat banyak akan dapat ditindasnya, dan hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang perorang. Manajamen perusahaan yang dikuasai oleh negara dipercayakan kepada orang orang profesional yang mampu yang bertanggung jawab kepada pemerintah dan diawasi pengurusannya oleh para wakil rakyat dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

(4). Pemerintah haruslah mendorong dan memotivati agar pengusaha yang lebih kuat dan yang kurang kuat bekerjasama untuk kepentingan bersama, dan mengembangkan kesempatan berusaha masyarakat.
Tidak boleh ada dominasi atau eksploitasi ekonomi golongan tertentu terhadap ekonomi golongan lainnya dalam segala bentuk, dan tidak boleh terjadi persaingan bebas yang mematikan perekonomian untuk memperoleh posisi monopoli, tetapi persaingan yang sehat yang memperhatikan nilai nilai kejujuran, keadilan dan memelihara keseimbangan eksistensi kesejahteraan masyarakat.

(5). Bahwa pertanian dan perikanan adalah merupakan sektor ekonomi yang rakyat banyak menggantungakan hidup padanya. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian untuk mengembangkan management dan teknologi tepat guna bidang pertanian dan perikanan sehingga usaha rakyat yang berskala kecil dapat diakumulasikan menjadi potensi ekonomi nasional, dan terlindung dari ancaman persaingan bebas yang tidak sehat yang dilancarkan pengusaha besar.

(6). Negara memajukan pelayanan umum dalam berbagai bidang untuk memenuhi hajat orang banyak, seperti angkutan umum, air minum, penerangan, bahan bakar, pendidikan, kesehatan. Dan pula negara melaksanakan pembangunan infra struktur berupa jaringan jalan dan jalan bebas hambatan, jembatan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, peyediaan tenaga listrik, pengairan, dan bangunan-bangunan umum lainnya.

(7). Untuk memelihara dunia usaha yang bersih dan menjamin tidak dikorupnya hak hak masyarakat berupa pajak yang terdapat dalam kehidupan berbagai perusahaan, terutama perusahaan swasta, maka diwajibkan adanya laporan akuntan publik bagi perusahaan yang telah mencapai posisi equity tertentu.
Perlu dilakukan pembinaan etika dan moral serta pengawasan yang ketat terhadap professi akuntan publik, dan menetapkan sanksi yang berat terhadap pelanggar etika pemeriksaan akuntan, sehingga profesi akuntan publik Indonesia dapat mendorong terwujudnya iklim dunia usaha yang bermoral baik.

(8). Politik keuangan negara harus mempunyai rujukan syari’ah, ditujukan untuk mencapai stabilitas nilai uang, meningkatkan daya beli rakyat, melakukan pemerataan kemakmuran, mengendalikan inflasi, mendorong dan memotivasi investasi yang terus menerus sehingga memperluas lapangan kerja dan meningkatkan volume perdagangan.

(9). Sistem perbankan nasional diarahkan kepada sistem perbankan tanpa bunga, dengan menerapkan sistem syari’ah, sehingga dapat mendatangkan ketenangan bathin dan terhindarnya ummat Islam dari implementasi sistem ekonomi riba.

(10). Perlu dibuat berbagai undang-undang yang mengatur berbagai kegiatan perekonomian untuk menghindari terjadinya keadaan monopoli, ketidak adilan dalam perburuhan dan sistem pengupahan, pungutan-pungutan diluar sistem harga pokok dan hal-hal lain yang melemahkan daya saing perusahaan dalam tataran perekono

VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM (5,5.3.Sifat Negara dan Pemerintahan)

2009-09-26T19:34:00.000-07:00

MENUJU KESATUAN
VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISAM
oleh: Djauhari Syamsuddin

5. ASAS-ASAS PERJUANGAN

5.3. Sifat Negara dan Pemerintahan
Meskipun Indonesia belum merdeka pada saat penyusunan dan penetapan program perjuangannya (program asas), Syarikat Islam telah mempersiapkan satu konsep tentang sifat dan bentuk pemerintahan yang bagaimana yang dikehendaki ummat Islam yang pantas dan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia.

HOS Tjokroaminoto menyampaikan keyakinannya kepada ummat Islam terutama kepada kaum PSII, bahwa “ Negeri merdeka (Indonesia - penulis) yang kaum Syarikat Islam wajib mencapainya (waktu itu belum merdeka), pemerintahannya harus bersifat demokratis, sebagai dinyatakan Allah Ta’ala di dalam Al Qur’an surat As Syura: 042 ayat ke 038:
“Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (dimaksudkan: urusan negara, pemerintahan dan masyarakat, diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

Mengingat contoh-contoh pada zaman khulafaur-rasyidin, pemerintahan yang dimaksud dalam ayat tersebut, terlebih-lebih buat zaman kita yang sekarang (masih zaman penjajahan – penulis) ini ialah harus suatu pemerintahan yang kekuasaannya bersandar kepada kemauan rakyat (ummat/ bangsa) yang menyatakan sepenuh-penuh suaranya di dalam suatu Majelis Al-Syura berupa Majelis Perwakilan Rakyat (MPR – penulis), Majelis Parlemen (DPR – penulis), atau lain-lainnya yang serupa itu, yang susunan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya harus berdasar kepada asas-asas demokrasi yang seluas-luasnya dalam koridor Al Qur’an dan sunnah Rasulullah yang nyata.

Setiap rakyat boleh dan berhak menyampaikan pendapatnya baik secara langsung atau tidak langsung, baik secara lisan ataupun tulisan kepada badan atau lembaga-lembaga yang punya keterkaitan dengan masalah yang disampaikan.

Segala peraturan perundang-undangan yang perlu dibuat melalui Majelis Parlemen, atau Majelis As Syura untuk kepentingan kemaslahatan rakyat atau untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat haruslah kedudukannya berada dalam kerangka dasar ketentuan ilahiyah, mempunyai dasar dan hubungan atau rujukan dengan kitab suci yang diturunkan Allah swt kepada Rasulullah saw, penyusunannya tidak boleh hanya mengandalkan rakyu atau ratio (aqal) semata.

Mengenai kepemimpinan dalam sistem pemerintahan, rakyat mempunyai hak memilih yang disebut “ahlul ikhtiar” dan hak untuk dipilih yang disebut “ahlul al-imamat”.
Hal-hal yang diterangkan tersebut adalah merupakan kerangka inti demokrasi dalam Islam yaitu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pemikiran atau pendapat, dan mempunyai hak memilih dan dipilih dengan senantiasa berada dalam koridor Al Qur’an dan As Sunah.

Sistem pemerintahan Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad saw dan para sahabat nabi hakikatnya adalah suatu pemerintahan persaudaraan yang sejati, dimana didalamnya kaum yang diperintah dan kaum yang memerintah terbebaskan dari pada penyakit-penyakit kecemaran budi pekerti (akhlaq).

Penduduknya tidak mempunyai sifat kebencian atau sikap bermusuhan antara satu sama yang lain karena perbedaan golongan, karena perbedaan bangsa dan warna kulit, tidak ada perbedaan dan petentangan kebutuhan dan kepentingan antara rakyat dan pemerintah karena dalam sistem kehidupan Islam itu terbuka dialog dan musyawarah yang memberikan jaminan adanya transparansi, akuntability dan auditability serta kontrol sosial yang tinggi dan terbuka.

VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM (5,5.2.Asas Kemerdekaan Umat)

2009-09-26T19:12:00.000-07:00

MENUJU KESATUAN
VISI DAN MISI POLITIK ISLAM
oleh: Djauhari Syamsuddin

5. ASAS-ASAS PERJUANGAN

5.2. Kemerdekaan ummat
Sejak lama sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, Ummat Islam Indonesia telah membicarakan dan menuliskan dalam program asasnya Syarikat Islam (PSII) sebagai garis perjuangan, bahwa untuk bisa menjalankan Islam dengan seluas luasnya syariat dan sepenuh penuhnya asas perlu adanya kemerdekaan ummat.
Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga dan diperlukan dalam kehidupan manusia, karena dengan kemerdekaan itulah manusia bisa memperbaiki keadaannya, menyampaikan dan melakukan sesuatu hal yang diperlukan dalam kehidupannya.
Oleh karena itu kemerdekaan ummat yang hendak diperjuangkan Islam Indonesia sejak lama itu meliputi kemerdekaan sebagai bangsa (nasional vriyheid) dan kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk dapat melakukan dan mengusahakan segala sesuatu yang diperlukannya sesuai dengan harkat kemanusian.

Almarhum HOS Tjokroaminoto menguraikan landasan pemikiran kemerdekaan itu berdasarkan dalil dalil dalam Al Qur’an surat Al Fath: 0048:023)
("Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu."),
dan surat Al Qashas:028:085)
("Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata".")

Kemudian surat Ali Imran:003:137
("Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).")

Kemudian pada surat Al Yatsiyah: 045:028:
("Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.")

Kemudian pada surat Al-Ra’du:013:011:
("Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengi-kutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.").

Dengan landasan pemikiran itu almarhum HOS Tjokroaminoto meyakinkan kepada kaum Syarikat Islam bahwa akan lahir Indonesia merdeka. Adanya keyakinan yang kuat akan janji Allah bahwa bangsa Indonesia akan mendapatkan kemerdekaan dan kehidupan yang bahagia serta keluhuran derajat apabila ummat Islam yang mayoritas di Indonesia menjalankan perintah-perintah Allah swt dengan sungguh sungguh dan meniru jejak perjuangan Rasulullah saw, maka kelak pemerintahan yang bernafaskan Islam akan dapat didirikan.

Kemerdekaan dalam Islam adalah kemerdekaan untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah swt, kemerdekaan untuk berbuat amal kebajikan, kemerdekaan untuk mencegah kemungkaran, kemerdekaan untuk memelihara keseimbangan kehidupan, kemerdekaan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan, karena Islam itu mengandung arti selamat dan menyelamatkan.

Kerukunan dalam Islam mengandung arti terpeliharanya keseimbangan kehidupan dalam kesadaran dan keikhlasan, tidak ada suatu hal yang terasa dipaksakan sehingga terasa damai dan tentram dan tidak ada sesuatu yang terasa tidak adil.
Memelihara keseimbangan berarti harus ada kerelaan berkorban menyerahkan sebagian dari sesuatu yang di rezkikan Allah atau yang kita dimiliki dan memberikan kepada orang lain yang berkekurangan dalam ukuran harkat kemanusiaan. Itulah ketentuan Allah antara lain seperti dalam perintah zakat dan infak yang merupakan bagian dari urusan memelihara keseimbangan itu.

Mengenai kemerdekaan dalam hubungan antar manusia, Islam memandang dan mengakui pluralisme kehidupan manusia. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al Qur’an surat Al Baqarah: 002 ayat 256:
Tidak ada paksaan untuk (memeluk) agama (Islam), dan sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang haq dan yang bathil dan antara yang ma’ruf dan yang mungkar. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui (Al Baqarah:002:256).

Dalam keadaan kita setelah memperoleh kemerdekaan bangsa ini, diperlukan kerukunan nasional sebagai suatu kondisi untuk menjaga dan memelihara keseimbangan berbagai dimensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diperlukan kerukunan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah yang telah diperjuangkan menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka.

Kerukunan nasional adalah kemerdekaan rakyat dalam suatu perwujudan demokrasi yang berdasarkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan dan persamaan hak dalam hukum, ketertiban dan keamanan, solidaritas sosial dan kehidupan ekonomi serta kemakmuran bersama.

Kesemuanya itu yang menyangkut dengan kemerdekaan dan kerukunan hidup, adalah sebagai wujud keyakinan dan pengakuan atas ke Maha Esaan Allah, yang menjadi sumber dan muara dari segala kehidupan, sehingga hanya kepada Nya sajalah kita menghambakan diri memohon segala petunjuk dan pertolongan serta perlindungan.

Sebagai ummat Islam yang beriman yang harus menjalankan Islam dengan seluas-luas dan sepenuh penuhnya, maka pastilah akan menghadapi berbagai rintangan yang tidak kecil sebagai mana tersurat dan tersirat dalam berbagai ayat dalam Al Qur’an. Oleh karenanya dibutuhkan adanya disiplin, ketaatan dan kesetia kawanan dilingkungan organisasi kaum (ummat). Hal ini mengingat pula contoh yang diberikan Rasulullah SAW. pada saat perjuangan Islam ketika itu, yang mewajibkan ummat Islam yang ingin berjuang bersama-sama Rasul untuk mengikrarkan bai’at atau janji setia, yang dikenal sebagai Bai’atur Ridwan, seperti yang digambarkan Allah dalam Al Qur’an surat Al Fath ayat 18.
("Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mu'min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).")

Dengan tertanamnya disiplin yang kuat dalam diri para pemimpin dan kader penggerak dinul Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah, maka seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang beragam suku, ras dan agama akan memperoleh kemerdekaan yang sungguh-sungguh sebagai bangsa, terbebas dari segala bentuk penjajahan dan perbudakan serta penghisapan kapitalis dan imperialis moderen yang hendak menerapkan sistem kehidupan bebas nilai.

VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM (5-5.1.Asas Persatuan Umat)

2009-09-26T18:57:00.000-07:00

MENUJU KESATUAN
VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM
oleh: Djauhari Syamsuddin

5. ASAS-ASAS PERJUANGAN

Asas perjuangan Islam adalah merupakan kerangka dan pedoman dasar bagi segala cita-cita yang dituju dan segala perbuatan yang dilakukan, dengan berdasar kepada Al Qur’an dan sunnah Rasulullah yang nyata.
Sekalian ummat Islam, terutama sekali pemimpin-pemimpinnya, harus mengerti betul-betul akan apa-apa yang telah ditetapkan dan dinyatakan didalam Asas Perjuangan, supaya pengertiannya itu menimbulkan keyakinan yang kuat didalam batinnya masing-masing, supaya menimbulkan keyakinan dan budi pekerti yang sama didalam perjuangan, supaya menimbulkan keyakinan dan budi pekerti yang sama dalam mensosialisasikan.
Memahami asas perjuangan Islam dimaksudkan juga untuk menghidarkan ummat dari kebusukan dan kecelaan pergaulan hidup yang dibikim oleh manusia sendiri yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan As sunnah.
Secara garis besar asas-asas perjuangan islam itu adalah sebagai berikut:

5.1. Persatuan dalam ummat Islam

Sebagaimana kita telah memahami bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri sendiri tanpa bantuan orang lain sebab manusia itu mempunyai sifat lemah (dha’if) dan keterbatasan. Adanya keterbatasan manusia itu adalah merupakan sunnatullah, yaitu karena Allah memberikan rahmat yang berbeda kepada tiap manusia. Perbedaan rahmat itu adalah untuk menciptakan terjadinya interaksi dan kerja sama atau tolong menolong (ta'awun) diantara manusia.
Oleh karena Islam itu sebagai suatu sistem yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, maka Allah memerintahkan untuk menjalankan Islam itu secara berjamaah, membentuk perserikatan untuk menimbulkan adanya kekuatan dan kemampuan dalam menjalankannya, untuk mampu mencegah, menangkal atau melindungi sistem dari kekuatan kekuatan yang hendak menghalangi pelaksanaan ketentuan sistem kehidupan tersebut.
Ummat Islam Indonesia menyadari sepenuhnya, bahwa ummat Islam tidak hanya berada di Indonesia namun tersebar diseluruh pelosok dunia ini. Oleh karenanya Persatuan Ummat Islam yang dibangun oleh ummat Islam Indonesia adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Persatuan Ummat Islam se dunia.
Persatuan yang dibangun oleh ummat Islam Indonesia adalah persatuan yang mengedepankan persamaan dan yang mengenyampingkan perbedaan dalam berbagai hal.
Dengan mengutamakan dan mengedepankan persamaan, maka segala perbedaan sebesar apapun akan terasa kecil adanya. Sebaliknya kalau yang ditonjolkan perbedaan, maka segala persamaan dan kebaikan sebesar apapun adanya, akan terasa kecil artinya dan tidak akan mampu menjadi perekat dalam persatuan.
Sehubungan dengan hal tersebut ummat Islam Indonesia menggariskan dan berdaya upaya agar dunia Islam tidak membesar-besarkan perselisihan-perselisihan yang khilafiah yang mengenai perkara perkara furuk, oleh karena sudah ternyata perselisihan-perselisihan yang serupa itu telah menjadikan sebab berkurangnya kekuatan untuk menjalankan perkara-perkara yang wajib dan lagi menyebabkan dunia Islam tidak sadar akan bencana dan bahaya yang mengancam Islam dan ummatnya dibalik perpecahan itu.
Oleh karenanya ummat Islam Indonesia mengambil sikap bahwa hal-hal yang bersifat furuk dan khilafiyah tidak dimasukkan sebagai ketentuan dalam kesatuan visi dan misi ummat Islam, akan tetapi dicatat dan dipelihara sebagai pendapat para mujtahid, untuk dipelajari dan diamalkan sesuai dengan pemahaman dan keyakinan masing-masing ummat Islam.
Perbedaan pemahaman itu tidak boleh menjadikan ummat Islam terkelompok kelompok dalam kesatuan politik yang berbeda, yang dapat menimbulkan pergesekan dan pertentangan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan ummat Islam.
Untuk memelihara persatuan dan kesatuan ummat Islam diperlukan usaha yang terus menerus mensoasialisasikan kesatuan visi dan misisi politik dan kemasyarakatan Islam, memelihara disiplin dan ketaatan pada kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan melalui majelis-majelis permusyawaratan atau rapat-rapat resmi organisasi ummat Islam.
Para pemimpin dan fungsionaris organisasi Islam harus memegang teguh kepada kesatuan visi dan misi yang ditetapkan yang merujuk kepada Al Qur’an dan sunah Rasulullah yang nyata, menghindari jauh-jauh pelanggaran kesepakatan dan konvensi, tidak boleh mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM (4.Ikhtiar)

2009-09-26T18:48:00.000-07:00

MENUJU KESATUAN VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM
oleh: Djauhari Syamsuddin

4. IKHTIAR

Untuk mencapai dan memelihara kesatuan visi, misi dan format politik serta kemasyarakatan ummat Islam perlu dilakukan usaha usaha sebagai berikut:

4.1.Membangun persatuan yang tersusun rapat dan kokoh di dalam kalangan umat Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persatuan bangsa Indonesia yang mampu mengatur dirinya dengan aturan-aturan yang memenuhi perintah-perintah Allah swt dan Rasulullah SAW dalam segala hal ikhwal kehidupan, pencaharian, dan pergaulan, dan dengan jalan itu akan membina dan mendidik syarat dan sifat serta kekuatan dan kecakapan yang dibutuhkan untuk dapat memperoleh, memelihara dan mengisi serta membela kemerdekaan ummat, bangsa dan negara, dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan terpeliharanya ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial dan kesamaan derajat.

4.2.Menjaga keselamatan perhubungan umat Islam dengan segala golongan penduduk Indonesia yang beragam suku, ras dan agama, dan memperhubungkan atau mempersatukan usaha dengan sesuatu atau segala golongan itu atas segala hal yang ada faedahnya bagi keperluan bersama dan kepentingan umum, agar tetap terpelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.3.Memelihara dan meningkatkan semangat kepeloporan, kejuangan, demokrasi dan musyawarah dalam koridor aturan agama, semangat kesatuan nasional untuk membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima (17-08-1945).

4.4.Mendorong, mendidik dan membimbing umat Islam untuk berkeinsyafan menunaikan ibadah Agama Islam dan berkecakapan untuk menjadi umat yang baik, berpengetahuan dan berkemampuan menegakkan yang hak serta menyelamatkan negara dan bangsa serta memberikan dan melakukan pembelaan tegas terhadap hukum.

4.5.Mewujudkan kehidupan perekonomian yang mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak yang bersih dari sistem riba, bebas dari penindasan dan penghisapan manusia atas manusia, penindasan dan penghisapan golongan atas golongan, penindasan dan penghisapan bangsa atas bangsa.

4.6.Menyelenggarakan sistem pendidikan yang bertujuan untuk membangun manusia berilmu yang beriman dan bertaqwa, yang mempunyai karakter dan sifat kepedulian kepada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta sifat mandiri yang senantiasa mengembangkan daya cipta (inovasi) sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan bangsa dan negara serta ummat manusia.

4.7.Menyelenggarakan penelitian dan kajian yang berkesinambungan tentang segala sumber daya Indonesia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan negara, guna menetapkan sikap dan kebijaksanaan kesatuan ummat islam dalam mensikapi maupun melaksanakan penyelenggaraan negara.

4.8.Melakukan penggalangan massa yang nyata dalam masyarakat seperti buruh, tani, pemuda, ulama dan lain-lainnya dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik serta ideologi Islam.

VISI, MISI dan FORMAT POLITIK ISLAM (3.Sasaran Pemikirab)

2009-09-26T18:35:00.000-07:00

MENUJU KESATUAN
VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM
Oleh: Djauhari Syamsuddin

3. SASARAN PEMIKIRAN

Sasaran pemikiran dalam satu kesatuan visi, misi dan format politik serta kemasyarakatan ummat Islam Indonesia adalah “Untuk dapatnya ummat Islam Indonesia menjalankan Islam dengan seluas luas dan sepenuh penuhnya berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah yang nyata, supaya bisa mendapat suatu dunia Islam yang sejati dan menurut kehidupan Muslim yang sesungguh sungguhnya”, sesuai dengan perintah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman supaya masuk kedalam Islam secara menyeluruh (kaffah) sebagaimana tercantum dalam Q.S. al Baqarah (002:208

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan adalah musuh yang paling nyata bagimu”.
Hal tersebut diatas mengandung makna:

Pertama;
Bahwa Islam adalah agama yang ajarannya mengatur semua segi kehidupan baik dalam bidang ibadah maupun muamalah dalam segi sosial (ijtima’iyah), hukum (syari’ah), rumah tangga (usrah), pendidikan (tarbiyah), ilmu dan teknologi (‘ilm), ekonomi (iqtishadiyah), politik (siyasah Islamiah) dan budaya (tsaqafah).

Kedua;
Islam menolak faham sekularisme, yang memisahkan kehidupan beragama dan bermasyarakat bernegara, karena Islam sebagai sistem kehidupan mempunyai keterkaitan dalam seluruh aktivitas kehidupan tersersebut, sehingga tidak dapat dan tidak boleh terputus dalam mata rantai sistem kehidupan itu.

Ketiga;
Bahwa iman dan amal shaleh adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dua dimensi beragama ini secara nyata menjadi ukuran kepenuhan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan ajaran Islam serta amanah yang diembannya. Manusia akan merugi dan kehilangan makna hidup apabila tidak beriman dan beramal shaleh, manusia akan mengalami dekadensi kualitas kemanusiaannya yang mulia apabila tidak beriman dan beramal shaleh, tugas khilafahnya tidak akan memiliki kekuasaan nyata dalam masyarakat (negara) apabila tidak beriman dan beramal shaleh dan tidak akan mencapai kualitas sebaik-baik makhluq (khairul bariyyah) apabila tidak beriman dan beramal shaleh.
Islam menjunjung tinggi integritas kepribadian yang terpadu dalam iman dan amal saleh sebagai akhlaq Islam dalam prasyarat menjalankan Islam sepenuh-penuhnya, tidak hanya menyatakan beriman tetapi tidak mewujudkannya dalam amal shaleh atau sebaliknya beramal tetapi tidak sebagai perwujudan iman.

Keempat;
Bahwa contoh terbaik kehidupan, perjuangan dan akhlak perjuangan adalah kehidupan Rasulullah saw yang telah berhasil menciptakan realitas baru: masyarakat yang berkualitas khairu ummah (masyarakat dan bangsa terbaik), suatu masyarakat egaliter-berkeadilan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Dengan demikian masyarakat yang berkualitas khairu ummah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan terkandung dalam tujuan yang hendak dicapai Islam.
Wujud kehidupan muslim yang hendak dicapai adalah keberadaan manusia sebagai hamba Allah yang beriman dan bertaqwa, berilmu, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan bathin, adil dan makmur yang merata serta maju dan bertanggung jawab kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, serta terpeliharanya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan mendapat ridha Allah swt”.

Hakikat tujuan Islam sebagai mana diterangkan diatas pada intinya adalah mewakili cita-cita bangsa Indonesia yang ingin hidup dalam keadaan merdeka, memiliki rasa aman dan perlakuan yang adil serta sejahtera lahir dan bathin dalam ampunan dan ridho Allah Swt.

Ummat Islam Indonesia berkeyakinan bahwa jika ummat Islam Indonesia yang mayoritas di Indonesia ini menjalankan Islam dengan seluas luas dan sepenuh penuhnya (kaffah) pastilah bangsa Indonesia seluruhnya (termasuk yang tidak beragama Islam) akan mendapatkan rahmat dan kurnia dari Allah swt karena Islam itu akan mendatangkan rahmat bagi seluruh kehidupan (rahmatan lil ‘alamin), Islam berkewajiban melindungi setiap orang yang dizalimi, yang diperlakukan tidak adil dengan tidak memandang suku ras dan agama yang dianut.

Hal tersebut adalah refleksi keyakinan ummat Islam akan janji Allah dalam ayat Al Qur’an (Al A’raf: 007 ayat 96) sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat Kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkab perbuatannya ”.
Oleh karena itu ummat Islam menghendaki agar segala sesuatu ketentuan hukum yang menyangkut dengan syariat agama harus tunduk kepada ketentuan hukum agama yang dianut oleh subyek hukum yang bersangkutan saat peristiwa hukum terjadi.

Majelis agama dari tiap tiap agama yang diakui negara keberadaannya bertugas melakukan kompilasi dan kodefikasi hukum berdasarkan sumber hukum dari masing masing agama tersebut. Segala ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan umum dalam keterlibatan subyek hukum dalam lintas syariat hukum agama ditetapkan dalam Majelis bersama Agama Agama atau Majelis Lintas Agama.

Setelah melalui masa pengujian yang ditentukan, segala sesuatu yang menjadi produk hukum tersebut harus menjadi keputusan negara yang dinyatakan dalam lembaran negara.
Dengan demikian tiap-tiap penduduk Indonesia mempunyai jaminan untuk dapat memperoleh kemerdekaan menjalankan agama dalam koridor agamanya masing masing dan hidup berdampingan secara damai diantara pemeluk agama yang berbeda dibawah perlindungan hukum yang diyakini kebenarannya.

Negara berkewajiban melindungi dan mengamankan terlaksananya produk hukum yang ditetapkan / dihasilkan oleh majelis agama dari tiap-tiap agama yang diakui negara keberadaannya. Dengan demikian pengertian dan pemahaman serta pengamalan Ketuhanan yang Maha Esa dari Pancasila dan yang dimuat dalam Mukaddimah UUD 1945 betul betul dilaksanakan sesuai dengan kontek agama masing masing.

VISI, MISI dan FORMAT POLITIK ISLAM (2.Landasan)

2009-09-26T18:28:00.000-07:00

MENUJU KESATUAN
VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM
oleh: Djauhari Syamsuddin

2. LANDASAN
Landasan dalam menetapkan kesatuan Visi dan Misi Politik dan Kemasyarakatan Ummat Islam Indonesia adalah dari keyakinan bahwa Islam itu adalah Dienullah. Ia adalah suatu ketentuan hukum tentang hidup dan kehidupan serta peraturan dasar pergaulan hidup bersama yang benar dan lengkap yang ditetapkan Allah Swt agar manusia dapat memperoleh kesejahteraan didunia dan keselamatan diakhirat. Dalam ketentuannya, Islam mendatangkan kebenaran dan keadilan, membebaskan manusia dari kedhaliman, memerdekakan ummat dari segala bentuk penjajahan, perbudakan dan perhambaan, serta menjauhkan dari kebodohan dan kemiskinan, membangun hidup dan kehidupan baru, dan membawa manusia ketingkat derajat taqwa yang tinggi dan sempurna.

2.1. Al Qur'an kitab wahyu terakhir
Pokok yang terutama daripada Agama Islam ialah Al Qur'an. Inilah kita Kitab Suci (kitab wahyu) yang penghabisan, yang isinya diwahyuhkan oleh ALLAH yang Maha Kuasa. Ia diturunkan pada ketika di dunia tidak ada lagi Kitab Suci yang tetap didalam kesuciaannya yang semula. Turunnya Wahyu Ilahi yang pertama-tama kepada Nabi Muhammad Saw, Salallahu'alaihi wasallam, adalah di dalam gua Gunung Hira pada bulan Ramadhan, tahun Masehi 609.
Bahwa Kitab-kitab Suci yang lainnya itu ada setengahnya yang sudah lenyap sama sekali, ada yang lain-lainnya sudah menjadi kotor lantaran dari perubahan-perubahan bikinan manusia.
Inilah sebabnya maka diantara orang-orang pemeluk agama-agama yang lainnya sudah timbul rupa-rupa firqah (secte), yang satu sama lain bukan saja berselisih tentang cabang-cabang agama (furu'), tetapi berselisih juga tentang pokok kepercayaan agamanya. Firqah-firqah yang serupa itu tidak ada didalam dunia Islam.
Meskipun dalam dunia Islam ada perselisihan tentang perkara-perkara furu', namun sekalian kaum Muslimin yang beratus juta orang banyaknya tersebar di seluruh muka bumi itu semuanya berpegang kepada 'aqidah yang serupa saja yaitu LA ILAHA ILLALLAHU MUHAMMAD AR RASULULLAH
Tidak ada agama lain di dunia melainkan Islam sajalah yang bisa menunjukkan, bahwa Kitab sucinya (Qur'an) yang sampai kepada pemeluk-pemeluknya hingga pada dewasa ini, tetaplah Kitab sucinya itu didalam kesuciannya yang semula. Apabila ALLAH Ta'ala telah berkenan menyatakan kemauanNya kepada manusia dengan perantaraan rupa-rupa Nabi yang lebih dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW dan apabila nyata bahwa Kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Nabi-nabi yang duluan itu, ada setengahnya yang sudah lenyap sama sekali dan setengahnya pula menjadi rusak lantaran dari perubahan-perubahan bikinan manusia, maka sudah tentulah ada sesuatu lagi yang diturunkan ALLAH Ta'ala buat mengganti Kitab-kitab suci yang sudah lenyap dan sudah menjadi rusak itu. Asas yang demikian ini dibuktikan benarnya oleh segenap alam yang menjadi lenyap atau musnah. Maka timbullah sesuatu yang lainnya yang semacam itu. Kebenaran ini dinyatakan di dalam Qur'an Suci dengan perkataan-perkataan yang termaktub di dalam Surat Al Baqarah (II), ayat ke 106, yang artinya ["Tanda (ayat) yang manapun juga yang Kami jadikan tidak berguna (hapuskan) ataupun Kami sebabkan menjadi terlupa, adalah Kami timbulkan satu (tanda) yang lebih baik daripada itu ataupun yang sama dengan itu. Apakah kamu tidak tahu, bahwa ALLAH berkuasa atas segala apa saja"].

2.2. Kesucian Al Qur’an yang terpelihara
Baik lawan maupun kawan Islam, semuanya mengakui bahwa Qur'an Suci yang ada hingga pada dewasa ini, dalam segala halnya masih tetap serupa saja dengan Qur'an Suci sebagai adanya ketika mula-mula diwahyukan oleh ALLAH.
Firman Allah dalam surat Al Hajj (022:067)
Bagi tiap-tiap umat (periode umat) telah Kami tetapkan syari`at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu (Muhammad) dalam urusan (syari`at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus (Al Hajj:022:067).

Kemudian surat Al Mu’minum(023:052
Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu (sama dalam pokok-pokok kepercayaan dan pokok-pokok syari’at) dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku (Al Mu’minun: 023:052).

Kemudian ditegaskan jaminan pemeliharaan AlQur’an itu dalam surat Al An’aam (006:115)
Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al Qur'an), sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merobah-robah kalimat-kalimat-Nya (Al Qur’an) dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al An’aam:115).

2.3. Kandungan Al Qur’an yang melandasi
Bahwa kitab Al Qur’an tidak ada mengandung keraguan didalamnya, dan merupakan petujuk bagi mereka yang bertaqwa (Al Baqarah:002:002)
Dan Allah telah memerintahkan kepada orang orang yang beriman, agar “bertaqwalah kepada Nya dengan sebenar benarnya taqwa; dan janganlah sekali kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam” (Ali ‘Imran : 003: 102):

Kemudian perintah dan larangan Allah dalam Q.S. Asy syuura (042:013:
“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (din) dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya.”

Kemudian dalam surat Ali ‘Imran (003:103):
“Dan berpeganglah kamu semuanya dengan tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya” (Ali ‘Irmran:003:103);

Lalu surat Ali ‘Imran (003:104 )
“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung” :

Kemudian dalam surat Ali ‘Imran (003:105):
“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksaan yang berat” :

Kemudian dalam surat Al An’am (006:159:
“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu (Muhammad) terhadap mereka”.

Kemudian dalam surat Al Anfal (008:046):
Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al Anfal: 008 : 046)

Kemudian dalam surat Al Anfal (008:073):
Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar (Al Anfal:008:73).

Kemudian surat Al A’raf (007:096)
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat Kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkab perbuatannya ”(Al A’raf :007:096)

Mengingat dan memperhatikan serta menghayati akan hakikat Islam dan firman Allah dalam ayat-ayat Al Qur’an sebagaimana tersebut diatas, maka menjadi kewajiban bagi ummat Islam Indonesia sebagai bagian dari ummat Islam sedunia untuk bersatu dalam satu visi, misi dan format politik serta kemasyarakatan, tidak bercerai berai dan membangun kerja sama diatas Landasan kesatuan ‘aqidah, ilmu yang tinggi dan siyasahh Islamiyah, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 145.

VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM (1.Iftitah)

2009-09-26T07:12:00.000-07:00

MENUJU KESATUAN
VISI, MISI DAN FORMAT POLITIK ISLAM
Oleh: Djauhari Syamsuddin

1. IFTITAH
Segala puji bagi Allah yang mencipta, mengatur dan mengawasi serta mengembalikan kepada Nya seluruh alam semesta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah, Rasul dan Nabi terakhir hingga akhir zaman dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para penerus risalahnya yang senantiasa istiqamah.
Bahwa sesungguhnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah sunnatullah, yang merupakan proses serta wadah peradaban manusia dari zaman ke zaman.
Oleh karenanya, hasrat untuk hidup bersama dalam negara dan berpemerintahan, senantiasa menggugah dan menggerakkan hati nurani, akal dan budi manusia untuk menghimpun kearifan demi tercapainya kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial yang makin sempurna.
Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan penjajahan kaum kolonial yang kapitalis imperialis, dimana umat Islam dengan ideologinya merupakan pilar utama perjuangan itu. Perjuangan yang mengandung cita cita bahwa bangsa Indonesia ingin hidup dalam keadaan merdeka, memiliki rasa aman dan perlakuan yang adil serta sejahtera lahir dan bathin dalam tuntunan dan rahmat serta ridha Allah SWT.
Perjalanan sejarah dan politik bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan selama lebih dari 60 tahun sangat terasa bahwa landasan dan prakteknya banyak yang tidak sesuai dengan landasan perjuangan kemerdekaan, telah membiaskan tujuan yang menjadi harapan cita cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia itu.
Kapitalisme dan imperialisme yang melakukan operasi dengan teknologi dan strategi modern (new imperialism) tetap mendapat kesempatan berkembang dan mencengkramkan kukunya di bumi Indonesia.
Gerakan eksploitasi dan eksplorasi dunia yang dijalankan oleh kaum kapitalisme dan imperialisme modern yang diberi kesempatan hidup dalam sistem politik Indonesia telah melengkapi dirinya dengan gerakan ideologi “sistem kehidupan bebas nilai”, yaitu sistem kehidupan yang tidak mendasarkan kegiatan dan jalan hidupnya kepada nilai nilai transendental atau nilai nilai wahyu. Sekularisme yang mereka introdusir adalah merupakan langkah pendahulu dari sistem kehidupan bebas nilai. Intervensi dan penetrasinya dilakukan melalui transformasi budaya dan ekonomi serta infiltrasi teknologi komunikasi dan media informasi.
Ini adalah gerakan penjajahan multi dimensi yang berskala besar dan luas serta cangih yang tidak mudah dipantau dan diantisipasi dengan pikiran dan usaha yang sederhana yang diarahkan kepada Indonesia yang kaya dengan sumber kehidupan.
Pendangkalan aqidah umat Islam dan perusakan moral bangsa adalah sasaran tembak pertama dari gerakan ideologi sistem kehidupan bebas nilai yang dijalankan kaum kapitalisme dan inperialisme disamping usahanya memecah belah umat Islam dan bangsa Indoesia dalam kelompok kelompok pemikiran dan klas klas kehidupan.
Usaha politik pecah belah (devide et impera) ini telah berhasil menjadikan ummat Islam Indonesia terkotak kotak dan terpecah belah dalam firkah firkah politik dan golongan golongan, terbawa secara tidak sadar dalam arus idelogi sistem kehidupan bebas nilai. Hal ini telah menyebabkan kekuatan politik ummat Islam menjadi lemah dan sangat mudah untuk diadu domba dan diintervensi oleh musuh musuh Islam sehingga menjauhkan ummat islam dari ideologinya.
Target pertama gerakan ini adalah untuk menimbulkan keragu raguan dalam jumlah besar ummat Islam Indonesia terhadap kebenaran dan kesempurnaan sistem Islam untuk mengatur masyarakat, bangsa dan negara, dan pada gilirannya akan melenyapkan cita-cita ummat Islam Indonesia untuk mewujudkan sistem kemasyarakatan Islam itu dari bumi Indonesia tercinta yang mayoritas penduduknya umat Islam.
Kewaspadaan dini para tokoh dan pemimpin umat Islam terhadap gerakan besar ini adalah merupakan taruhan masa depan umat Islam dan bangsa Indonesia.
Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh adalah peribahasa peringatan keras dari simpul ayat suci Al Qur’an surat ‘Ali Imran 103 sampai 105, As Suura 13, Al An’am 159 dan Al Anfal 73 yang para pemimpin umat Islam pada saat ini mengabaikan, sehingga tidak ada kekuatan umat Islam untuk dapat mencegah, membuat dan menegakkan aturan aturan yang dapat memelihara sistem kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sesuai ajaran Islam. Keadaan dan situasi telah terkontaminasi dengan sistem yang memberi peluang legalnya berbagai kemungkaran dan kebathilan seperti porno grafi, porno aksi, perjudian, dan sebagainya.
Umat Islam Indonesia memerlukan satu kesatuan visi dan misi tentang politik dan kemasyarakatan Islam secara tekstual, sebagai penjabaran simpul ayat Al Qur’an tentang persatuan dan kesatuan umat, sehingga dapat menjadi pegangan dan rujukan umat Islam dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bermasyarakat, berbangasa dan bernegara.
Fungsi Pancasila sebagai suatu kesepakatan nasional dalam etika yang kokoh kuat memelihara pergaulan hidup berbangsa dan bernegara yang pernah dan sering diselewengkan, perlu dikembalikan dan dipelihara pada proporsi yang seharusnya sehingga tidak digunakan sebagai alat yang dapat diperpolitisir untuk meredusir dan mendangkalkan aqidah dan pemahaman ummat Islam Indonesia tentang sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan Islam yang diyakini dengan seyakin yakinya mampu beradaptasi dengan segala golongan penduduk yang beragam suku ras dan agama.
Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk menghidari usaha usaha adu domba dan pecah belah umat Islam perlu kiranya umat Islam memahami dan berpegang teguh pada visi dan misi bersama untuk senantiasa mengedepankan dan memelihara titik titik persamaan dan mengesampingkan titik titik perbedaan.
Diatas titik titik persamaan yang disusun, ditulis dan diratifikasi itulah Umat Islam membangun kekuatan untuk membangun Indonesia masa depan sebagaimana yang dicita citakan oleh para perintis kemerdekaan yang tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan dalam usaha mewujudkan suatu dunia islam yang sesungguhnya.

SYARIKAT ISLAM: Usaha mengaburkan cita cita sistem kemasyarakatan Islam

2009-05-13T17:26:00.000-07:00

SYARIKAT ISLAM: Usaha mengaburkan cita cita sistem kemasyarakatan Islam

Seminar Pembahasan dan Rekomendasi Amandemen

2009-04-14T18:23:00.000-07:00

Seminar Pembahasan dan Rekomendasi Amandemen
Diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, 18 Maret 2009 di Jakarta.
Dr. Valina Singka Subekti, MA (Pembahas)
Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP-Universitas Indonesia.

Pokok pikiran dan rekomendasai Amandemen UUD 1945 tahap lima disusun oleh DPD, Komisi Konstitusi, Forum Rektor, Komisi Hukum Nasional dan disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden sebagai masukan kepada Presiden dalam rangka amandemen selanjutnya.
Mengapa lembaga dan kelompok-kelompok itu mengajukan usulan amandemen, apa urgensinya dan pokok pikiran apa yang sampaikan?
Salah satu yang menjadi perhatian saya adalah draft yang disusun oleh Komisi Konstitusi (KK). Saya menghargai usulan KK perlunya amandemen selanjutnya yang berangkat dengan cara pandang yang tidak menyalahkan atau memburukkan hasil perubahan sebelumnya, tetapi memberi apresiasi dan mendukung terhadap hasil perubahan. Hal ini menurut saya penting agar bangsa ini tidak berputar pada kebiasaan untuk menyalahkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dalam rangka membuat sesuatu yang baru. Menurut saya perjalanan bangsa ini masih sangat panjang dan konstitusi itu akan terus berkembang dinamis sesuai kebutuhan masyarakat dan jamannya. Ia adalah rangkaian proses yang tiada berkesudahan melalui thesis, antithesis dan sinthesa untuk mencapai hasil yang terbaik. Perlu dicatat disini bahwa aspirasi Ibu dan Bapak sekalian untuk melakukan amandemen tidak akan mungkin dilakukan apabila tidak ada Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat UUD 1945 yang dilakukan MPR selama 1999-2002. Ini adalah bagian dari proses sejarah bangsa Indonesia yang harus diterima sebagai satu keniscayaan.
Menurut KK Perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR antara 1999-2002 telah berhasil mendesakralisasi UUD 1945 dan menjadikannya sebagai living constitution, membuatnya menjadi konsitusi yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip konstitusionalisme yang antara lain dicerminkan oleh kepastian bahwa keadulatan rakyat dilaksanakan oleh rakyat sesuai ketentuan UUD dan Indonesia adalah Negara berdasar hukum. Ini adalah sesuatu yang penting dan mendasar sebab dengan prinsip konstitusionalisme maka konstitusi kita dapat digolongkan sebagai konstitusi yang modern dan dapat menjadi landasan teerbentuknya sistem politik yang demokratis. Komisi Konstitusi juga berpendapat bahwa hasil perubahan UUD 1945 telah memberi kontribusi positif terhadap upaya perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia dengan cara membagi kekuasaan secara seimbang kepada berbagai lembaga Negara dengan prinsip checks and balances.
Di samping itu Komisi Konstitusi memberi beberapa catatan atas hasil perubahan tersebut terutama dua hal terpenting mengenai (1) disain sistem pemerintahan presidensial, dan (2) disain sistem parlemen Indonesia (DPR dan DPD).
Komisi Konstitusi berpandangan bahwa hasil perubahan UUD 1945 telah menganut sistem pemerintahan presidensial tetapi juga masih mengandung unsure sistem pemerintahan parlementer. Beberapa pasal yang menjadi catatan KK adalah Pasal 11 dan Pasal 20, dan seterusnya.
Saya berpandangan bahwa tidak ada praktek sistem presidensial yang persis sama di dunia ini yang tentu prakteknya disesuaikan dengan dinamika proses kesejarahan dan dinamika politik bangsa tersebut dan dikaitkan dengan kebutuhan utama bangsa tersebut yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga dapat membangun perekonomian untuk kesejahteraan rakyat. Pembukaan UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa tujuan kemerdekaan adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdmaian abadi dan keadilan social. Itulah sebabnya MPR bersepakat untuk menegaskan sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945 hasil perubahan, yaitu agar dapat terbentuk pemerintahan yang mapan dan kuat sehingga dapat bekerja secara efektif membangun Negara sebesar dan sekompleks Indonesia. Hal ini tidak lain agar tujuan kemerdekaan Indonesia seperti yang dituliskan dalam Pembukaaan UUD 1945 dapat menjadi kenyataan.
Salah satu hasil paling penting adalah mengenai konsep keadulatan rakyat, yang tadinya kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR maka sekarang kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Ini adalah perubahan sangat mendasar dan telah merombak keseluruhan logika dari penyusunan kembali distribution on powers dari cabang-cabang kekuasaan negara. Kekuasaan dibagi secara merata di antara lembaga-lembaga Negara dengan menganut prinsip separation of powers. MPR tidak lagi lembaga tertinggi Negara dan MPT terdiri dari anggota DPR dan DPD yang seluruhnya dipilih melalui pemilihan umum. Kedudukan MPR setara dengan lembaga-lembaga Negara lainnya. Kemudian kekuasaan legislasi dikembalikan kepada DPR, namun UUD 1945 memerintahkan bahwa setiap RUU harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. UUD 1945 juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan yang sangat menganggu akibat diundangngkannya sebuah UU baru sehingga memberi kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai penggantu UU. Demikian pula Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dibatasi masa jabatannya (fixed term) dua kali masa jabatan dengan pengaturan mekanisme impeachment yang sulit. Dalam hal ini Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh DPR karena alasan yang bersifat politis atau sebaliknya Presiden juga tidak bisa membubarkan DPR. Demikian pula kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang independent, sementara dibentuk MK dengan 4 kewenangan khusus yaitu melakukan uji konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubarab partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. MK dalam hal ini antara lain berfungsi sebagai the guardian of the constitution.
Demikian pula mengenai DPD. Lembaga ini memang dikonstruksikan dengan kewenangan legislasi yang terbatas dengan berbagai pertimbangan antara lain untuk memperkuat NKRI dan menghindari kemungkinan semakin sulitnya proses legislasi karena fragmentasi politik yang tinggi, sebab kita menganut sistem multi partai.[1]
Saya berpendapat sebelum melakukan amandemen tahap selanjutnya, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membenahi praktek atau implementasi UUD 1945 hasil perubahan. Apakah perintah konstitusi telah dilaksanakan sesuai dengan yang dimaksudkan?. Hal ini sangat penting agar dalam melakukan penambahan atau penyempurnaan --apapun nantinya—telah melewati satu proses implementasi yang benar sehingga evaluasi yang dilakukan dapat rasional.
Ada kemungkinan kesan sistem presidensial dengan nuansa parlementer lebih banyak diakibatkan oleh praktek yang berlangsung terutama dalam relasi antara Presiden dengan DPR. Komisi Konstitusi menyimpulkan adanya nuansa parlementer karena Pasal 20 mengatakan bahwa Presiden bersama dengan DPR dapat mengajukan RUU dan RUU dibahas bersama dengan Presiden. Saya ingin memberi catatan bahwa separation of powers itu tidaklah dilihat secara hitam putih. Ketentuan Pasal 20 sebenarnya adalah praktek yang sudah berlangsung di Indonesia sejak lama dan tidak pernah menimbulkan masalah. Hak veto Presiden semangatnya sebenarnya inheren ada dalam ketentuan Pasal 20, sebab sebuah RUU menjadi UU haruslah persetujuan bersama DPR dan Presiden. Apabila salah satu tidak sepakat maka RUU itu gagal menjadi UU. Sementara dalam praktek di Amerika Serikat, konstitusinya tidak memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan RUU, sehingga Presiden diberi hak veto sebagai upaya penyeimbang (checks and balances).
Ada beberapa ketatanegaraan yang kurang sesuai dengan UUD 1945 hasil perubahan. Antara lain, adalah ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara yang mengatur bahwa untuk mengangkat Kapolri, Presiden memerlukan persetujuan DPR setelah sebelumnya mengajukan calon kapolri kepada DPR. Hal ini sebenarnya DPR telah terlalu jauh memasuki wilayah kekuasaan eksekutif. Penentuan Kapolri tidaklah memerlukan persetujuan DPR sebab adalah institusi yang merupakan bagian eksekutif. Demikian pula ketentuan mengenai pengangkatan Panglima TNI, menurut ketentuan UU No. 34 Tentang TNI, Panglima TNI diangkat Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Padahal menurut UUD 1945 hasil perubahan, Predien memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan darat, Angkatan laut, dan Angkatan Udara. Demikian pula ketentuan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI yang mengatur bahwa pengangkatan Gubernur BI haruslah dengan persetujuan DPR, sementara tidak ada ketentuan dalam konstitusi yang mengatakan demikian. Khusus mengenai Duta Besar Indonesia maupun Negara sahabat UUD memerintakan Presiden untuk meminta pertimbangan, bukan persetujaun DPR. Mekanisme fit and proper test mestinya ditinjau kembali. Mekanisme hearing seperti di Amerika Serikat untuk jabatan tertentu seperti Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dapat dipertimbangkan.[2]
Demikian pula mengenai DPD yang kewenangannya dipangkas oleh UU Susduk.[3] UU Susduk dibuat tidak dalam semangat memberdayakan DPD, tetapi ‘memperdayakan’ DPD. Oleh karena itu UU Susduk juga harus diperbaiki untuk menempatkan DPD dalam posisi seperti yang dimaksudkan konstitusi. UUD 1945 hasil perubahan memang memberikan kewenangan legislasi terbatas kepada DPD. Tetapi apabila digunakan secara optimal dan kreatif oleh DPD, dapat secara efektif menyalurkan aspirasi daerah dalam proses pembahasan RUU. DPD dapat ‘ikut membahas’, namun tidak turut serta dalam penetapan. Artinya, sebenarnya DPD dapat duduk bersama sejajar dengan DPR dalam proses pembahasan RUU pada tingkat I yang dimulai dengan pembentukan Pansus (Panitia Khusus). DPR-DPD-Pemerintah merupakan tripartiat yang duduk bersama pada pembahasan tingkat I RUU yang terkait dengan kepentingan daerah. Praktek seperti yang dimasukan oleh konstitusi ini selama ini (DPD periode 2004-2009) belum dilaksanakan.
Sudah seharusnya perintah konstitusi dilaksanakan karena perintah konstitusi itu bersifat imperative. Berbagai peraturan perundangan dan praktek legislative atau praktek relasi antara eksekutif dan legislative hendaknya disesuaikan seperti yang dimaksudkan oleh UUD 1945 hasil Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat. .

[1] Perdebatan di Panitia Ad Hoc I BP MPR (1999-2002) mengenai seberapa jauh kewenangan legislasi yang akan diberikan konstitusi kepada DPD dapat dilihat dalam Valina Singka Subekti. ‘Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikrian dalam Proses Perubahan UUD 1945’, Jakarta: Rajagrafindo, 2008.
[2] Menganai praktek yang eksesif ini dapat dilihat dalam makalah Jakob Tobing, “Refleksi Atas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Setelah Perubahan”, disampaikan dalam Diskusi Tokoh, Kerjasama Forum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 17 Desember 2008.
[3] Lihat makalahValina Singka Subekti, “Sistem Perwakilan di Indonesia”, disampaikan dalam Seminar mengenai Amandemen UUD 1945 yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional, Jakarta, Agustus 2008.

Antuasiame Masyarakat Memilih Tidak Diiringi Kesiapan KPU

2009-04-14T18:13:00.000-07:00

Oleh: Valina Singka Subekti
Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP-UI

Pemilu legislatif baru saja berlangsung kemarin dan warga masyarakat tetap antusias datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Namun antusiasme itu tidak diiringi oleh kesiapan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas memberikan pelayanan (service) kapada pemilih. KPU telah gagal memberi perlindungan terhadap hak pilih rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat yang paling asasi. Melalui hak pilih itu warga Negara Republik Indonesia setiap lima tahun memberikan suaranya untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Sungguh ironis kesadaran warga masyarakat yang cukup baik itu tidak tersalurkan hanya karena kinerja penyelenggara pemilu yang kurang optimal.

Golput
Ribuan dan bahkan jutaan warga masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih terpaksa menjadi golput karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Mereka menjadi golput bukan keinginan mereka, namun oleh karena namanya tidak tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). DPT kita bermasalah. Ada bayi/anak-anak di bawah umur, yang sudah meninggal, yang sudah pindah tempat tinggal, orang asing, TNI/Polri, tercantum dalam DPT. Namun sebaliknya mereka yang sudah terdaftar pada pemilu 2004 dan Pilkada-Pilkada 2005-2008 justru namanya hilang dari peredaran DPT.

Dua stasiun swasta secara terus menerus menayangkan beragam data yang menggambarkan pelaksanaan pemungutan suara yang umumya berjalan aman namun ditandai kekecewaan warga masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Seperti antara lain, pemilih yang tidak dapat pergi ke TPS karena tidak terdaftar, surat suara yang tertukar antar dapil seperti terjadi di Mojokerto, Ternate, Kebumen, Ponorogo, Gresik, Pinrang Sulsel, dll. Daerah-daerah tidak dapat melaksanakan pemungutan suara karena logistik surat suara belum tiba di TPS seperti di Yahukimo, Panian, NTT, dll, kericuhan di TPS karena warga marah memaksa masuk ke TPS, namun dilarang petugas karena namanya tidak terdapat dalam DPT.

Pelanggaran hak pilih
Berulang kali tertulis ribuan warga sampang Madura tidak terdaftar, ratusan warga di Mimika ngamuk karena tidak terdaftar, Manokwari ricuh karena mahasiswa tidak terdaftar, 900 warga Muara Bungo di Sumsel tidak mencotreng karena tidak terdaftar, ribuan masyarakat Betawi pendukung Mandra protes karena tidak terdaftar. Ratusan warga Papua di DIY yang punya formulir A5 dan yang tidak memilikinya mengamuk sehingga pada akhirnya KPU akan menggelar pemilu susulan. Demikian rendahnya kualitas penyelenggaraan sehingga Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) melaporkan telah terjadi pelanggaran DPT dalam pemungutan suara sebanyak 40%, pelanggaran logistic 30%, pelanggaran pemungutan suara 20% dan money politics 10%.

Pemilu 2009 akan dicatat dalam sejarah sebagai pemilu dengan administrasi pemilu yang buruk dan tingginya angka warga yang tidak memberikan suara. Rendahnya kualitas informasi dari KPU memberi kontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat. Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis mencatat angka golput mencapai 40%, sehingga hasil pemilu 2009 bisa jadi bukan mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya, atau memang demikian adanya. Hendaknya diingat ukuran kualitas pemilu tidak hanya diukur dari pelaksanannya yang aman, tetapi pada tingkat partisipasi pemilih, jumlah suara tidak sah yang dihasilkan, dan rasionalitas pemilih.

Oleh karena itu dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran hak pilih nasional secara masif yang sebenarnya tidak harus terjadi apabila pemerintah dan penyelenggara pemilu memahami tugas dan kewajibannya secara benar. Pertanyaannya adalah mengapa hal itu terjadi?

Kekhawatiran sudah muncul sejak kehebohan pembentukan Tim Seleksi, rekrutmen dan proses seleksi anggota KPU 2007 yang lalu. Sistem seleksi anggota KPU tidak menggunakan tolak ukur yang transparan dan akuntabel, sehingga para pemerhati politik dan pemilu pada waktu itu mengatakan bahwa proses seleksi yang tidak berkualitas akan menghasilkan output yang tidak berkualitas pula. Demikianlah yang terjadi.

Tahapan Pelaksanaan Persiapan Pemilu Tidak Konsisten
Apabila mundur kebelakang rasa was-was itu mulai muncul ketika KPU memutuskan mengambil alih persoalan Pilkada Maluku Utara (Malut) dengan cara memanggil PPK Malut ke Jakarta untuk menghitung ulang rekapitulasi suara di KPU Pusat. Intervensi KPU telah membuat persoalan Malut berlarut-larut sehingga masih dirasakan dampaknya sampai hari ini oleh masyarakat Malut. Kekhawatiran bertambah ketika kemudian KPU mengubah jadwal pemungutan suara dari 5 April menjadi 9 April, yang kemudian diikuti oleh perubahan demi perubahan dalam tahapan persiapan pemilu yang puncaknya adalah kekrisuhan DPT yang tidak mampu diselesaikan sampai dengan hari pemungutan suara diselenggarakan. Berbagai masukan dari kalangan masyarakat demi perbaikan, nampaknya kurang direspon secara positif. Bandingkan misalnya dengan pemilu 2004 yang pada 11 Februari 2004, yakni 46 hari sebelum pemilu 5 April DPT sudah ditetapkan dan bersifat ajeg.

Idealnya pemilu 2009 lebih mudah disiapkan dan dilaksanakan karena antara lain: (1) KPU 2004 telah meninggalkan blue print dalam bentuk sistem kerja dan tata peraturan KPU dan Juklak/Juknis serta sekretariat jendral dan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang relatif sudah terlatih, (2) sistem pemilu yang tidak jauh berbeda dengan 2004, dan (3) pemilih yang semakin matang dan terbiasa dengan pemilu sehingga tidak perlu mulai dari nol mendidik mereka.

Walau demikian, agaknya kekecewaan pada kualitas penyelenggaraan pemilu itu terobati dengan performance pemilih kita yang semakin matang. Selain memiliki kesadaran dan kesabaran cukup tinggi untuk memilih, pemilih kita juga relatif mampu mengendalikan diri, sehingga tidak menyalurkan kemarahan dengan cara destruktif. Kita patut berterimakasih kepada pemilih yang sudah berhasil menjaga pemilu berjalan secara relatif tertib dan damai.

Sudah pasti berbagai gugatan akan bermunculan terkait pelanggaran dan mungkin saja berbagai kecurangan. Surat edaran KPU mengenai surat suara yang tertukar antar dapil yang dianggap sebagai suara sah dan suaranya diberikan kepada parpol pasti rawan gugatan. Surat edaran itu merugikan para caleg sebab memperkecil kemungkinan caleg terpilih dengan suara terbanyak.

Solusi ke depan
Pasca pemilu legislatif 9 April dan menjelang pemilu presiden/wakil presiden mendatang, KPU harus mampu mengendalikan dan memastikan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, Provinsi dan Kabupaten/Kota berjalan sesuai asas pemilu jurdil. Mahkamah Konstitusi harus siap menerima dan menyelesaikan berbagai gugatan terkait hasil pemilu. Adalah tugas MK untuk menyelesaikan dengan cepat dan akurat dan harus memenuhi asas keadilan sehingga dapat diterima penggugat.

Pada saat yang sama harus harus ada evaluasi mendasar terkait DPT. Evaluasi harus dilakukan mulai dari kinerja Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Depdagri yang bertanggung jawab menyediakan data penduduk untuk pemilu (DP4) serta KPU yang bertanggung jawab untuk up-dating data pemilih. Dengan demikian warga negara yang memang mempunyai hak memilih dapat menggunakan haknya pada pemilu presiden/wakil presiden, sehingga tidak terabaikan lagi seperti pada pemilu legislatif.

Ke depan, perlu dipertimbangan perbaikan kelembagaaan dengan meninjau ulang sistem rekrutmen anggota KPU pusat dan daerah supaya dapat menghasilkan KPU yang memiliki kapabilitas, independensi, integritas dan kewibawaan nasional. Sehingga mampu menjalankan perintah konstitusi dan UU secara benar, akuntabel dan demokratis. Prinsip utama penyelenggara pemilu di negara-negara demokratis seperti tercantum dalam kode etik KPU yaitu berlaku adil, fairness, non partisan dan imparsial atau memperlakukan semua peserta pemilu secara sama harus ditegakkan.

Memang tidak mudah melaksanakan pemilu di Negara sebesar dan sekompleks Indonesia. Sistem pemilunya adalah yang paling rumit di dunia dan pemilunya bersifat kolosal. Karena itu hanya orang-orang pilihan saja yang akan mampu melaksanakannya dengan baik.

Sindo, 11 April-2009

Nampak Tilas Pemikiran Menyongsong Kampanye Pemilu 2009

2009-03-22T06:08:00.000-07:00

Nampak tilas "PEMIKIRAN MENYONGSON KAMPANYRE PEMILU 2009"

TEROPONG PEMILU 2009 menulis "Pertaruhan masa depan Indonesia" Edisi – 01 Waspadai Partai dan Caleg bermasalah

Para caleg pemilu 2009 umumnya berkata ingin mengadakan perubahan. Perubahan itu bisa terjadi menjadi lebih baik dan bisa juga terjadi menjadi lebih buruk. Masa depan bangsa Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh hasil pemilu 2009, oleh karenanya Pemilu 2009 adalah merupakan pertaruhan masa depan Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi, banyak muncul caleg caleg karbitan dan caleg caleg bajing loncat disamping caleg caleg bermasalah yang diusung oleh partai partai bermasalah yang punya banyak uang untuk publikasi caleg. Kita semua harus menyelamatkan masa depan Indonesia dengan memilih caleg berkualitas dari partai partai yang tersebar, bukan memilih partai partai secara tradisionil. Semua partai idola masyarakat telah tercemar dan terkontamisasi oleh para tokoh dan anggotanya yang bermasalah yang merusak citra partai, tidak perduli partai yang menyandang agama atau yang berbasis agama, sehingga mendapat predikat sebagai partai bermasalah. Hindari untuk tidak memilih caleg caleh carbitan dan caleg bajing loncat yang hanya mencari keuntungan sesaat. Caleg seperti ini dapat menimbulkan masalah bangsa kemudian hari, mereka akan mengutamakan kepentingan diri sendiri diatas kepentingan rakyat bersama. Kriteria caleg dan partai bermasalah adalah bila terpenuhi salah satu atau hal hal berikut: (1). Terlibat korupsi dan kolusi, untuk memperkaya diri dan partainya. (2). Partai yang tidak segera memecat anggotanya yang terlibat korupsi. Yang demikian menjadi indikasi partai tersebut terlibat dan melindungi anggotanya yang bersalah mencuri uang rakyat. (3). Mereka yang melanggar konstitusi partai karena tidak terpenuhi keinginannya sehingga membentuk partai baru. Mereka tidak bisa berdialog secara benar. Dialognya kebanyakan dialog basa basi dan dialog dusta. Mereka tidak bisa dipercaya. (4). Mereka yang terhormat yang melanggar susila dan tidak mendapat sangsi dari partainya, merupan indikasi partai kurang memperhatikan masalah kesusilaan. (5). Mereka yang membangun image atau citra diri dan partai dengan mengusung gambar mencatut nama tokoh tokoh seperti Hamka, Hatta, H.Ahgus Salim, Sukarno, tokoh Ulama dan lain lain sebagai latar belakang gambar dirinya, seolah olah mereka memperjuangkan aspirasi tokoh itu padahal mereka sesungguhnya tukang catut politik yang tidak berjuang meneladani tiokoh tokoh itu. (6) Memberi sedikit bantuan disertai janji janji bantuan yang lebih besar dikemudian hari kalu terpilih. Pada umumnya caleg seperti ini dusta, mereka hanya menyebar janji palsu. Uang pemberian mereka boleh diterima tapi memilih hendaklah berdasarkan suara hati yang paling dalam. Amati dan waspadai partai baru pecahan dari suatu partai lama. Orang partai ini rata rata tidak taat asas dan mudah melanggar disiplin partai, mudah pecah belah, tidak konsisten, berbahaya. Jika itu partai Islam atau berbasis masa Islam, berarti tokoh pemecah belah itu tidak memahami aturan siyasah islamiyah, tidak mampu bermusyawarah dan berdialog secara jujur dan ideologis, dialognya dusta dan secara tidak sadar mendustakan agama, nauzubillahi minzaliq. Perhatikan juga mereka mereka yang caleg yang berstatus pemimpin pemerintahan tingkat propinsi atau kabupaten yang ada anak buahnya langsung tersangkut korupsi, Jika mereka tidak bersengkol dengan anak buahnya, berarti mereka tidak becus sebagai pemimpin, tidak bisa atau tidak mengerti mengontrol anak buah dan tidak paham administrasi. Hindari memilih orang seperti ini, tidak becus sebagai pemimpin, mereka setidaknya akan membiarkan terjadinya kemungkaran. Berbagai undang undang yang dibuat partai partai yang berkuasa sekarang ternyata ada yang dimansuhkan (dibatalkan) oleh mahkamah konstitusi karena tidak sesuai dengan jiwa UUD 45 dan UU itu ternyata mengandung maksud untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan. Ini adalah praktek praktek politik zaman order baru yang akan mematikan kembali demokrasi dan mengulangi otokrasi yang akan memasung hak politik rakyat. Kalau partai partai dan caleng caleg bermasalah ini harus mengurus negeri ini bagaimana mungkin kita berharap perbaikan atas Indonesia tercinta. Tekat para pejuang 1945 yang sekarang telah menjadi veteran pejuang kemerdekaan adalah untuk memerdeka-kan bangsa Indonesia dari penjajahan kapitalisme dan imperialisme banga asing dengan tekat yang bulat ” merdeka atau mati”. Sekarang banyak tokoh partai partai politik penentu kebijakan yang mejadi bagian kapitalisme dan imperialisme membangun kerajaan ekonomi menguna-kan kekuasaan sehingga terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945, terjadi ketimpangan ekonomi luar biasa dinegeri yang kaya sumber kehidupan ini, dimana jumlah besar kekayaan bangsa berada ditangan sedikit orang dan sedikit kekayaan bangsa berada ditangan banyak orang. Rakyat kecil selalu terombang ambing dan menderita dalam fluktuasi ekonomi yang sering berubah disebabkan pertarungan kaum kapitalis yang bergerak dalam sistem ekonomi riba yang menhalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan. Penjajahan ekonomi oleh kapitalis bangsa sendiri tercipta dari kebijakan partai parai politik berkuasa penentu kebijakan disamping penjajahan ekonomi oleh kapitalis bangsa asing yang diberi kesempatan oleh sistem politik yang diterapkan oleh partai partai politik berkuasa. Menerapkan sistem ekonomi syari’ah dan peraturan perundang undangan yang berpijak pada ketentuan agama adalah merupakan kebutuhan yang tidak boleh tidak untuk menyelamatkan generasi masa depan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu dipilih caleg caleg berkualitas yang mengerti masalah dan yang berorientasi untuk menegakkan nilai nilai moral dan agama dengan ilmu dan teknologi.

DPW Syarikat Islam Provisi Lampung menanam 155.000 bibit tanaman sebagai Mitra Dep.Kehutanan

2009-02-01T06:58:00.000-08:00

Diberitakan PP Syarikat Islam, 31 Desember 2009

Ketua Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Sdr. M.Ali Rauf,SH melaporkan bahwa Syarikat Islam Provinsi Lampung telah menyelesaikan tugas penanaman 155.000 bibit tanaman dalam rangka kerja sama Syraikat Islam dengan Departemen Kehutanan sehubungan dengan program penghijauan bumi berkelanjutan. Penanaman itu dilaksanakan oleh kaum Syarikat Islam di 3 Kabupaten, yaitu Kab.Lampung Selatan, Kab. Peawan dan Kab. Tanggamus 97 desa lebih dari seratus dusun. Pada Kab.Tanggamus terfocus pada 4 Kecamatan, yaitu: Ke. Kukuh Balak, Kec. Limau, Kec.Helumbayan dan Kec. Semaka. Daerah ini merupakan daerah terisolir, jalan rusak parah, perbukitan dan jurang kiri kanan jalan. Pada waktu mengantar bibit petama pada Desember 2008, bertepatan dengan musim hujan, rombongan pendampingan/kawal bibit terhalang longsor sehingga terpaksa bermalam dipinggir hutan. Daerah ini merupakan daerah basis Syarikat Islam sejak tahun 1920 tapi terputus selama 30 tahun terakhir karena sulitnya komunikasi dan berbagai perkembangan konstelasi politik nasional. Dengan kerja sama Syarikat Islam dan Dep. Kehutanan ditempat ini telah dibentuk kembali Anak Cabang dan Ranting Ranting Syarikat Islam.
Billahi fi sabilil haq.

Djauhari Syamsuddin, Sekjen PP Syarikat Islam

Usaha mengaburkan cita cita sistem kemasyarakatan Islam

2008-11-18T17:18:00.000-08:00

Oleh : Drs.Djauhari Syamsuddin
Sekretaris Jenderal

PIMPINAN PUSAT SYARIKAT ISLAM

Adalah suatu keadaan yang sungguh sungguh sangat perlu mendapat perhatian dan pemikiran umat Islam, terutama para pemimpin dan tokoh-tokoh politik dan kemasyarakatan dan para mubalig, bahwa dalam konstelasi perpolitikan dunia saat ini, suatu gerakan besar sedang digulirkan untuk menguasai bagian bagian dunia yang kaya dengan sumber kehidupan, dimana Indonesia adalah salah satu sasaran papan atas dalam daftar target gerakan ini
Ia adalah suatu gerakan eksplorasi dan eksploitasi dunia yang menyatu dengan suatu gerakan ideologi yang menganut paham sistem kehidupan bebas nilai, yaitu suatu sistem kehidupan bebas yang tidak terikat dan tidak tunduk pada nilai-nilai transendental atau nilai nilai wahyu ilahi. Gerakan ini dijalankan oleh kaum kapitalisme dan imperialisme baru (imperialisme modern) yang selalu memperbaharui strategi dan tehnik penjajahannya dengan cara cara yang halus dan lihay yang tidak mudah dipahami dengan pikiran sederhana.
Indonesia yang kaya dengan berbagai sumber kehidupan dan merupakan wilayah strategis dalam matarantai timur dan barat telah menjadi daerah rebutan dan penghisapan kaum kapitalis dan imperialis penjajajah sejak ratusan tahun yang lalu, dan dilanjutkan hingga saat ini, zaman yang kita sebut zaman merdeka, namun yang hakikatnya kita masih tetap terjajah dalam sistem kehidupan modern.
Gerakan penjajahan modern oleh kaum kapitalisme dunia ini dalam rekayasa operasinya berusaha menjauhkan sistem kehidupan bangsa Indonesia terutama umat Islam dari nilai-nilai wahyu ilahi yang menjadi sumber moral kehidupan bangsa Indonesia.
Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasi-kan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan penjajahan kaum kolonial yang kapitalis imperialis, dimana umat Islam dengan ideologinya merupakan pilar utama perjuangan itu. Perjuangan yang mengandung cita cita bahwa bangsa Indonesia ingin hidup dalam keadaan merdeka, memiliki rasa aman dan perlakuan yang adil serta sejahtera lahir dan bathin dalam tuntunan dan rahmat serta ridha Allah SWT.
Perjalanan sejarah dan politik bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan selama lebih dari 60 tahun sangat terasa bahwa landasan dan prakteknya banyak yang tidak sesuai dengan landasan perjuangan kemerdekaan, telah membiaskan tujuan yang menjadi harapan cita cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia itu.
Kapitalisme dan imperialisme yang melakukan operasi dengan teknologi dan strategi modern (new imperialism) tetap mendapat kesempatan berkembang dan mencengkramkan kukunya di bumi Indonesia.
Sekularisme yang mereka terapkan dan kembangkan adalah merupakan langkah pendahulu dari sistem kehidupan bebas nilai. Intervensi dan penetrasinya dilakukan melalui transformasi budaya dan ekonomi serta infiltrasi teknologi komunikasi dan media informasi.
Kapitalisme Imperialisme adalah gerakan penjajah-an multi dimensi yang berskala besar dan luas serta cangih yang tidak mudah dipantau dan diantisipasi dengan pikiran dan usaha yang sederhana yang diarahkan kepada Indonesia yang kaya dengan sumber kehidupan.
Pendangkalan aqidah umat Islam dan perusakan moral bangsa adalah sasaran tembak pertama dari gerakan ideologi sistem kehidupan bebas nilai yang dijalankan kaum kapitalisme dan inperialisme disamping usahanya memecah belah umat Islam dan bangsa Indoesia dalam kelompok kelompok pemikiran dan klas klas kehidupan.
Gerakan ini memasuki wilayah pendidikan mulai dari taman kanak, sekolah dasar, sekolah menengah sampai perguruan tinggi, tidak ketinggalan perguruan tinggi Islam dan berlanjut kedalam pemerintahan, yang akhirnya menelikung bangsa Indonesia.
Usaha politik pecah belah (devide et impera) ini telah berhasil menjadikan bangsa Indonesia, terutama ummat Islam terkotak kotak dan terpecah belah dalam firkah firkah politik dan golongan golongan yang saling membanggakan diri dan merasa paling benar, terbawa secara tidak sadar dalam arus idelogi sistem kehidupan bebas nilai.
Hal ini telah menyebabkan kekuatan politik ummat Islam menjadi lemah dan sangat mudah untuk diadu domba dan diintervensi oleh musuh musuh Islam sehingga menjauhkan ummat islam dari ideologinya.
Target pertama gerakan ini adalah untuk menimbulkan keragu raguan dalam jumlah besar ummat Islam Indonesia terhadap kebenaran dan kesempurnaan sistem Islam untuk mengatur masyarakat, bangsa dan negara, dan pada gilirannya akan melenyapkan cita-cita ummat Islam Indonesia untuk mewujudkan sistem kemasyarakatan Islam itu dari bumi Indonesia tercinta yang mayoritas penduduknya umat Islam.
Kurangnya perhatian dan kewaspadaan dini para politisi kita yang mayoritas umat Islam dan para pemimpin umat Islam terhadap gerakan besar ini adalah merupakan persoalan masa depan umat Islam dan bangsa Indonesia.
Keadaan dan situasi kehidupan bangsa Indonesia telah terkontaminasi dengan sistem yang mendorong kerusakan moral dan berkembangnya ketidak tundukan terhadap nilai nilai agama, meskipun mereka mengaku beragama. Hal ini telah memberi peluang mudahnya orang melakukan tindakan amoral seperti korupsi dan melegalkan berbagai kemungkaran dan kebathilan seperti porno grafi, porno aksi, perjudian, dan sebagainya.
Pada pemilu 2009 konstelasi politik telah mengakomodir perpecahan kekuatan umat Islam sehingga politisinya menjadi tersebar dalam berbagai parpol yang akan saling berkompetisi.
Salain itu sudah menjadi pengetahuan umum pula bahwa banyak anggota dan pimpinpinan parpol yang ketahuan terlibat dalam kasus kasus yang merendahkan moral dan martabat partainya seperti kasus korupsi, perselingkuhan, pelanggaran aturan dan sebagainya, sehingga hilannya kepercayaan masyarakat kepada parpol parpol.
Dihimbau para tokoh Islam mempertinggi kesadaran untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dan dapat menyatukan langkah berjuang untuk menegakkan nilai nilai moral dan agama serta budaya bangsa, serta menempatkan Islam dalam posisi sentral pemelihara kerukunan hidup bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sekarang masanya
o Seluruh komponen bangsa harus sadar dan waspada
o Bangkit berhimpun menyelematkan dan melindungi
o Membangun Indonesia masa depan
o Bekerja memutar roda kemakmuran untuk seluruh rakyat
o Berdasarkan nilai nilai kemanusiaan yang religius dan rasa kebangasaan yang tinggi serta demokrasi yang dilandasi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
o Menuju kemerdekaan sejati yang mandiri, berkeadilan, sejahtera, aman dan damai

Billahi fi sabilil haq

Menghadapi Penjajahan Kapitalisme dan Imperialisme Baru

2008-11-16T00:15:00.000-08:00

Menghadapi Penjajahan Kapitalisme dan Imperialisme Baru

Oleh:

Drs. Djauhari Syamsuddin
Sekjen Pimpinan Pusat Syarikat Islam

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mengandung cita-cita bahwa bangsa Indonesia ingin hidup dalam keadaan merdeka, memiliki rasa aman dan perlakuan yang adil serta sejahtera lahir dan bathin, sesuai dengan cita-cita Islam yang diusung oleh mayoritas bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Hal tersebut adalah merupakan refleksi dan reaksi atas penderitaan panjang sebagai bangsa yang terjajah, sebagai bangsa yang merasakan ketidak adilan dan ketidak tentraman, jauh dari rasa aman dan merdeka, yang mengalami penindasan dalam penghidupan ekonmi dan politik oleh kaum kapitalis penjajah bangsa Indonesia.
Bahwa kehidupan ekonomi adalah merupakan usaha manusia untuk memenuhi hampir seluruh kebutuhan hidupnya yang senantiasa berkembang dan bertambah hampir tiada batas.
Dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan hidupnya itu terjadi berbagai keadaan yang berkaitan dengan sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk manusia. Keadaan keadaan tersebut terbagi menjadi 2 golongan yaitu pertama “keadaan yang saling menguntungkan” dan kedua “keadaan yang saling menghisap dan merugikan pihak lain”.
Sifat-sifat baik manusia antara lain itsariyah (rasa kebersamaan), keingingan tolong menolong (taawun), mendahulukan kepentingan orang lain atau masyarakat, keinginan berlaku adil, tidak mau curang dalam timbangan, tepat janji dan sebagainya. Ini akan menimbulkan keadaan saling menguntungkan.
Sifat-sifat buruk manusia antara lain sifat ananiyah (keakuan) atau ego yaitu sifat yang terlalu mengutamakan kepentingan diri sendiri, sifat tidak adil, suka berlaku curang untuk kepentingan diri dan merugikan orang lain, sifat tamak dan bakhil, tidak mau tahu dengan keadaan orang lain dan lain sebagainya. Ini akan menghasilkan keadaan yang saling menghisap dan merugikan pihak lain serta masyarakat umum.
Rasa keadilan dan kasih sayang kepada sesama manusia dan makhluk adalah merupakan refleksi bersyukur atas kasih sayang Allah SWT yang diterima manusia dalam berbagai bentuk kenikmatan.
Bahwa keadilan, memegang peranan yang sangat penting dan sangat besar dalam mewujudkan dan memelihara ketentraman dan kedamaian hidup manusia.
Keadilan adalah suatu keadaan yang diterima sebagai kebenaran oleh hati nurani manusia sehingga jiwanya menjadi tentram dan damai. Apabila manusia merasa tidak adil maka jiwanya bergolak dan tidak terasa damai dan akan terjadilah letupan-letupan perlawanan dan pertentangan yang pada ujungnya dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan.
Wilayah keadilan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani maupun yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia.
Ukuran keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang diakui dan disikapi sebagai kebenaran berdasarkan rujukan wahyu yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul yang nyata dan bukanlah hanya berdasarkan rakyu (pikiran manusia semata-mata) .
Ukuran keadilan yang tidak didasari oleh nilai-nilai transendental (nilai-nilai wahyu) akan tetapi oleh pikiran (rakyu) semata, tidak ada jaminan keadilannya, dan pada suatu saat pasti akan terjadi benturan kepentingan karena timbulnya ketidak adilan yang tidak terselesaikan oleh benturan pemikiran pemikiran bebas tanpa rujukan yang dijamin benarnya.
Keadilah itu hanya akan ada bila perbuatan dan sikap hidup seseorang atau kelompok orang atau negara mempunyai rujukan kepada wahyu Allah yang dinyatakan dalam kitab-kitab suci yang diturunkan kepada rasul-rasul dari Adam AS hingga Muhammad SAW yang telah dihimpunkan dan disempurnyakan dalam Al Qur'an dan sunnah rasul yang nyata.
Bila dalam masyarakat tidak dilaksanakan sistem kehidupan ekonomi yang mempunyai rujukan wahyu maka sistem itu akan mudah terbawa pikiran kesana kemari sehingga sistem akan mudah kehilangan stabilitas dan tidak ada jaminan kebenarannya secara hakiki, yang berarti tidak dijamin dapat mendatangkan dan mempertahankan keadilan, dan pada gilirannya akan mendatangkan persengketaan, huru hara dan perang.
Kapitalisme adalah suatu system kehidupan ekonomi yang mendasarkan tindakannya pada rasio (pikiran semata-mata). Tuhan mereka adalah pikiran mereka sendiri dan keadilan adalah hasil kesepakatan pikiran.
Dalam kehidupan ekonomi, pinjam meminjam adalah urusan sangat penting, dan hampir setiap orang, perusahaan dan bahkan negara yang melakukan kegiatan ekonomi terlibat dalam urusan pinjam meminjam ini.
Ada dua pola besar yang diterapkan masyarakat dunia dalam menjalankan urusan pinjam meminjam ini yaitu pertama pola yang berdasarkan nilai-nilai wahyu atau disebut pola syariah, kedua adalah pola berdasarkan kesepakatan pemikiran yang tidak terikat pada nilai-nilai wahyu (sekuler).
Pola pertama adalah pola yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam dengan model-model mudar-rabah, musyarakah, muzara’ah dan lain-lain sesuai ketentuan syariah Islam.
Pola kedua diterapkan oleh kaum kapitalisme dengan system bunga yang dikaitkan waktu, difungsikan sebagai alat pengendali dalam urusan pinjam meminjam dan pengendali moneter atau keuangan negara.
Dengan system bunga, bisa terjadi keadaan pembagian untung rugi tidak sepadan antara peminjam dan pemberi pinjaman, jika terjadi goncangan fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi harga-harga barang dipasar.
Sedangkan dalam system syariah para pihak akan sama-sama menikmati keuntungan atau sama menanggung rugi bersama yang sepadan sesuai dengan akad perjanjian pinjam meminjam yang diadakan. Keadaan tersebut akan memelihara silaturahim antara keduanya.
Selain dari alasan keadilan diatas, bunga uang jelas sekali termasuk dalam ta’rief (definisi) riba yang diharamkan dan dilarang dengan jelas dalam Al Qur'an: An Nisa:29, Al Baqarah:275, Ali Imran:130, Ar-Rum:39, dan keseluruhan surat Al Humazah sebagai peringatan.
Perusahaan perusahaan kaum kapitalisme dalam perilaku penjualan sering melakukan pembodohan dan penghisapan ekonomi dengan sedikit memperbaharui model produk dan menjualnya dengan harga jauh lebih tinggi diatas harga produk model lama, pada hal struktur dan spesifikasi produksnya kurang lebih 95% sama dengan produk lama.
Kapitalisme telah menghasilkan imperialisme (paham boleh menjajah untuk membangun kekuasaan). Ia adalah suatu sistem kehidupan individualistis yang mendasarkan gerak kehidupannya pada liberalisme ekonomi atau persaingan bebas yang menghalalkan terjadinya penghisapan ekonomi oleh manusia atas manusia, penghisapan ekonomi oleh golongan atas golongan dan penghisapan ekonomi oleh bangsa atas bangsa.
Kapitalisme dan imperialisme telah menghasilkan penjajahan didunia termasuk Indonesia dalam berbagai bentuk dan intensitasnya dari dulu hingga sekarang, dari model kuno hingga model tercanggih yang susah dipantau dan dipahami dengan pikiran sederhana.
Kapitalisme telah menjadi suatu gerakan ekplorasi dan eksploitasi dunia yang berusaha mengeksploitasi potensi-potensi ekonomi negara negara dunia berkembang seperti Indonesia berupa, tambang, air, perkebunan, perbankan, distribusi, sampai pasar retail.
Dibalik itu tersembunyi pula usaha usaha sistematis pendangkalan aqidah yang merusak sistem kehidupan masyarakat Islam, yang dilakukan melalui penetrasi ekonomi, budaya dan berbagai tehnologi media cetak maupun elektronik.
Mereka berusaha mengadu domba kekuatan-kekuatan Islam dan memecahnya dalam firkah firkah pemikiran dan kelompok kekuatan politik, menyelusupkan pikiran pikiran sekuler rancangan mereka kedalam partai partai berbasis dan bermasa Islam, untuk mempermudah usaha usaha mereka meyakinkan mayoritas bangsa ini untuk berpikiran bahwa negeri ini tidak bisa diatur dengan sistem Islam.

Bangsa Indonesia memerlukan Pemimpin yang mampu mengantisipasi gerakan penetrasi kapitalisme dan imperialisme, dan mewujudkan kemandirian ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi kearah distribusi pendapatan nasional yang adil dan berimbang serta mendorong lebih besar kegiatan ekonomi kearah sektor riil dalam rangka mewujudkan cita cita nasional.

Billahi fi sabilil haq

Galeri Pelatihan Kader Syarikat Islam Sulawesi Selatan

2008-11-07T18:05:00.000-08:00

Bapak KH. Syofwan Kosasih sebagai salah seorang insttruktur dalam Pelatihan Kader Syarikat Islam yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan tahun 2007 yang lalu. Beliau adalah Sekretaris Majelis Syar'i Pimpinan Pusat Syarikat Islam dan juga salah seorang anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam DR. H. Amrullah Ahmad sedang berbincang dengan wartawan sebelum pembukaan pelatihan kader Syarikat Islam di Sulawesi Selatan. Beliau adalah juga Sekretris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat

Bapak Drs.H. Andi Mappasukki salah seorang Ketua Pimpinan Pusat Syarikat Islam yang ikut memprakarsai pelatihan kader dan turut serta sebagai instruktur dalam pelatihan kader.

M. Akrom,SPDI Salah seorang peserta Pelatihan Kader Syarikat Islam dari Sulawesi Selatan

Sahriati Salah seorang peserta putri pelatihan Kader Syarikat Islam dari Sulawesi Selatan

Para Kader Putri sedang mendengarkan pemaparan dari para instruktur yang dipimpin lansung oleh Ketua Umum DPP Syarikat Islam DR. Amrullah Ahmad.

Suasana pada waktu istirahat Pelatihan Kader Syarikat Islam di Sulawesi Selatan 2007

Galeri Gerakan Tani Syarikat Islam (GERTASI)

2008-11-07T17:10:00.000-08:00

Menhut Kakban bersama Gerakan Tani Syarikat Islam melalukan launching penghijauan bumi berkelanjutan di Sukabumi Selatan. Tampak Menhut Kakban dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam DR. Amrullah Ahmad didampingi Sekjen PP Syarikat Islam Drs. Djauhari Syamsuddin (tak kelihatan, fotografernya sentimen sama pak Sekjen SI he he..)
Syarikat Islam merupakan salah satu Ormas Islam mitra Departemen Kehutanan yang turut melaksanakan progran penghijauan bumi berkelanjutan . Turut serta menanam jutaan pohon diseluruh Indonesia yang diselenggarakann Organisasi Wilayah dan Cabang Syarikat Islam dengan sub organisasi Gerakan Tani Syarikat Islam (GERTASI)

Pokok Pikiran Syarikat Islam mengawal NKRI

2008-10-25T20:13:00.000-07:00

POKOK PIKIRAN SYARIKAT ISLAM

TENTANG
AGENDA BERSAMA UMAT BERAGAMA
MENGAWAL NKRI

Oleh:
Djauhari Syamsuddin
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Syarikat Islam

Segala puji bagi Allah yang mencipta, mengatur dan mengawasi serta mengembalikan kepada Nya seluruh alam semesta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah, Rasul dan nabi terakhir, serta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para penerus risalah kerasulannya yang menuntun dan membawa rahmat bagi seluruh alam, aamiin.
Bahwa sesungguhnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah sunnatullah, yang merupakan proses serta wadah peradaban manusia dari zaman ke zaman. Oleh karenanya, hasrat untuk hidup bersama dalam negara dan berpemerintahan, senantiasa menggugah dan menggerakkan hati nurani, akal dan budi manusia untuk menghimpun kearifan demi tercapainya kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial yang makin sempurna.
Bahwa Allah telah menjadikan makhluk ciptaan Nya berbeda beda dalam kodrat dan iradat Nya, tetapi satu dalam kesatuan sunnatullah. Diciptakan tempat dibumi berbeda dalam kodrat menghasilkan tumbuh tumbuhan, berbeda dalam hamparan dan kandungannya, lautan berbeda kedalaman dan keasinannya. Demikian juga manusia diciptakan dalam rahmat kemampuan yang berbeda namun satu dalam kesatuan sunnatullah itu.
Hakikat perbedaan itu adalah merupakan isyarat dari Allah kepada manusia sebagai khalifah fil ardh (sebagai penguasa dan pengelola bumi), agar dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya, manusia haruslah melakukan interaksi dan kerja sama satu dengan lainnya atau ta’aum.
Tugas kekhalifahan manusia adalah ta’muru na bil ma’rufi watan hauna ‘anil mungkar wa tuk minu na billah, yaitu mengerjakan segala kebaikan dan mencegah segala kemunkaran dan beriman kepada Allah yang menciptakan segala makhluk. Dengan perkataan lain manusia ditugaskan oleh Allah untuk memelihara kesimbangan kehidupan dan eko sistem.
Berdasarkan rangka pikiran tersebut, dapat kita mengerti bahwa Allah menggariskan sistem hidup manusia dalan suatu aturan Nya yang disebut Islam, atau Dienullah, yaitu suatu ketentuan hukum tentang hidup dan kehidupan, serta peraturan dasar pergaulan hidup bersama yang benar dan lengkap yang ditetapkan Allah agar manusia dapat memperoleh kesejahteraan didunia dan keselamatan diakhirat. Ia (Islam) membebaskan manusia dari segala bentuk kezaliman, memerdekakan manusia dari segala bentuk perbudakan dan perhambaan, membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan, membawa manusia ketingkat derajat taqwa yang sempurna, menuju pelaksanaan tugas kekhalifahannya memelihara keseimbangan eko sistem.
Firman Allah dalam surat Al Hajj (022:067:)

"Bagi tiap-tiap umat (periode umat) telah Kami tetapkan syari`at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu (Muhammad) dalam urusan (syari`at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus" (Al Hajj:022:067).

Kemudian surat Al Mu’minum(023:052
"Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu (sama dalam pokok-pokok kepercayaan dan pokok-pokok syari’at) dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku" (Al Mu’minun:023:052).

Kemudian ditegaskan jaminan pemeliharaan AlQur’an itu dalam surat Al An’aam (006:115)
"Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al Qur'an), sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merobah-robah kalimat-kalimat-Nya (Al Qur’an) dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al An’aam:115).

Bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan penjajahan kolonialis yang kapitalis dan imperialis, dimana umat Islam dengan ideologinya merupakan pilar utama perjuangan itu. Perjuangan yang mengandung cita cita bahwa bangsa Indonesia ingin hidup dalam keadaan merdeka, memiliki rasa aman dan perlakuan yang adil serta sejahtera lahir dan bathin dalam tuntunan dan rahmat serta ridha Allah SWT.
Perjalanan sejarah dan politik bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan selama lebih dari 60 tahun sangat terasa bahwa landasan dan prakteknya banyak yang tidak sesuai dengan landasan perjuangan kemerdekaan, telah membiaskan tujuan yang menjadi harapan cita cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia itu.
Kapitalisme dan liberalisme yang melakukan operasi dengan tehnik dan strategi modern (new imperialism) tetap mendapat kesempatan berkembang dan tetap mencengkramkan kukunya di bumi Indonesia, dalam kerangka usahanya menjalankan gerakan ekploitasi dan ekplorasi dunia.

Gerakan eksploitasi dan eksplorasi dunia yang dijalankan oleh kapitalisme dan imperialisme modern itu, mengusung pula gerakan ideologi “sistem kehidupan bebas nilai” yaitu sistem kehidupan yang tidak mendasarkan kegiatan dan jalan hidupnya kepada nilai nilai transendental atau nilai nilai wahyu ilahi, akan tetapi hanya dengan pikiran semata-mata yang tidak mempunyai jaminan kebenaran mutlak dan pada gilirannya akan timbul berbagai pertentangan dan kegaduhan dan sangat mungkin terjadi peperangan. Kapitalisme dan imperialisme melakukan intervensi dan penetrasinya secara halus dan lihay melalui transformasi budaya dan ekonomi serta infiltrasi teknologi komunikasi dan media informasi.
Ini adalah gerakan penjajahan multi dimensi yang berskala besar dan luas serta cangih yang tidak mudah dipantau dan diantisipasi dengan pikiran dan usaha yang sederhana yang diarahkan kepada Indonesia yang kaya dengan sumber kehidupan.
Pendangkalan aqidah umat Islam sebagai warga mayoritas dan perusakan moral bangsa adalah sasaran tembak pertama dari gerakan ideologi sistem kehidupan bebas nilai yang dijalankan kaum kapitalisme dan inperialisme disamping usahanya memecah belah umat Islam dan bangsa Indonesia yang berbeda agama dalam kelompok kelompok pemikiran dan klas klas kehidupan.
Usaha politik pecah belah (devide et impera) ini telah berhasil menjadikan bangsa Indonesia terutama umat Islam terkotak kotak dan terpecah belah dalam firkah firkah politik dan golongan golongan, dan terjadi adu domba antar pemeluk agama yang berbeda dan terbawa secara tidak sadar dalam arus idelogi sistem kehidupan bebas nilai. Hal ini menjadi salah satu penyebab labilnya sistem dan struktur politik Indonesia.
Diperlukan kesadaran tinggi dan mendalam warga bangsa terhadap ancaman pecah belah dan adu domba yang merugikan bangsa Indonesia yang telah berhasil mendobrak memasuki pintu gerbang kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Kesadaran tinggi dan mendalam terutama sekali diperlukan bagi para pemimpin ummat beragama, untuk memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, memelihara NKRI dari segala anasir perusak dan pecah belah. Perlu membangun keterbukaan kehidupan dan kerja sama antar umat beragama.
Syarikat Islam menggariskan kebijaksanaan umum bagi anggota dan menghimbau seluruh umat Islam Indonesia untuk dapat bersama dalam satu visi dan misi mewujudkan Indonesia masa depan yang bermartabat, damai, adil dan sejahtera, dengan pokok pokok pikiran sebagai bagai berikut:
1. Membangun dan memelihara persatuan yang kokoh di dalam kalangan umat Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persatuan bangsa Indonesia. Persatuan yang mengedepankan persamaan dan yang mengenyampingkan perbedaan dalam berbagai hal. Dengan selalu mengutamakan dan mengedepankan persamaan, maka segala perbedaan sebesar apapun akan terasa kecil adanya. Sebaliknya kalau yang dikedepankan / ditonjolkan perbedaan, maka segala persamaan dan kebaikan sebesar apapun adanya, akan terasa kecil artinya dan tidak akan mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan.
2. Menjaga keselamatan perhubungan umat Islam dengan segala golongan penduduk Indonesia yang beragam suku, ras dan agama, dan memperhubungkan atau mempersatukan usaha dengan sesuatu atau segala golongan itu atas segala hal yang ada faedahnya bagi keperluan bersama dan kepentingan umum dalam mengawal dan membela tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Memelihara dan meningkatkan semangat kepeloporan, kejuangan, demokrasi dan musyawarah dalam koridor aturan agama, semangat kesatuan nasional untuk membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia yang di proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945
4. Mendorong, mendidik dan membimbing umat untuk berkeinsyafan menjalankan kehidupan beragama dan menjadi umat yang baik yang dapat mengatur dirinya dengan aturan-aturan yang memenuhi perintah-perintah Allah dan Rasulullah SAW dalam segala hal kehidupan, serta berilmu pengetahuan dan berkemampuan menegakkan yang hak dan menjauhkan yang bathil, sehingga bisa menyelamatkan negara dan bangsa serta memberikan dan melakukan pembelaan tegas terhadap hukum.
5. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang dilandasi jiwa kekeluargaan dan kebersamaan yang menekankan keberpihakan sistem ekonomi kepada kesejahteraan rakyat banyak yang bersih dari sistem riba, bebas dari penindasan dan penghisapan manusia atas manusia, penindasan dan penghisapan golongan atas golongan, penindasan dan penghisapan bangsa atas bangsa. Sistem perekonomian harus disusun sebagai usaha untuk mewujudkan keseimbangan kesejahteraan masyarakat, mempersempit jurang antara sikaya dan simiskin. Memerangi ketimpangan ekonomi yang diciptakan sistem kapitalis dimana jumlah besar kekayaan dikuasai oleh sedikit orang dan sedikit kekayaan dikuasai oleh banyak orang.
6. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang bertujuan untuk membangun manusia berilmu yang beriman dan bertaqwa, yang mempunyai karakter dan sifat kepedulian kepada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta sifat mandiri yang senantiasa mengembangkan daya cipta (inovasi) sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan bangsa dan negara serta ummat manusia.
7. Menyelenggarakan penelitian dan kajian yang berkesinambungan tentang segala sumber daya Indonesia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan negara, guna menetapkan sikap dan kebijaksanaan kesatuan ummat dalam mensikapi maupun melaksanakan penyelenggaraan negara.
8. Memelihara dan membentengi pokok-pokok ajaran agama dari usaha usaha mengaburkan agama dengan dalih kebebasan dan hak asasi manusia. Kebebasan tidak boleh mengacak acak sendi dasar atau pokok pokok ajaran agama.
9. Membangun dan menyelenggarakan forum komunikasi antar umat beragama dalam satu wadah yang bersifat permanen untuk mencari dan memelihara titik titik persamaan dan mengadakan kerja sama antar umat beragama guna menjaga dan memelihara kelanggengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia.
Kita memerlukan dialog terbuka yang dialogis dan jurur, bukan dialog basa basi yang mengandung dusta, satu kata dengan perbuatan, tidak pepat diluar pancung didalam, memegang teguh janji dan mentaati kesepakatan bersama, senantiasa mencari dan mengedepankan titik persamaan dan mengesampingkan segala perbedaan, serta mengembangkan toleransi dalam koridor agama yang hak. Jika kita berpegang kepada hal ini, Insyaalah Tuhan akan menurunkan Rahmat Nya dari langit dan bumi dan memelihara TEGAKNYA NKRI, jika tidak maka siksaan Allah sangat dekat.
Billahi fi sabilil haq.
Jakarta, 20 Mei 2008
Djauhari Syamsuddin
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Syarikat Islam